Tampilkan postingan dengan label Kotawaringin Barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kotawaringin Barat. Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 Mei 2010

8 Visi Sugian vs Great Regency Ujang

PANGKALAN BUN,PPOST
Menjelang masa kampanye Pemilu Kada di kabupaten Kotawaringin Barat, dua pasangan calon bupati/wakil bupati, H Sugianto Sabran-H Eko Soemarno SH (Sukses) dan H Ujang Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, menyampaikan visi dan misi serta program kerja lima tahun ke depan untuk membangun Kobar.
Prosesi penyampaian visi dan misi itu dilakukan dalam Sidang Paripurna Khusus DPRD Kobar, kemarin yang dipimpin Wakil Ketua M Hasamuddin Noor dan Hj Nurhidayah Ruslan. Sidang berlangsung aman, tak kurang dari 100 anggota Polres Kobar  yang mengawal jalannya persidangan.
Dari penyampaian visi dan misi serta program kerja roda pembangunan lima yang dihadiri pendukung dan simpatisan masing-masing pasangan calon, kesempatan pertama pasangan Sugianto-Eko Soemarno menawarkan delapan pilar pembangunan yang berujung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Delapan pilar yang ditawarkan Sugianto kepada masyarakatnya, adalah pilar pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di segala bidang. Delapan pilar ini, akan dituangkan dalam rencana strategis untuk diuraikan dalam sasaran operasional program kerja dan rencana tahunan.
“Bilamana diberikan amanah dari masyarakat dan dipercayakan memimpin di daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) ini, kami mengajak semua elemen masyartakat untuk memberlakukannya sebagai visi dan misi daerah untuk periode 2010-2015,” kata Sugianto yang disambut gemuruh yel-yel pendukungnya.
Sebagai kepeduliannya terhadap masyarakat Kobar yang kaya dengan SDA, Sugianto- Eko berjanji, dengan kebersamaan dapat memberikan yang terbaik dengan pembaharuannya di dalam memacu roda pemerintahan dengan SDM yang berkualitas dan profesional.
“Untuk itulah, dengan visi ‘Terwujudnya masyarakat Kobar yang sejahtera, mandiri, berkembang dan terdepan dalam suasana rukun, aman dan maju bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kehidupan masyarakat yang layak,” cetusnya.
Selain itu, imbuh Sugianto, yang tak kalah pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur daerah untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan bagi terwujudnya suasana rukun dan aman di kabupaten paling barat di provinsi Kalteng ini.
“Kita berkeyakinan, dengan visi di atas menjadi misi yang diinginkan bersama yakni upaya meningkatkan perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan, mewujkudkan kualitas SDM yang unggul, berakhlak mulia dan dilandasi iman dan takwa, meningkatkan infrastruktur, manajemen pemerintahan dan tata kelola lingkungan yang baik,” tutur Sugianto.
Sementara pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto (Uji-BP) menawarkan great regency yakni, terwujudnya kabupaten Kobar yang sejahtera, berkeadilan dan jaya. Kobar kabupaten yang tengah berkembang, berubah, dan mengukir sejarah baru untuk mencappai kejayaan sebagaimana yang dicita-citakan bersama.
“Kita semua tentunya menginginkan masa depan Kobar yang lebih baik. Upaya cita-cita kita belajar dari sejarah bangsa menghadapi berbagai tantangan, cobaan dan hambatan dapat saja dilewati dengan semangat dan kerja keras seluruh bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang luhur,” kata Ujang.
Menurut Ujang, ada tiga kunci dalam mewujudkan visinya. Ketiganya yakni kesejahteraan rakyat yaitu pembangunan ekonomi dan keunggulan daya saing; keadilan yaitu terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan dinikmati rakyat, dan jaya yaitu kemajuan daerah di segala bidang yang demokratis, berbudaya, dan bermartabat.erd

Selasa, 18 Mei 2010

Relawan Kobar Siap Menangkan Amur-Bahar

PANGKALAN BUN,PPOST
Tim relawan pasangan cagub/cawagub provinsi Kalteng, H Achmad Amur SH MH dan Ir Baharudin H Lisa MM kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang te;ah turun ke desa-desa, siap memenangkan pasangan dengan nomor urut satu ini di tiga wilayah pemilihan paling barat Kalteng, yakni Kobar, Sukamara dan Lamandau.
Tim Pemenangan Relawan kabupaten Kobar, Tuslam Amirudin menyatakan, ratusan relawan yang turun hingga ke desa-desa bertekad memenangkan pasangan Amur dan Bahar yang dikenal dengan sebutan ”ABAH” untuk menjadi Gubernir dan Wakil Gubernur provinsi Kalteng periode 2010-2015.
“Kita sebagai tim pemenamgan Amur-Bahar – khususnya di kabupaten Kabar, optimis dapat meraih 60 persen suara. Apalagi, dukungan kepada pasangan ‘Amanah’ ini mendapat respon yang cukup antusias dari akar rumput,” ukar Tuslam kepada koran ini di Pangkalan Bun, Minggu (16/5) kemarin.
Di sela-sela silaturrahminya mendampingi H Bahariddin H Lisa di pasar-pasar dijelaskan, turunnya ratusan tim relawan di perkotaan hingga perdesaan sudah banyak yang diambil dari dukungan antusias  masyarakat ‘akar rumput’ yang juga mendambakan pemekaran provinsi Kalteng di wilayah ini.
Sebagai bentuk kepeduliaannya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pasangan cagub/cawagub provinsi Kalteng H Achmad Amur SH MH dan Ir Baharuddin H Lisa MM berjanji, apabila memang dalam Pemilu Kada 2010 – di tahun pertama kepemimpinannya, berjuang memekarkan provinsi Kotawaringin Raya secepatnya.
“Kita semua sudah tahu, bahwa provinsi Kalteng adalah 1,5 kali pulau Jawa (memiliki lima provinsi). Dengan luasan  wilayah yang memiliki sumberdaya alam (SDA) yang melimpah, sudah sewajarnya provinsi Kalteng dimekarkan. Hal ini, untuk mempercepat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur H Baharuddin.
Dalam keterangannya seusai bersilaturrahmi dan bertatap muka langsung dengan masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan kota Pangkalan Bun, Bahar berhatap, mendapat dukungan seluruh komponen masyarakat – terutama lima kabupaten di wilayah barat provinsi Kalteng, pasangan yang dikenal dengan ABAH ini berdiri di barisan terdepan.
“Kita akan berdiri dibarisan terdepan, upaya memekarkan provinsi Kalteng – salah satunya Provinsi Kotawaringin yang sudah lama menjadi aspirasi masyarakat, yang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Apalagi kita juga salah satu figur memperjuangkan provinsi saat bertugas di Kotim,” tandasnya.
Baharuddin yang mantan Ketua DPRD Kobar ini berkeyakinan, rencana pemekaran provinsi telah mendapat dukungan lima kabupaten di wilayah barat provinsi Kalteng, kabupaten Kotim. Kobar, Seruyan Lamandau dan Sukamara, dengan langkah awal melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan BP3K.
Menyinggung soal pendanaan yang pernyataan pemerintah pusat tentang di stopnya sementara pemekaran wilayah, dengan tangkas Bahar menyatakan, pada tahun pertama ini membicarakan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR-RI, Soal pendanaan, sebut dia, selain didukung dana dari provinsi lima kabupaten pendukung.
Baharuddn berharap, dengan potensi yang terpendam, dimiliki daerah ini segeranya dimanfaatkan. Hal ini, sebut Bahar, upaya percepatan pembangunan di wilayah barat provinsi Kalteng bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.erd

