Rabu, Maret 03, 2010
MUARA TEWEH, PPOST
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) melalui Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Desa Sikui dalam rangka peninjauan lapangan terhadap laporan koperasi Mitra Ganda Perdana Sawit yang bermitra dengan PT AGU.
Ketua Komisi B DPRD Barut, Setenus Y Mebas melalui Wakil Ketua M Andriansyah, Senin (1/3) mengatakan, kunjungan yang di lakukan itu dalam rangka menindaklanjuti laporan koperasi tentang adanya tumpang tindih lahan koperasi 500 hektar.
“Tumpang tindih tersebut terjadi antara areal Kuasa Pertambangan (KP) CV Hikmah Jaya Abadi dan PT Tri Mega Utama Korporindo hal ini tanpa sepengetahuan pihak koperasi dan pihak desa,” katanya.
Dijelaskannya, saat di lapangan pada hari Rabu (24/2) anggota komisi B disambut oleh Sekretaris Desa yang merupakan sekretaris koperasi beserta masyarakat desa setempat.
Menurutnya, lahan yang seluas 500 hektar tersebut tidak bisa ditanami. Sedangkan yang sempat ditanami menjadi rusak karena digunakan sebagai jalan koridor oleh pihak perusahaan.
Adapun lahan koperasi Mitra Ganda Perdana Sawit bermitra dengan PT AGU diatas lahan milik masyarakat yang merupakan anggota koperasi tersebut, yakni seluas 2000 hektar diantaranya yang sudah ditanam atau tidak bermasalah 500 hektar, yang masih bermasalah seluas 500 hektar sedangkan yang belum tertanam 1000 hektar.
Lanjut Andriansyah, tujuan komisi B ke Desa Sikui Kecamatan Teweh Tengah guna melihat secara langsung kegiatan di lapangan, sekaligus untuk mengetahui kendala dan dampak langsung terhadap masyarakat disekitarnya.
Berkaitan dengan hal itu, pihak koperasi diminta menyampaikan data-data akurat secara tertulis kepada komisi B DPRD Barut dengan sesegera mungkin, guna komisi B dapat melakukan Rapat Kerja (Raker).
Rapat kerja itu akan mengundang beberapa pihak terkait diantaranya Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Barut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Koperasi dan UMKM, CV Hikmah Jaya Abadi, PT Tri Mega Utama Korporindo, Kepala Desa Sikui dan Sabuh, Camat Teweh Tengah, Kapolsek, Danramil, kelompok tani serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.
“Apabila data-data tersebut sudah disampaikan oleh pihak koperasi ke Komisi B maka akan segera mengadakan Raker guna mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat bersama,” pungkasnya. pey
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) melalui Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Desa Sikui dalam rangka peninjauan lapangan terhadap laporan koperasi Mitra Ganda Perdana Sawit yang bermitra dengan PT AGU.
Ketua Komisi B DPRD Barut, Setenus Y Mebas melalui Wakil Ketua M Andriansyah, Senin (1/3) mengatakan, kunjungan yang di lakukan itu dalam rangka menindaklanjuti laporan koperasi tentang adanya tumpang tindih lahan koperasi 500 hektar.
“Tumpang tindih tersebut terjadi antara areal Kuasa Pertambangan (KP) CV Hikmah Jaya Abadi dan PT Tri Mega Utama Korporindo hal ini tanpa sepengetahuan pihak koperasi dan pihak desa,” katanya.
Dijelaskannya, saat di lapangan pada hari Rabu (24/2) anggota komisi B disambut oleh Sekretaris Desa yang merupakan sekretaris koperasi beserta masyarakat desa setempat.
Menurutnya, lahan yang seluas 500 hektar tersebut tidak bisa ditanami. Sedangkan yang sempat ditanami menjadi rusak karena digunakan sebagai jalan koridor oleh pihak perusahaan.
Adapun lahan koperasi Mitra Ganda Perdana Sawit bermitra dengan PT AGU diatas lahan milik masyarakat yang merupakan anggota koperasi tersebut, yakni seluas 2000 hektar diantaranya yang sudah ditanam atau tidak bermasalah 500 hektar, yang masih bermasalah seluas 500 hektar sedangkan yang belum tertanam 1000 hektar.
Lanjut Andriansyah, tujuan komisi B ke Desa Sikui Kecamatan Teweh Tengah guna melihat secara langsung kegiatan di lapangan, sekaligus untuk mengetahui kendala dan dampak langsung terhadap masyarakat disekitarnya.
Berkaitan dengan hal itu, pihak koperasi diminta menyampaikan data-data akurat secara tertulis kepada komisi B DPRD Barut dengan sesegera mungkin, guna komisi B dapat melakukan Rapat Kerja (Raker).
Rapat kerja itu akan mengundang beberapa pihak terkait diantaranya Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Barut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Koperasi dan UMKM, CV Hikmah Jaya Abadi, PT Tri Mega Utama Korporindo, Kepala Desa Sikui dan Sabuh, Camat Teweh Tengah, Kapolsek, Danramil, kelompok tani serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.
“Apabila data-data tersebut sudah disampaikan oleh pihak koperasi ke Komisi B maka akan segera mengadakan Raker guna mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat bersama,” pungkasnya. pey
Posted in: Barito Utara
0 komentar:
Posting Komentar