Selasa, 09 Maret 2010

Asera: Koalisi Pecah? Itu Isu Murahan!


PALANGKA RAYA, PPOST
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Kalimantan Tengah, HM Asera, membantah isu selama ini yang menyebutkan partai politik (parpol) koalisi pengusung calon gubernur H Achmad Amur retak. Bahkan secara tegas ia menyebutkan bahwa isu tersebut adalah isu murahan.
“Semua isu atau kabar yang selama ini menyebutkan bahwa parpol koalisi pendukung calon gubernur Achmad Amur dan calon wakil gubernur Baharudin H Lisa retak, sama sekali tidak benar. Itu hanya isu murahan yang sengaja disebar pihak tidak bertanggung jawab. Kami justru sangat solid. Bahkan terbukti Partai Hanura juga bergabung,” tandas Asera kepada wartawan di kediamannya di Jl. G. Obos Palangka Raya, Minggu.
Karena itu, menurut Asera, dengan solidnya parpol pendukung Amur-Bahar ini, maka pihaknya yakin pasangan calon mereka akan mampu memenangkan Pemilu Kada, Juni mendatang.
“Kami juga bukan tipe-tipe pengkhianat terhadap komitmen yang telah diberikan sejak awal. Karena hal ini pun juga kami minta kepada Pak Amur agar bisa amanah jika nanti berhasil menang dan menjadi Gubernur Kalteng,” kata Asera.

Adil dan Amanah
Mantan anggota DPRD Provinsi Kalteng ini juga mengungkapkan, jauh hari sebelum resmi pencalonan, seluruh parpol koalisi juga telah meminta komitmen yang tegas dari Achmad Amur selaku calon gubernur, agar bisa berlaku adil dan menjaga amanah rakyat Kalteng, jika nantinya terpilih sebagai gubernur.
“Sejak awal kami sudah meminta komitmen beliau maupun Pak Baharudin, seandainya nanti terpilih sebagai gubernur, harus bisa berbuat adil terhadap semua masyarakat Kalteng tanpa memandang suku, agama, golongan maupun ras. Ia harus bisa menjaga amanah tersebut sebaik mungkin. Dan mereka telah berjanji serta berkomitmen akan melaksanakan itu,” kata Asera.
Lebih lanjut pria yang dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar ini menambahkan, pihaknya juga meminta pembangunan yang ada di 14 kabupaten/kota Kalteng harus dilakukan secara merata.
“Demikian juga misalnya dalam memilih pejabat daerah, betul-betul harus memperhatikan kemampuan dan kredibilitas seseorang, dalam artian menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pula. Jangan menempatkan pejabat yang hanya dilandasi kepentingan kelompok atau agama maupun suku,” tukasnya. dj

0 komentar:

Posting Komentar