Jumat, 14 Mei 2010

Ujang: Pencalonan Saya Sudah Sah

PANGKALAN BUN, PPOST
Calon bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar mengakui pencalonannya tetap saja sah. Hasil koordinasi Panwaslu Pemilu Kada 2010 dengan Bawaslu secara tegas menyatakan pencalonan Ujang sah meski belakangan dia dibelit persoalan utang di Bank BNI Cabang Pangkalan Bun.
Calon incumbent itu, usai mengiukuti jalan sehat AyuDik di Pangkalan Bun, kemarin, menyatakan utangnya berupa letter of credit (L/C) di Bank BNI Pangkalan Bun adalah lancar dan tak jadi masalah. Dia bahkan mengaku utangnya hanya tersisa Rp 2,8 miliar.
“Pencalonan sebagai cabup Kobar periode 2010-2015 sudah sesuai dengan undang-undang dan memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini juga sudah direkomendasikan Bawaslu bahwa tidak ada pelanggaran dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” aku Ujang Iskandar.
Ujang menegaskan, substansi yang direkomendasikan Bawaslu sendiri sudah menyatakan bahwa utangnya di Bank BNI tidak terindikasi merugikan negara. “Seharusnya BNI profesional dalam memberikan keterangan. Panwaslu dinilai sudah bekerja sesuai dengan undang-undang,” cetusnya.
Ujang yang berpasangan dengan Bambang Purwanto ini menegaskan, BNI hendaknya bertindak secara profesional. Mengapa masalah utang itu baru saja ditagih dan tidak dilakukan setiap bulannya. “Boleh saja dicek di Bank BNI tentang sisanya yang hanya Rp 2,8 milyar,” tantangnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kobar, Ujang pun menyatakan tak ada alasan Pemilu Kada Kobar ditunda hanya karena permasalahan persyaratan calon yang terkait dengan utang-piutang dan surat keterangan dari PN Pangkalan Bun.
“Tidak alasan Pilkada harus ditunda. KPU sudah bekerja sesuai dengan Undang-Undang dengah tahapan yang telah dilalui. Apalagi, penetapan calon bupati/wakil bupati sudah dilakukan KPU,” cetusnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kobar, Marjomo yang dimintai keterangan melalui telepon selulernya mengatakan, hasil pertemuan dengan Bawaslu sudah menelorkan rekomendasi yang menyataan tidak ada pelanggaran administrasi terhadap Ujang.
“Kita hanya berharap agar Pemilu Kada dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada pelanggaran. Karena apabila terindikasi terjadinya pelanggaran, Pemilu Kada dapat diulang. Yang dirugikan adalah masyarakat. Apalagi tahapan kampanye sudah mendekati hari H-nya,” ucap Marjomo mantap. erd/dts

Minggu, 09 Mei 2010

Kasus L/C Ujang Bikin Masyarakat Bingung

PANGKALAN BUN, PPOST
Kasus dugaan L/C fiktif Ujang Iskandar di Bank BNI cabang Pangkalan Bun, kini menjadi polemik berkepenjangan. Bahkan, terkait dengan pencalonannya sebagai calon bupati (cabup) periode 2010-2015 masyarakat pemilih menjadi bingung.
Informasi yang berhasil dihimpun PPost menyebutkan, polemik berkepenjangan atas dugaan L/C fiktif Ujang dan kaitannya sebagai cabup Kobar yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, dapat membingungkan masyarakat pemilih kabupaten paling barat di provinsi Kalteng ini.
“Kita melihat dengan laporan warga masyarakat tentang dugaan L/C fiktif Ujang dan terkait pencalonan H Ujang Iskandar akibat tidak berdayanya Panwaslu dan KPU untuk mengambil tindakan cepat. Ini akan menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat,” ungkap sebuah sumber kepada PPost di Pangkalan Bun, kemarin.
Sumber sahih yang meminta dirahasiakan jati dirinya ini menyebut, jika persoalan ini tidak secepatnya diluruskan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat yang sudah jenuh menunggu penegasan dari penyelenggara pemilu tersebut. Apalagi waktu penyelenggaraan kampanye cabup/cawabup sudah dekat.
“Kita hanya ingin agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepenjangan, tidak menjadi permasalahan di masyarakat. Apalagi sudah semakin mendekatnya penyelenggaraan Pemilu Kada Kobar yang bersamaan dengan Pemilu Kada Kalteng. Untuk itulah perlunya tindakan cepat KPU dan Panwaslu,” tukasnya. erd

Jumat, 19 Maret 2010

Pengadilan Belum Proses Gugatan DPD Golkar

PANGKALAN BUN, PPOST
Berkas gugatan perdata DPD Partai Golkar Kotawaringin Barat soal pembekuan seluruh jajaran DPD Golkar terkait dengan dukungan cabub/wabup Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, masih belum diproses Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun. Bahkan berkas enam halaman folio itu masih di meja ketua PN.
Informasi sahih yang berhasil dihimpun di PN Pangkalan Bun menyebutkan, berkas gugatan yang disampaikan kepada kepaniteraan bagian hukum perdata tersebut masih mengendap di meja Ketua PN Pangalan Bun, Muhaad Razzad. Belum diketahui, mengapa berkas yang disampaikan DPD Golkar itu belum juga diproses lebih lanjut.
“Kita sebenarnya, sudah menerima berkas gugatan perdata yang disamlaikan DPD Golkar, Senin (15/3) sekitar pukul 15.00 WIB. Meski begitu, lantaran jam kerja hingga 16.00 WIB, berkas belum sempat disampaikan ke ketua. Hal ini bukan berarti terlambat melakukan proses,” aku seorang staf di bagian perdata PN Pangkalan Bun.
Staf yang minta jati dirinya tak disebut itu menegasan, berkas perkara perdata tersebut tersandung hari libur nasional, Selasa (16/3). Apalagi, ungkapnya, Ketua PN belum menentukan siapa panitera yang menanganinya dan majelis hakim yang betugas memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut.
“Kita melihatnya dengan tenggang waktu tersebut bukan berarti PN Pangkalan Bun mengulur-ulur waktu untuk memprosesnya. Kita tunggu sajalah siapa paniteranya dan siapa-siapa majelis hakim yang ditugasi nanti mengadili perkara perdata tersebut,” cetusnya singkat.
Sebagimana diberitakan, DPD Golkar Kobar pimpinan HM Ruslan AS kembali melakukan perlawanan. Reaksi terbaru DPD Golkar ke DPP sebagai tergugat, kini menempuh jalur hukum melalui kepaniteraan PN Pangkalan Bun menyangkut pembekuan DPD Golkar beserta jajarannya dan dukungan DPP kepada pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto (Uji-BP).
Ketua Advokasi DPD Partai Golkar Kobar, Masdari Tasmin menganggap keputusan DPP terhadap pembekuan DPD Golkar Kobar sangat tidak beralasan. Dukungan terhadap Ujang-Bambang dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan AD/ART.
“Kita telah menganalisanya, bahwa dalam AD/ART Partai Golkar tidak dikenal istilah pembekuan baik bersifat sementara maupun tetap dan tidak dikenal istilah karetaker,” ungkap Masdari. erd

