Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Juni 2011

Hadapi Panja, Nurpati Dikawal Pengacara Kondang

JAKARTAAndi Nurpati tiba di DPR guna memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu DPR. Nurpati tiba bersama rombongan pengacara kondang.

Wacana Fatwa Haram BBM Premium Perlu Dikaji

BANGKALAN – Pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji terlebih dulu wacana fatwa haram BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu.
“Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu polemik di masyarakat maka MUI perlu mengkaji sebelum difatwakan,” kata KH Salahuddin Wahid, saat menghadiri acara pengajian di ponpes Darussalam, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, kemarin.

FBR Siap Sweeping Aktivis Greenpeace

JAKARTA – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Luthfi Hakim, menilai LSM asing Greenpeace sangat arogan karena tidak mendaftarkan organisasinya di Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta.
“Mereka (Greenpeace) menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan dana sama saja seperti yang di pinggir jalan,” kecam KH Luthfi di Jakarta, kemarin.

Senin, 21 Februari 2011

60.000 Kader PDIP Jabar Ancam Demo KPK

Megawati Soekarnoputri
BANDUNG – Sebanyak 60.000 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jawa Barat akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, hari ini (Senin, 21/2).
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ruddy Harsa Tanaya, di Bandung, Sabtu, menyatakan kedatangan 60 ribu kadernya tersebut untuk memberi dukungan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang rencananya akan dipanggil KPK terkait dugaan kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang terjadi di DPR.

Senin, 14 Februari 2011

Komnas HAM Minta Pertanggungjawaban Presiden

JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Ridla Saleh menegaskan pihaknya tidak ada beban apapun untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Banten.
“Tidak ada yang menghalangi kami untuk tidak memanggil Presiden. Kalau memang dugaan kuat, kenapa tidak. Kita tidak ada beban untuk memanggil SBY,” tegas Ridla dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/2).

Minggu, 13 Februari 2011

Ahmadiyah Diminta Tak Sebarkan Ajaran

PALANGKA RAYA – Kondisi Provinsi Kalimantan Tengah yang secara umum aman dan kondusif ini, harus selalu dijaga dan dipelihara. Jangan sampai keributan di daerah lain memicu atau menyebar ke Kalteng, termasuk masalah yang menyangkut ajaran Ahmadiyah beberapa hari belakangan ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, M Jusuf, mengharapkan masyarakat Kalteng dapat berpikir jernih dan turut serta menjaga kondisi daerah agar tetap aman.

Senin, 07 Februari 2011

Minyak Naik, Tarif Pesawat Mengangkasa?

JAKARTA Perang tarif yang selama ini terjadi di kalangan industri penerbangan, tampaknya akan segera berakhir. Bukan karena para pengusaha burung besi itu sudah kelelahan bersaing melainkan mereka tidak mungkin lagi mengobral tiket murah.
Gara-garanya, apalagi kalau bukan krisis politik yang melanda Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah. Seperti diketahui, krisis politik di Mesir telah membuat harga minyak mentah meroket dan pekan ini sudah mendekati US$100 per barel.

Miranda Ancam Bongkar Century?

JAKARTA – Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom disebut-sebut sebagai pemberi suap, kepada 24 anggota DPR periode 1999-2004. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyeret Miranda, sebagai salah satu tersangka pemberi suap 480 lembar traveler cheque (cek pelawat) anggota dewan.
Ditengarai Miranda yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI, melalui seleksi pemilihan di DPR, memiliki 'kartu truf' untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum.

TK: Wajar PDIP Desak 10 Menteri Direshuffle

Taufiq Kiemas
JAKARTA Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menilai wajar jika PDIP meminta Presiden SBY mengganti 10 menterinya. “Wajar-wajar saja,” kata Taufiq di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (6/1).
Namun, TK enggan menyebutkan 10 menteri yang didesak untuk diganti. “Nanti saja tanyakan langsung. Mas Tjahjo sebagai Ketua Fraksi dan sering ketemu menteri yah bisa saja. Saya tidak bisa kasih gambaran reshuffle,” jelasnya.

Tanpa Demokrat, Hak Angket Pajak Jalan Terus

JAKARTA Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan hak angket pajak yang diusung anggota DPR akan tetap jalan, meskipun Partai Demokrat tidak turut serta mendukung.
“Kita tindaklanjuti sesuai tata tertib, intinya nanti akan dibawa ke Badan Musyawarah dan Paripurna,” ujar Marzuki di Istora Senayan, Minggu (6/2/2011).