Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Kamis, 30 Juni 2011
Hadapi Panja, Nurpati Dikawal Pengacara Kondang
Wacana Fatwa Haram BBM Premium Perlu Dikaji
BANGKALAN – Pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji terlebih dulu wacana fatwa haram BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu.
“Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu polemik di masyarakat maka MUI perlu mengkaji sebelum difatwakan,” kata KH Salahuddin Wahid, saat menghadiri acara pengajian di ponpes Darussalam, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, kemarin.
Posted in: NasionalFBR Siap Sweeping Aktivis Greenpeace
JAKARTA – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Luthfi Hakim, menilai LSM asing Greenpeace sangat arogan karena tidak mendaftarkan organisasinya di Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta.
“Mereka (Greenpeace) menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan dana sama saja seperti yang di pinggir jalan,” kecam KH Luthfi di Jakarta, kemarin.
Posted in: NasionalSenin, 21 Februari 2011
60.000 Kader PDIP Jabar Ancam Demo KPK
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ruddy Harsa Tanaya, di Bandung, Sabtu, menyatakan kedatangan 60 ribu kadernya tersebut untuk memberi dukungan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang rencananya akan dipanggil KPK terkait dugaan kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang terjadi di DPR.
Posted in: NasionalSenin, 14 Februari 2011
Komnas HAM Minta Pertanggungjawaban Presiden
JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Ridla Saleh menegaskan pihaknya tidak ada beban apapun untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Banten.
“Tidak ada yang menghalangi kami untuk tidak memanggil Presiden. Kalau memang dugaan kuat, kenapa tidak. Kita tidak ada beban untuk memanggil SBY,” tegas Ridla dalam diskusi diJakarta , Minggu (13/2).
“Tidak ada yang menghalangi kami untuk tidak memanggil Presiden. Kalau memang dugaan kuat, kenapa tidak. Kita tidak ada beban untuk memanggil SBY,” tegas Ridla dalam diskusi di
Minggu, 13 Februari 2011
Ahmadiyah Diminta Tak Sebarkan Ajaran
PALANGKA RAYA – Kondisi Provinsi Kalimantan Tengah yang secara umum aman dan kondusif ini, harus selalu dijaga dan dipelihara. Jangan sampai keributan di daerah lain memicu atau menyebar ke Kalteng, termasuk masalah yang menyangkut ajaran Ahmadiyah beberapa hari belakangan ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, M Jusuf, mengharapkan masyarakat Kalteng dapat berpikir jernih dan turut serta menjaga kondisi daerah agar tetap aman.
Posted in: NasionalSenin, 07 Februari 2011
Minyak Naik, Tarif Pesawat Mengangkasa?
JAKARTA – Perang tarif yang selama ini terjadi
di kalangan industri penerbangan, tampaknya akan segera berakhir. Bukan karena
para pengusaha burung besi itu sudah kelelahan bersaing melainkan mereka tidak
mungkin lagi mengobral tiket murah.
Gara-garanya, apalagi kalau bukan
krisis politik yang melanda Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah. Seperti
diketahui, krisis politik di Mesir telah membuat harga minyak mentah meroket
dan pekan ini sudah mendekati US$100 per barel.
Posted in: NasionalMiranda Ancam Bongkar Century?
JAKARTA – Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda
S Goeltom disebut-sebut sebagai pemberi suap, kepada 24 anggota DPR periode
1999-2004. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyeret
Miranda, sebagai salah satu tersangka pemberi suap 480 lembar traveler cheque
(cek pelawat) anggota dewan.
Ditengarai Miranda yang terpilih
sebagai Deputi Gubernur Senior BI, melalui seleksi pemilihan di DPR, memiliki
'kartu truf' untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum.
Posted in: NasionalTK: Wajar PDIP Desak 10 Menteri Direshuffle
![]() |
| Taufiq Kiemas |
JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP
Taufiq Kiemas menilai wajar jika PDIP meminta Presiden SBY mengganti 10
menterinya. “Wajar-wajar saja,” kata Taufiq
di Istora Senayan, Jakarta,
Minggu (6/1).
Namun, TK enggan menyebutkan 10 menteri yang didesak untuk diganti. “Nanti saja tanyakan langsung. Mas Tjahjo sebagai Ketua Fraksi dan sering ketemu menteri yah bisa saja. Saya tidak bisa kasih gambaran reshuffle,” jelasnya.
Namun, TK enggan menyebutkan 10 menteri yang didesak untuk diganti. “Nanti saja tanyakan langsung. Mas Tjahjo sebagai Ketua Fraksi dan sering ketemu menteri yah bisa saja. Saya tidak bisa kasih gambaran reshuffle,” jelasnya.
Posted in: NasionalTanpa Demokrat, Hak Angket Pajak Jalan Terus
JAKARTA – Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan
hak angket pajak yang diusung anggota DPR akan tetap jalan, meskipun Partai
Demokrat tidak turut serta mendukung.
“Kita tindaklanjuti sesuai tata tertib,
intinya nanti akan dibawa ke Badan Musyawarah dan Paripurna,” ujar Marzuki di
Istora Senayan, Minggu (6/2/2011).
Posted in: Nasional


Kamis, Juni 30, 2011