Deklarasi Uji-BP Dikemas Religi

*Diusung Lima Parpol
PANGKALAN BUN, PPOST
Keterlambatan gerak yang dilakukan pasangan calon incumbent pemilihan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Kotawaringin Barat (Kobar) periode 2010-2015, Dr H Ujang Iskandar ST, M.Si dan Bambang Purwanto S.ST, adalah cukup mengejutkan masyarakat di kecamatan Kumai (Kobar).
Deklarasi pasangan cabup dan cawabup yang diusung lima partai politik (Parpol), Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKS dan Partai Hanura, diiringi Shalawat Badar yang membahana di tempat terbuka Lapangan Senggora kecamatan Kumai, Rabu (17/3) petang, yang dihadiri petinggi-petinggi kelima parpol.
Untuk memberikan dukungan moral dalam deklarasi Uji-BP yang dihadiri sekitar 7.000 massa tersebut, diawali kehadiran Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang tak henti-hentinya menyerukan warga untuk mendukung dan memenangkan pasangan Uji-BP, yang Teruji dan Bawa Perubahan.
Tidak hanya itu, vokalis Partai Demokrat yang anggota DPR-RI saat berlangsung rapat gabungan panitia ‘Kasus Bank Century’ juga menyerukan agar warga masyarakat yang disirami hujan rintik-rintik itu meminta restu dan dukungan untuk memenangkan pasangan H Achmad Yuliansyah dan H Didik Salmijardi sebagai Cagub dan Cawagub Kalteng 2010-2015.
Dalam orasi politiknya yang diselingi Shalawat Badar Bersama, H Ujamg Iskandar mengajak, massa yang hadir untuk berdoa bersama agar terus berlanjut memperjuangan kepentingan masyarakat yang pluralis dan majemuk terhindar dari kemiskinan dan pengangguran. Salah satu visi dan missi itu, melanjutkan program sekolah gratis.
"Kita berjuang dan tgerus berlanjut membangun daerah paling barat di provinsi Kalteng ini, dengan memohon dukungan dan doa restu seluruh komponen masyarakat yang hadir dengan mengajak keluarga dan handai-taulan utuk memdukung dan memenanhlan pasangan yang di ridhoi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Masa Esa," tutur Ujang Iskandar.
Menariknya, saat penyampaian visi dan missi – yang terus memperjuangkan nasib rakyat itu, disambut ucapan "Amien" dengan membahana di seantero Lapangan Senggora Kumai, Menurut dia, perjuangan membangun kabupaten Kobar ke depan tak boleh terhenti terutama bagi kesejahtetaan masyarakatnya.
"Nah, untuk membangun infrastruktur hingga di pedesaan, memerlukan kerja keras seluruh komponen masyarakat. Begitu pula, program prioritas yakni pertanian dalam arti luas serta perkebunan akan terus dilanjutkan," ucap H Ujang Iskandar yang disambut ucapan massa lagi, Amien !
Deklarasi kedua pasangan yang menyatakan siap berlaga di pemilihan kepala daerah (Pemilu Kada) yang bakal digelar 5 Juni 2010 nanti. Kedua pasangan juga ingin, dalam pemerintahannya lima tahun ke depan nanti masyarakat Kobar sudah tidak ada lagi yang miskin dengan memanfaatkan sumberdaya bagi kesejahteraan masyarakat.
"Sejak dideklarasikannya ini, kita berupaya berbagi yang terbaik bagi kesejahteran masyarakat. Mudah-mudahan, dengan dipertemukannya kami berdua ini mendapat restu dari Allah SWT dan seluruh masyarakat yang menghuni Bumi Marunting Batu Aji ini. Cinta kedamaian dan berjuang bersama-sama rakyat,” tutur H Ujang Iskandar bersemangat.
Ribuan massa yang menyambut kedua pasangan incumbent cabup-cawabup Kobar periode 2010-2015 dengan pekik dan gemuruh membaca salawat badar bersama, terhanyut dengan tampilnya Koko Liem, kiai keturunan serta empat sekawan, H Komar dan kawan-kawan. Tak ketinggalan, aparat keamanan dari Polres Kobar yang bekerja ekstra mengamankan jalannya deklarasi hingga pukul 17.10 wib.
Sebagaimana diketahui, H Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto pasangan Cabup dan Cawabup kabupaten Kobar di Pemilu Kada 2010, adalah pasangan pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Prosesi pendaftaran dilaksanakan pada, Rabu (10/3) sekitar pukul 17.15 wib diterima Ketua KPU, Oscar Viyarisa dan anggotanya.erd

Satpol-PP Musnahkan 12 Drum Arak

PANGKALAN BUN, PPOST
Upaya Penegakan Hukum pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol beredar di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Rabu (17/3) lalu melakukan pemusnahan barang bukti (barbuk) minuman beralkohol berbagai jenis secara illegal.
Aksi pemusnahan yang merupakan ‘kado’ ulang tahun Satpol-PP ini, dilakukan Bupati Kobar, Dr H Ujang Iskandar, ST, M.Si dan unsur muspida setempat di Halaman Kantor Satpol-PP kawasan Jalan M Hasanududin, kelurahan Siderejo (Arsel). Semua barang bunti yamg dimusnahkan, ditemukan di beberapa lokasi hutan tepian dan lokasi lainnya.
Kepala Satpol PP Kobar, Drs Suyud M.Si menyatakan, dengan barang bukti minuman beralkohol berbagai jenis dan minuman terlarang lainnya yang dimusnahkan adalah kurun waktu tahun 2009 hingga Februari 2010. Untuk tersangkanya – terutama pabrik arak dan tuak ilegal melarian diri ke hutan.
Operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan anggota Satpol-PP Kobar belum lama tadi sempat menggeledah hotel dan karaoke di komplek lokalisasi Kalimati Baru (Kalbar) Desa Pasir Panjang (Arsel). Anggota Satpol-PP terus bergerak dengan menggunakan jurus “kucing-kucingan” dengan berpura-pura sebagai pembeli.
“Kita berhatap, dengan pemusnahan ini sebagai gambaran kepada masyarakat di kabupaten Kobar yang hingga saat ini masih banyak ditemukan di sekitarnya sehingga dapat merusak generasi muda. Begitu pula, hingga dapat menggangu ketenteraman umum masyarakat (Kamtibmas),” kata Drs Suyud.
Dia juga mengimbau, agar anggota masyarakat tetap waspada dan menperhatikan kondisi lingkungan. Bahkan, jika ditemukan yang mencurigakan agar melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila adanya indikasi peredaran minuan beralkohol yang dilarang beredar di wilayah hukum Kabupaten Kobar.
“Kita menyadari, bahwa tugas yang diemban Satpol-PP cukup berat dan tidak ringan. Untuk itu, kita memohon ada dukungan dan peran aktif semua pihak dalam menegakkan hukum (perda) tersebut. Artinya tugas yang cukup berat itu dapat menjadi ringan dalam kegiatan yang dilaksanakan,” cetusnya.
Suyud menjelaskan, hingga HUT 2010 yang dilaksanakan anggota masih berjumah 108 personel. Menurut dia, idealnya jika 1 : 1.000 anggota masyarakat, personilnya harus berjumah 220 orang. Namun, imbuh dia, dengan jumlah yang ada sekarang sudah mendekati ideal.
Dia mencontoh dalam operasi pekat pada 2009, ada seorang pemuda yang berasal dari Kota Malang (Jatim) dijadikan tersangka. Karena saat penggerebekan, tidak ada orang lain yang tertua di hotel tersebut. Ketika ditanyakan pada dirinya, tidak mengetahui persis tentang miras yang ada di hotel dan karaoke itu.
Dengan tersedianya minuman tersebut, sebut Suyud lagi, telah cukup dijadikan bukti dan menyeret pihak Hotel dan Karaoke Hotel Chandra ke meja persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun untuk mempertanggung jawabkannya. erd

Kamis, 18 Maret 2010

Kobar Perlu Wilayah Pertambangan Rakyat

PANGKALAN BUN, PPOST
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) mengusulkan agar Wilayah Kobar dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Usul itu dikeluarkan mengingat selama ini wilayah Kobar kian marak penambangan zirkon tanpa izin oleh rakyat, kata Sekretaris Fraksi PDIP Kobar, Mulyadin, di Pangkalan Bun, belum lama ini.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan solusi masyarakat pekerja tambang yang masih banyak melakukan pertambangan secara illegal," tambahnya.
Menurut Mulyadin keberadaan WPR merupakan solusi yang untuk mengatasi illegal mining di wilayah Kobar. Apalagi, potensi pertambangan di Kobar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Penentuan atau penetapan WPR ini dimaksudkan untuk menghindari penambangan liar dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat," kata Mulyadin.
Adanya WPR juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mempunyai modal kecil untuk bekerja di sektor pertambangan.
"Ditentukannya dan ditetapkannya WPR akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang mengingat pekerjaan ini merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," kata Mulyadin.
Sementara itu, Taman Nasional Tanjung Puting yang masuk wilayah Kobar, sudah sejak lama dirambah penambang liar emas dan zirkon. Bahkan, perambahan di dalam taman nasional itu kurang lebih seluas 415.040 hektar.
Sebelumnya, penambang liar berada di luar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Para penambang dapat dengan leluasa merambah karena TNTP hanya diawasi 15 petugas.
"Jika kita lihat dari udara, hutan di TNTP sudah bolong-bolong," kata Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Gunung Wallestein Sinaga, belum lama ini.
Menurut Gunung bagian TNTP yang dirambah adalah wilayah Aspai, Pangkalan Limau, dan Danau. Ketiga lokasi itu merupakan bagian dari alur Sungai Sekonyer.
Untuk mencapai lokasi itu, diperlukan waktu tiga hingga empat jam dengan berperahu motor dari Pelabuhan Kumai Pangkalan Bun.
Begitu besarnya minat penambang merusak Kawasan TNTP karena memang wilayah tersebut memiliki deposit tambang, seperti emas, puya (sejenis logam yang ditemukan di bekas tambang emas), zirkon, dan timah.
"Penambangan liar di TNTP terjadi di sungai dan daratan. Penambangan di sungai dilakukan dengan menyedot sedimen di dasar sungai. Sementara di daratan penambang melakukannya dengan menggali tanah atau pasir, menyemprotnya dengan air, lalu menyaring pasir untuk menemukan emas atau zirkon," kata Gunung.erd

Minim Hasil, Tangkapan Ikan Terkendala Peralatan

PANGKALAN BUN, PPOST
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Kotawaringin Barat, Ir H Chairil Anwar mengungkapkan bahwa minimnya peralatan penangkapan ikan di laut yang dimiliki para nelayan dan sumberdaya manusia (SDM) merupakan kendala utama penyebab kurang maksimalnya hasil tangkapan ikan.
“Kita sudah melakukan evaluasi. bahwa hasil tangkapan nelayan di Kobar sepanjang tahun 2009 tadi masih sangat jauh bila dibandingkan potensi dan kondisi laut cukup besar yang dimiliki perairan laut Kobar. Saat ini, hasil tangkapan nelayan per tahunnya rata-rata hanya 1.660 ton saja,” unglap H Chairil Anwar, Jumat (12/3).
Ia memperkirakan, jika dilihat dari potensi alamnya itu seharusnya bisa lebih banyak lagi dari yang diperkirakan dan didapatkan para nelayan pantai barat Kumai. Selama ini, mereka (para nelayan) masih mengandalkan sarana-prarasana tradisional termasuk alat tangkap dan fasilitas armada kapal yang kalah bersaing dengan nelayan luar daerah.
Berdasarkan data Diskanla Kobar, perhitungan pendapatan dan hasil nelayan diambil dari pendapatan 11 Desa pesisir yang rata-rata pada setiap desanya terdapat 40 nelayan, dan berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan ada beberapa hambatan dan kendala yang dialami para nelayan di Kobar, salah satu diantaranya kualitas SDM
“Kita melihatnya, selain masalah SDM kualitas peralatan yang mereka (nelayan) gunakan-pun masih jauh dari harapan atau kurang cangggih. Sehingga kedepan, kita akan melakukan pembinaan dan pengembangan SDM serta program peningkatan sumber daya alam (SDA) kelautan khususnya nelayan di pesisir pantai,” cetusnya.
Terlebih lagi, jelas Chairil, pada musim barat di bulan Desember ini, tingginya gelombang dan kencangnya angin juga menjadi penyebab nelayan enggan turun ke laut sehingga produksi perikanan di bulan Desember 2009 hingga Januari 2010 tadi mengalami penurunan cukup drastis.
Chairil juga mengatakan, hal itu perlu dilakukan. Karena SDA kelautan di wilayah pesisir pantai dan sekitarnya belum tertangani secara maksimal sehingga hasil tangkapan dan potensi laut yang ada kurang di manfaatkan secara maksimal.
Untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan di laut, salah satu program yang akan dikembangkan nantinya yakni meliputi metode penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan hasil serta pengembangan hasil laut. Sedangkan langkah awal program perikanan tangkap, dimulai dari penggunaan alat tangkap dan evaluasi jaring.
Selanjutnya metode ini dilanjutkan, dengan memberikan bantuan beberapa unit kapal yang lebih canggih dan ramah lingkungan, pembudidayaan benih ikan air tawar dan air payau, mengenai pengolahan hasil pada umumnya meliputi proses pengeringan menjadi ikan kering atau yang sering disebut ikan asin. erd

Senin, 15 Maret 2010

Masyarakat Keluhkan Keberadaan Sarang Walet

PANGKALAN BUN, PPOST
Perkembangan munculnya bangunan tinggi yang diperuntukan bagi sarang burung Walet atau Sriti di kabupaten Kobar, dikeluhkan warga masyarakat. Karena dianggap telah mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya, terutama terhadap bunyi kaset suara burung yang mengalahi suara adzan di Masjid dan Musholla.
Demikian diungkapkan salah seorang anggota masyarakat H Mardani Saleh, warga RT 10 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan (Arsel). Sebagai warga masyarakat kabupsten Kobar, dia menganggap keberadaan tempat penagkaran sarang burung walet samasekai tidak menguntungkan warga di sekitarnya.
”Keberadaan bangunan sarang walet ini, kita memperkirakan diawali dengan kesalahan aparatur pemerintahan -- terutama di tingkat kelurahan, yang justru tidak melalui proses atau tahapan perijinan mendirikan bangunan (IMB) yang benar hingga terkadang disalah gunakan pemiliknya,” keluh H Mardani, Sabtu (13/3).
Dia menjelaskan, selama ini para pembuat bangunan penanglar sarang burung walet lebih mengedepankan bangunannya. Di tengah perjalanan membangun, baru memohon ijin. Yang lebih kritis lagi, tekan dia, ada bangunan sarang walet yang sama sekali tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kita (warga), dengan setengah terpaksa menanda-tangani bangunan itu. Bagaimana tidak, dari bangunan belum selesai, baru meminta persetujuan warga masyarakat. Bahkan ada keinginan tidak menanda-tangani permohonan ijin itu, toh para tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan sudah menanda-tangani,” keluhnya lagi.
Bahkan dari praktik lapangan, imbuh dia, ada pula saat penandatangan oleh masyarakat itu dengan beralasan hanya untuk tempat tinggal saja. Jadi, katanya, tidak ada alasan warga tidak menanda-tangani proses IMB.
“Penyapaian ini adalah fakta di lapangan. Selama berdirinya bangunan bagi penangkatan burung walet ini, adanya kaset yang mengeluarkan bunyi walet yang tujuannya memanggil walet yang membuat masyarakat sekitarya terganggu alias tidak tenang,” tandasnya.
Bahkan, sebut Mardani lagi, untuk mendengarkan suara Panggilan Sholat (Adzan) bagi kaum muslim pun terkalahkan dengan bunyi kaset itu. Belum lagi, dengan kotoran yang dikeluarkan hingga mengganggu bagi bagi warga yang ingin berangkat sholat ke masjid atau surau lantaran terkena kotoran walet.
Yang menjadi pertanyaannya, apakah keberadaan sarang walet itu dapat menguntungkan bagi daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
“Kita rasa, hal tersebut tidak mungkin. Karena apa, dari panennya saja tidak dapat diketahui berapa besar jumlahnya dan berapa keuntungan bagi daerah,” pungkasnya.
Dalam satu kesempatan sebelumnya, Bupati Kobar Dr H Ujang Iskandar ST M.Si pernah meminta, agar para pengusaha sarang burung walet segera mengurusi perijinannya. Baik itu IMB maupun ijin di sektor penangkaran walet untuk mendapatkan sarangnya yang bernilai tinggi.
“Kepada pengusaha walet agar segera mengurus perijinan. Jika tidak, kita (pemkab) sudah meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk melakukan penertiban bagi pemilik (penangkar) walet yang tetbukti tidak memilik ijin,” ingat Bupati H Ujang Iskandar.
Dibagian lain, dia juga membeberkan bahwa tentang usaha wallet juga menjadi salah satu PR (pekerjaan rumahnya). Apalagi, anggota DPRD setempat beberapa waktu berselang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke provinsi Bali dan Jatim, yang hasilnya akan dijadikan pembahasan bersama nanti.erd

Hari Ini, DPD Golkar Kobar Bertemu DPP

PANGKALAN BUN, PPOST
Buntut kisruh dibekukannya seluruh jajaran DPD Partai Golkar Kotawaringin Barat (Kobar), hari ini (Senin 15/3) akan ada pertemuan antara DPD Partai Golkar Kobar pimpinan HM Ruslan AS dengan DPP. Dalam tenggang waktu ini, diminta Drs Muhammad, M.Ed caretaker untuk memfasilitasi pertemuan dimaksud.
HM Ruslan AS yang mantan Ketua DPD Partai Golkar Kobar menegaskan, dalam pertemuan singkat ini pihaknya bermaksud melakukan pembelaan atas pembekuan seluruh jenjang kepengurusan Golkar Kobar yang telah diberlakukan sejak 10 Maret lalu.
“Dalam pertemuan itu nanti, kita akan melakukan pembelaan diri dengan membeberkan semua permasalahan yang ada. Jika dalam jeda waktu ini tidak juga ada putusan, kita tetap saja pada sikap semula,” kata HM Ruslan, Minggu (14/3) yang mempertegas permasalahan terkait dengan pencalonan kepala daerah di Kobar.
Apapun yang diputuskan Golkar pusat di Jakarta yang menyangkut eksistensi DPD Partai Golkar Kobar yang dibawah kepemimpinnnya, tegas dia, seluruh personiul DPD Partai Golkar yang dibekukan akan mempertahankan sikap penolakan terhadap yang diputuskan DPP tersebut.
“Meski tidak ada lagi DPD Golkar, keputusan itu sudah bulat. Bahkan, seluruh personil yang dibekukan bebas menentukan sikap politinya di Pilkada nanti,” tegasnya.
Bahkan, seluruh personil telah menurunkan papan nama dengan menggantikan Sekretariat bersama pemenangan pasangan H Sugianto- H Eko Soemarno.
Dia juga membeberkan, tentang pemicu menyangkut arah dukungan dalam Pilkada kali ini tidak pernah terungkap. Fakta ini, juga menyangkut penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan DPD Golkar Kobar pada 4 – 20 November 2009 lalu.
“Saat itu, incumbent H Ujang Iskandar mendaftar dalam penjaringan yang dilaksanakan meski hanya diwakili sekelompok pengurus Partai Demokrat yang mengaku dari Tim Sembilan (Tim 9 dari partai yang mengusungnya).
HM Ruslan menyebut, tim penjaringan calon kepala daerah DPD Partai Golkar (saat itu) yang diketuai Ir H Wisman M.Si menmgatakan telah meneima incumbent dan merekomendasikannya sebagai salah satu bakal calon kepala daerah yang bakal disurvey tim yang ditunjuk DPP Partai Golkar.
“Meski begitu, dalam perjalananya pada pasca pendaftaran dalam penjaringan – baik dari tim maupnn H Ujang Iskandar pribadi samasekali tidak menunjukkan keseriusan. Bahkan, tidak pernah ada pembicaraan lebih lanjut tentang kemungkinan koalisi partai,” tuturnya.
Pernyataan yang diamini mantan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim), Muhammad Shihab itu, Ruslan menambahkan, pihaknya sempat mengutus empat pengurus DPD – termasuk dirinya, untuk menanyakan kepada Ujang Iskandar tentang kepastiannya. Saat itu, imbuhnya, dia (Ujang) orang nomor satu dan wakilnya dari kader Partai Golkar.
“Namun kenyaaannya menjadi. Wakil dari Golkar yang mendampinginya urung dilakukan karena dia (Ujang) meminta calon wakil lebih dari satu orang. Golkar menganggap, dengan permintaan itu, adalah sebagai bentuk ketidaseriusan. Apalagi isu berkembang, Bambang Purwanto sebagai wakil, melakukan sosialisasi,” pungkasnya.
Semantara mantan Ketua Wantim DPD Partai GolkarKobar, M Shihab menyiumpulkan, bahwa H Ujang Iskandar tidak pernah serius melakukan komunikasi dengan DPD Golkar (saat itu) meski ikut penjaringan bakal calon kepala daerah. “Tapi jusru langsung 'menembak' DPP Partai Golkar yang tidak begitu mengerti kondisi di daerah.erd

Jumat, 05 Maret 2010

Pemerintah Siapkan SPBU Industri

PANGKALAN BUN, PPOST
Keinginan masyarakat kota Pangkalan Bun dan sekitarnya agar tersedia SPBU khusus untuk industri, dipastikan akan terwujud. Pemkab Kobar berencana menyiapkan sebuah SBPU di ruas jalan trans Pangkalan Bun-Sampit, tepatnya di persimpangan Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan (Arsel).
Wakil Bupati Kobar, Drs H Sukirman M.Si menyatakan, langkah dan kebijakan itu sudah lama dilakukan sebagai respons pemerintah atas permintaan BPH Migas. Untuk itulah pihak pertamina membuka SPBU yang dikhususnya untuk pengisian BBM non subsidi bagi armada angkutan truk kelapa sawit dan CPO (Crude Palm Oil).
“Kita juga masih menunggu ketentuan teknis dari pusat, soal kriteria angkutan industri itu sebenarnya seperti apa. Seperti jasa angkutan untuk CPO, kita masih belum jelas apakah termasuk untuk industri atau bukan,” tegas Wabup Kobar, Drs H Sukirman kepada kepada koran ini yang ditemui di kantornya, Kamis (4/3).
Wabup mengatakan, meski SPBU itu sudah ditunjuk sebagai tempat pengisian BBM non-subsidi, namun sistemnya masih belum berjalan. Menyikapi hal itu, lanjutnya, pemkab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi, termasuk melakukan penjajakannya.
“Kita juga masih mendata terutama khusus angkutan dari industri yang membawa biji besi dan CPO, dan masih diperlukan data-data inventaris kendaraan industri yang beroperasi saat di wilayah hukum kabupaten Kobar,” terangnya.doc

Anggaran Jamkesda Diprediksi Tidak Cukup

PANGKALAN BUN, PPOST
Kepala RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dr Suyuti Syamsul MPPM menyatakan, anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang disediakan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebasar Rp4,5 miliar pada 2010 akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Dana ini dinilainya masih tidak mencukupi.
“Kita ingin, semua orang terutama yang berstatus miskin, berhak untuk hidup dengan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan biarkan penyakit bersarang di dalam tubuh lantaran tidak mempunyai uang untuk berobat. Sesuaikan kriteria yang dianjurkan pemerintah,” ungkap dr Suyuti Syamsul, Rabu (3/3) tadi.
Menurut dia, besaran dana yang ada selalu kurang untuk meng-cover seluruh biaya perawatan pasien pengguna layanan berobat gratis itu. Tahun 2009 lalu misalnya, anggaran yang tersedia masih sangat kurang, praktis menomboki.
“Dengan kekurangan itu mengakibatkan anggaran dana Jamkesda pada 2010 ini, sebagian dialokasikan untuk melunasi sisa hutang tahun lalu” ujarnya. Untuk 2009 lalu, Jamkesda mengalami minus anggaran sekitar Rp 1,2 miliar. Angka ini mencapai 40 persen dari total dana yang dianggarkanm yakni hanya Rp 2 miliar.
“Meskipun anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pelayanan Jamkesda tetap dibuka, sehingga kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada anggaran tahun berikutnya,” tukasnya.
Sementara tahun ini Pemkab Kobar telah menetapkan dana Jamkesda sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah dikurangi dengan sisa hutang tahun anggaran 2009 lalu, akhirnya dana yang tersisa untuk tahun ini hanya tersisa sebesar Rp 3,3 miliar.
Berdasarkan data itu, belum bisa dipastikan apakah dana Jamkesda ini akan mencukupi untuk 2010. Meski demikian, masyarakat kurang mampu diharapkan akan tertolong dengan adanya program pendamping yakni Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk).
“Jamkesdasduk adalah pelayanan berobat gratis bagi masyarakat pengguna KTP Kobar,” ujarnya. Seperti diinformasikan koran ini sebelumnya, layanan Jamkesdasduk ini dapat diperoleh di seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar diseluruh wilayah Kobar.
Tahun 2010 ini, imbuh dia, pemkab Kobar telah menganggarkan dana sebesar Rp 2,4 miliar untuk mendukung program ini. Jumlah anggaran yang disediakan ini, merupakan tahap pertama dan kemudian disusu;kan untuk tahap kedua (semester II-2010). doc

Kamis, 04 Maret 2010

Pemkab Akhirnya Setujui Dana Pemilu Kada Rp7,1 Miliar

PANGKALAN BUN, PPOST
Ancaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat (Kobar) akan mengundurkan pelaksanaan Pemilu Kada 2010 membuahkan hasil. Buktinya pemerintah kabupaten (pemkab) Kobar melunak setelah mendengar ancaman itu dan menyetujui untuk mengelontorkan anggaran Pemilu Kada yang diusulkan KPU yakni sebesar Rp7,1 miliar.
Bupati Kobar Dr H Ujang Kskandar ST, M.Si melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD), Drs Muhammad Fauzie mengakui, tidak ada permasalahan yang dihadapi tentang anggaran dana Pemilu Kada 2010 yang diajukan dan dikehendaki KPU setempat.
“Kita sudah bisa memastikan, bahwa kesemuanya itu beres dan tidak menjadi masalah bagi pemkab Kobar untuk menggelontorkan dana sebesar Rp7,1 miliar. Tidak ada alasan lagi, Pemilu Kada yang akan digelar 5 Juni nanti diundur,” ungkap Muhammad Fauzie, Rabu (3/3).
Dia menegaskan, tidak perlunya pengunduran penyelenggaraan pemilu kada yang memilih Cabup-Cawabup periode 2010-2015, termasuk tahapan-tahapannya, persetujuan dana anggaran itu sudah ada di meja bupati. Menurut dia, hal tersebut hanya masalah tenggang waktu yang diperlukan dalam proses dimaksud.
“Hal itu merupakan salah satu bukti. bahwa pemkab yang selalu fokus memikirkan masalah Pemilu Kada. Jadi, tidak ada alasan lagi Pemilu Kada diundur termasuk hari-H pelaksanaan yang telah disepakati bersama yakni, 5 Juni 2010,” tegas M Fauzie mantap.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Kobar Oscar Viyarisa menyatakan, ancamannya kepada pemkab bahwa pelaksanaan Pemilu Kada bakal diundur yang merupakan rapat pleno anggota KPU tertanggal 26 Februari lalu, dengan alasan ketidakjelasan dana bagi penyelenggaraan yang dikehendaki KPU.erd

Fraksi DPRD Surati Polres untuk Penanguhan Subahagio

PANGKALAN BUN, PPOST
Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Subahagio yang ditahan di Mapolres Kobar sejak 24 Februari tadi, mulai bernafas lega. Pasalnya, ada respon sejumlah fraksi di DPRD, mereka meminta penyidik Polres menangguhkan penahanan Subahagio.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kobar, H Jubair Arifin mengakui, pihaknya telah melayangkan surat ke Polres untuk penanguhan penahanan Ketua DPRD Kobar. Surat itu selain ditandatangi dirinya, juga seluruh anggota fraksi serta diketahui Ketua DPC PDI-Perjuangan setempat.
“Kita telah melayangkan surat ke Polres setempat, yang isinya permohonan meminta penangguhan terhadap Subahagio, Ketua FPRD Kobar. Karena apa, kasus itu masih dugaan dan belum pasti kesalahannya yang disebut-sebut menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009,” kata H Jubair, Rabu (3/3).
Sebagai bentuk dukungan moral terhadap Ketua DPRD yang berasal dari Fraksi Demokrat ini, juga direspon anggota DPRD Kobar asal Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli yang memberi dukungan semua amggota fraksinya sama halnya dengan Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar.
“Kita kira, tidak salahnya memberikan dukungan moral terhadap Bapak Subahagio yang kini masih mendekam di Rutan Mapolres. Tidak ada unsur politisnya, selain dukungan itu agar aparat Kepolisian ekstra hati-hati dalam melakukan penyidikan,” kata Zulkifli.
Dukungan serupa juga datang dari unsur pemuda dan pemerhati sosial, ekonomi dan hukum, M Maslipansyah yang mengaku telah membezuk Subahagio di tahanan Mapolres Kobar. Dia sediri juga meminta agar Polres setempat menanguhkan penahanan Ketua DPRD itu.
“Kita telah menemui Subahagio ditahanan Mapolres, Dia mengaku legowo menerima penahananan dirinya. Dia (Subahagio red) juga menyebut, kalau penahanannya adalah merupakan salah satu bagian dari perjalanan hidupnya,” papar Maslipansyah, ekonom muda asli Mendawai ini.
Informasi lain juga menyebutkan, permintaan penangguhanan penahanan dari pihak keluarga dan atau Tim Pengacara Subahagio yang disebut-sebut kiriman dari Jakarta, masih belum ada. Padahal baik pihak keluarga maupun tim pengacaranya, adalah orang yang paling berhak meminta penangguhan penahanan.
Sebelumnya Kapolres Kobar, AKBP Nuryadi Purtono melalui Kasat Rekrimnya, AKP Ronny William Manusiwa menegaskan, penahanan Ketua DPRD Kobar, Subahagio di Mapolres adalah murni karena dugaan penggunaan ijazah palsu saat dia mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. erd

Sabtu, 27 Februari 2010

Harga TBS Sawit Terus Meningkat

PANGKALAN BUN, PPOST
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), terus meningkat. Situasi ini, cukup menggembirakan petani plasma milik masyarakat. Sejak awal Januari hingga Februari 2010 ini, harga TBS sawit mencapai dikisaran Rp150 - Rp200 perkilogram.
Kepala Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat (Kobar), Ir Rosehan Pribadi M.Si mengungkapkan, kendati sempat dibayangi penurunan harga dari industri CPO (Crude Palm Oil) haarga TBS Sawit terus saja membaik dan prospektif. Bahkan, produsen-produsen CPO juga tetap meyakini kinerjanya akan membaik.
“Kita melihat, misalnya tanaman kelapa sawit yang berusia tiga tahun harga TBS cukup menjanjikan yakni Rp775 per-kilo yang hingga Fentiaro 2010 ini kembali naik dikisaran Rp790 per-kilogram. Harga ini, dapat memberikan support bagi petani plasma yang bermitra dengan para investor besar swasta di daerah ini,” ungkap Rosehan Pribadi, Kamis (25/2).
Disinggung apalkah pada bulan depan (sebut: Maret 2010) harga kembali terjadi kenaikan, Rosehan masih belum bisa menginformasikan. Alasannya, pihaknya masih menunggu penetapan harga secara nasional yang diumumkan akhir pekan ini, Kenaikan harga TBS Sawit ini, cukup menggembirakan sektor perkebunan kelapa sawit.
“Kita (Disbun) memperkirakan, meski angka kenaikannya masih kecil namun dapat memberikan kontinuitas usaha perkebunan bagi investor (PBSN) dan masyarakat di daerah ini. Apalagi usia tanaman di atas sepuluh tahun harga TBS sawit paling tinggi mencapai Rp1.075 per-kilogram yang dinilai menjamin masa depan usaha perkebunan sawit,” katanya.
Sejumlah perusahaan industri (investor) perkebunan kelapa sawit tidak terlalu khawatir terkait potensi turun-naiknya harga TBS sawit dan CPO. Kita optimistis harga CPO juga kembali membaik. Harga CPO tidak akan lebih rendah dari USD 700 per ton. Di prediksi, ekspektasi harga CPO bisa mencapai kisaran harga USD 800-900 ton.
“Begitu pula, Demand pasar terhadap CPO juga diprediksi tetap saja baik. Jadi, yaa ... tidak ada alasan bagi perusahaan perkebunan untuk pesimis terhadap usaha yang dijalankan bagi perbaikan ekonomi masyarakat di daerah ini. Program pengembangan perkebunan yang dicanangkan sebagai unggulan, akan menjadi kenyataan,” katanya.
Harga CPO yang sempat turun hingga posisi USD 800 per ton, jauh lebih rendah dari harga tahun 2009 lalu yang sempat menembus USD 1.200 per ton. Dengan asumsi harganya tidak akan turun lagi terlalu dalam, dan diyakini kinerja sejumlah perusahaan akan tetap meningkat.
“Per-semester pertama Desember 2009 lalu, PT Bakrie Sumatera Plantations misalnya, secara nasional mampu membukukan kenaikan penjualan hingga 135 persen. Penjualan anak usaha Grup Bakrie tersebut mencapai Rp 1,89 triliun dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 748 miliar,” tukasnya.
Rosehan mengatakan, TBS sawit dam CPO masih memberikan kontribusi terbesar bagi daerah yakni mencapai 75 persen. Sisanya adalah penjualan dari komoditas karet. Pihaknya (pemkab) optimis CPO tetap menjadi komoditas andalan kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bagi penerimaan daerah. erd

Kamis, 25 Februari 2010

Dephut Sepakat Bandara Internasional di Sebuai


PANGKALAN BUN, PPOST
Salah satu upaya memperluas pelayanan publik (masyarakat) di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Bupati Dr H Ujang Iskandar ST, M.Si menegaskan, Departemen Kehutanan (Dephut) RI sudah menyepakati bagi pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional di Desa Sebuai, kecamatan Kumai.
“Ya. Kita (pemkab) dengan Dephut RI tidak membicarakan perencanaan ini untuk jangka waktu 5 – 10 tahun ke depan. Tapi, perkiraan untuk janbgka waktu 20 – 50 tahun ke depan bahkan 100 tahun, Karena apa, kalau perencanaan tersebut sudah dimulai dari sekarang,” ungkap Bupati H Ujang Iskandar, Rabu (24/2).
Disela-sela seminar nasional mangrove terhadap perencanaan dan pengembangan wisata laut Pantai Gugam Raya (Kumai) dijelaskan, jika tiudak direncanakan mulai sekarang dikhawatirkan akan kehabisan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, tim mulai melakukan survey di lapangan.
“Kita sudah melayangkan surat ke Dephut RI, untuk meminjam-pakai lahan bagi rencana pembangunan bandara internasional di Desa Sebuai, kecamatan Kumai. Pada prinsipnya, Dephut RI sudah sepakat dan menyetujuinya. Ini suatu kemajuan daerah nantinya bagi dunia internasional,” cetusnya mantap.
Ujang Iskandar juga menyebut, dari rencana ini juga sudah mendapat persetujuan dari Departemen Perhubungan RI (Dephub RI). Lahannya cukup strategis, yakni dipesisir pantai barat Kumai (Kalteng). Jadi, nantinya, sama dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, provinsi Bali.
“Kita berkeyakinan, perencanaan ini tidak terlepas dari pengembangan Taman Nasuional Tanjung Puting (TNTP) sebagai salah satu distranasi wisata dunia internasional hingga memberikan dampak berantai (Multy Player Efeck) bagi kabupaten Kobar khususnya dan provinsi Kalteng umumnya,” terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Marunting Batu Aji juga menegaskan, dari lahan seluas 2.500 hektar yang direncanakan pemkab Kobar itu juga direncnakan pembangunan pelabuhan internasional.
“Jadi, dengan perencanaan itu nantinya ada tiga moda sarana-prasarana trasportasi di sana. Yakni, dari bandaera internasiona, pelabuhan laut dan darat bagi dunia iunternasional. Sebab apa. Kabupaten Kobar menjadi pintu gerang keluar-masuk kabupaten-kabupaten tetangga,” terangnya.
Untuk itulah, terang Ujang Iskandar, dengan perencanaan tersebut pihaknya hanya menungngu izin prinsip dari Dephut RI dan Dephub RI. Sementara untuk pembangunan teknisnya, imbuh dia, akan dimulai pada tahun 2010 ini. erd

Anggaran Jamkesda Tak Pernah Cukup


PANGKALAN BUN, PPOST
Kepala RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dr Suyuti Syamsul MPPM menyatakan, anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang disediakan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu ternyata masih tidak mencukupi.
“Kita ingin, semua orang – terutama yang berstatus miskin, berhak untuk hidup denga mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan biarkan penyakit bersarang didalam tubuh lantaran tidak memounyai uang untuk berobat. Sesuaikan kriteria yang dianjurkan pemerintah,” ungkap dr Suyuti Syamsul, Senin (6/4).
Menurut Suyuti, besaran dana yang ada selalu kurang untuk meng-cover seluruh biaya perawatan pasien pengguna layanan berobat gratis tersebut. Tahun 2008 lalu misalnya, anggaran yang tersedia masih sangat kurang.
“Nah, dengan kekurangan itu mengakibatkan anggaran dana Jamkesda pada 2009 ini, sebagian dialokasikan untuk melunasi sisa hutang tahun lalu” ujarnya.
Untuk 2008 lalu Jamkesda mengalami minus anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Angka ini mencapai 45 persen dari total dana yang dianggarkan Rp 2 miliar.
“Meskipun anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pelayanan Jamkesda tetap dibuka, sehingga kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada anggaran tahun berikutnya,” tukasnya.
Sementara tahun ini Pemkab Kobar telah menetapkan dana Jamkesda sebesar Rp 4 miliar. Setelah dikurangi dengan sisa hutang tahun anggaran 2008 lalu, akhirnya dana yang tersisa untuk tahun ini hanya Rp 2,9 miliar.
Berdasarkan data tersebut, belum bisa dipastikan apakah dana Jamkesda ini akan mencukupi untuk 2009. Meski demikian, masyarakat kurang mampu diharapkan akan tertolong dengan adanya program pendamping yakni Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk).
“Jamkesdasduk adalah pelayanan berobat gratis bagi masyarakat pengguna KTP Kobar. Seperti diinformasikan sebelumnya, layanan Jamkesdasduk ini dapat diperoleh di seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar diseluruh wilayah Kobar,” tandasnya.
Tahun 2009 ini, imbuh dia, pemkab Kobar telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk mendukung program ini. Jumlah anggaran yang disediakan ini, merupakan tahap pertama. erd

Rabu, 24 Februari 2010

Kobar Bisa Jadi Lumbung Ayudik

PANGKALAN BUN, PPOST
Bermodalkan sukses pada Pemilu Legislatif tahun lalu, DPC Partai Demokrat Kotawaringin Barat bertekad membawa kesuksesan bagi pasangan H Achmad Yuliansyah-Didik Salmijardi (Ayudik) pada Pemilu Kada Kalteng 2010 mendatang.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kobar, Agung P, menyatakan dukungan suara rakyat terhadap partainya pada Pemilu dan Pilpres lalu di wilayahnya sangat membanggakan. Mereka membukukan kemenangan mutlak. Di DPRD Kobar, Demokrat mendudukkan tujuh kadernya di lembaga legislatif. Kecuali itu, Kobar juga menjadi salah satu lumbung suara di Kalteng untuk kandidat Partai Demokrat pada Pilpres lalu, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
“Kita telah mengevaluasi kekuatan dukungan rakyat terhadap partai pada Pemilu Legislatif 2009 adalah cukup besar. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat di Kobar masih solid. Apalagi, perolehan 42 persen suara –dari 142.700 masyarakat pemilih-- di daerah ini, dapat menentukan menangnya figur cagub-wagub yang diusung,” katanya mantap.
Dengan begitu, salah satu langkah yang akan dilakukan pasangan Ayudik adalah dengan memanfaatkan mesin partai. Sebab, Partai Demokrat pula yang sukses besar mengantarkan Ujang Iskandar sebagai Bupati Kobar, lima tahun lalu dan akan dipakai lagi pada Pemilu Kada Kobar tahun ini.
Tetapi, modal Ayudik tak hanya itu. Yuliansyah sendiri bukan lagi figur asing di Kobar. Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah bertugas di wilayah ini. Didik pun, kecuali pernah jadi Bupati Kotim, dan menjadi Dandim di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kobar itu.
Tak hanya di Kobar, Ayudik bahkan juga berpeluang menangguk suara di wilayah barat Kalteng itu. Kecuali Kobar, di sebelah barat Kalteng terdapat dua kabupaten lainnya, yakni Lamandau dan Sukamara.
“Kita memperkirakan dukungan masyarakat pemilih masih fifty-fifty untuk wilayah paling barat Kalteng, yakni Kobar, Sukamara, Lamandau, dan sebagian Seruyan. Karena apa? Ada persaingan ketat antar parpol besar (Demokrat, Golkar, dan PDIP),” ujar pengamat politik wilayah barat Kalteng, HM Syamsuddin HAD. erd

Sabtu, 20 Februari 2010

Sugian-Edi Segera Deklarasi

PANGKALAN BUN, PPOST
Pasangan yang diusung Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN), H Sugianto dan H Eko Soemarno telah bulat untuk maju menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Kobar 2010-15. Mereka pun akan mendeklarasikan diri bulan ini juga.
Mendudukkan pasangan muda ini merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah mufakat antara DPC PDIP, DPD Partai Golkar, dan DPD PAN, Senin lalu (08/2) di Rumah Makan Meranti, Pangkalan Bun. Koalisi pun telah pula memutuskan membentuk Tim Sembilan untuk mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati Kobar.
Hal itu dikatakan Sekretaris Panitia Pelaksana Deklarasi Pasangan Calon Bupati Kobar, Sugianto-Eko Soemarno, Sarlan Lamri kepada PPost dikediamannya, kemarin.
Menurutnya, pasangan ini sudah mantap untuk maju untuk memimpin daerah ini untuk lima tahun mendatang. Masuknya kedua tokoh muda ini merupakan panggilan untuk mengabdi dan membangun untuk mensejahterakan rakyat pada umumnya.
Sebetulnya, pasangan ini sudah dikenal di semua kalangan. Hal ini juga merupakan aspirasi dari masyarakat bawah untuk langsung berbuat demi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Sementara itu, pada pasangan lainnya, incumbent H Ujang Iskandar, Kamis (18/2) malam, telah mendeklarasikan calon pendampingnya, Bambang Purwanto yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada masyarakat pendukungnya yang juga dari kader partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat, Partai Matahari Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa. Kabar baru menyebutkan kalau Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura juga ikut dalam koalisi tersebut.
Pertemuan itu, menurut salah satu kader Partai Demokrat, hanyalah pertemuan untuk mendeklarasikan pasangannya saja sebagai calon wakil bupati Kobar sebagai pendamping Ujang untuk mendeklarasikan secara terbuka juga dalam waktu dekat ini. erd