Jumat, Maret 19, 2010
PALANGKA RAYA, PPOST
Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia menengarai program dan perencanaan yang disusun sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkung Pemerintah Kota setempat, belum prioritas.
Hal ini terbukti saat dilakukan pembahasan secara mendalam dan intensif dalam Tim Anggaran Eksekutif, terdapat rencana yang tidak didukung data-data kuat dan akurat.
Karena itu, diminta agar semua rencana harus disertai data dan pertimbangan yang kuat dan rasional. Menurut Riban, perencanaan bukan merupakan daftar keinginan atau daftar belanja (shopping list). Perencanaan yang disusun merupakan perencanaan ke depan berupa rencana kerja yang dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.
“Titik kritis perecanaan adalah menemukan atau menyusun hubungan optimal antara input, proses dan output/outcome yang diharapkan” tegas Riban saat membuka Musrenbang Kota Palanga Raya di GPU Palampang Tarung, Kamis (18/3).
Menurut Riban, untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, maka dalam menyusun perencanaan kegiatan setidaknya didasarkan pada beebrapa hal. Pertama hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan masukkan sebagai bahan perbaikkan. Evaluasi dapat dilihat dari program atau kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, ketepatan lokasi, metode sistem atau pun penjadwalan kegiatan. Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan Pemko tahun 2009, baik terhadap indikator makro maupun mikro, menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari indikator makro seperti meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya PDRB dan lain-lain.
Kedua, perencanaan harus memerhatikan isu-isu dan permasalahan strategis yang aktual. Menurut Riban, saat ini setidaknya terdapat 10 isu strategis dengan berbagai permasalahan aktual yang harus diperhatikan, antara lain bidang pelayanan umum meliputi masalah persampahan, kebakaran lahan dan hutan, suplai daya listrik dan air bersih; bidang ekonomi meliputi permasalahan rendahnya investasi swasta, rendahnya penyediaan lapangan kerja, kurangnya sktor produktif, produk unggulan, peredaran uang keluar yang tinggi, dan lain-lain.
Isu lainnya di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang. Mencakup ancaman banjir, kebakaran lahan dan kekurangdisiplinan penggunaan ruang. Bidang pendidikan meliputi permasalahan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pinggiran, kualifikasi dan distribusi guru.
Tak hanya itu, di bidang kesehatan terdapat persoalan yang menyangkut terbatasnya tenaga medis di daerah pinggiran. Sedangkan di bidang pariwisata dan budaya, belum optimal tergarap. Bidang perlindungan sosial meliputi penduduk miskin dan makin banyaknya gepeng. Sementara bidang penataan urusan pemerintahan mencakup peningkatan kemampuan organisasi pemerintah. Adapun isu bidang pelayanan publik adalah penciptaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Hal ketiga yang harus diperhatikan, menurut Riban, adalah perencanaan harus dalam upaya pencapaian target-target tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Perhatian lebih harus dititikberatkan pada bidang-bidang yang tidak mencapai target pada tahun sebelumnya serta kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan,” ujar Riban.
Berkaitan dengan Musrenbang, Riban menekankan supaya forum yang berlangsung dua hari tersebut dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantarapelaku pembangunan atas program/kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan pembiayaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan dunia usaha serta swadaya masyarakat. Musrenbang harus pula mampu mengidentifikasikan, merumuskan dan menyepakati prioritas program/kegiatan daerah tahun 2010 melalui ide-ide yang kreatif dan proporsional. Selain itu, pimpinan SKPD diharap mampu melobi anggaran pada departemen teknis masing-masing.
Sebelumnya Kepala Bappeda Saing Saleh menyampaikan, Musrenbang dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2011 berdasarkan rencana kerja SKPD sesuai hasil forum SKPD; menyerasikan rancangan RKPD dengan kegiatan yang memerlukan dukungan pendanaan APBN (Tugas Pembantuan) dan dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus), serta dukungan APBD Provinsi Kalteng.
Menurut Saing, Musrenbang ini diharapkan menghasilkan daftar program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2011 dalam kerangka anggaran setiap SKPD yang telah disepakati dari dana APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN.rho
Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia menengarai program dan perencanaan yang disusun sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkung Pemerintah Kota setempat, belum prioritas.
Hal ini terbukti saat dilakukan pembahasan secara mendalam dan intensif dalam Tim Anggaran Eksekutif, terdapat rencana yang tidak didukung data-data kuat dan akurat.
Karena itu, diminta agar semua rencana harus disertai data dan pertimbangan yang kuat dan rasional. Menurut Riban, perencanaan bukan merupakan daftar keinginan atau daftar belanja (shopping list). Perencanaan yang disusun merupakan perencanaan ke depan berupa rencana kerja yang dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.
“Titik kritis perecanaan adalah menemukan atau menyusun hubungan optimal antara input, proses dan output/outcome yang diharapkan” tegas Riban saat membuka Musrenbang Kota Palanga Raya di GPU Palampang Tarung, Kamis (18/3).
Menurut Riban, untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, maka dalam menyusun perencanaan kegiatan setidaknya didasarkan pada beebrapa hal. Pertama hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan masukkan sebagai bahan perbaikkan. Evaluasi dapat dilihat dari program atau kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, ketepatan lokasi, metode sistem atau pun penjadwalan kegiatan. Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan Pemko tahun 2009, baik terhadap indikator makro maupun mikro, menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari indikator makro seperti meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya PDRB dan lain-lain.
Kedua, perencanaan harus memerhatikan isu-isu dan permasalahan strategis yang aktual. Menurut Riban, saat ini setidaknya terdapat 10 isu strategis dengan berbagai permasalahan aktual yang harus diperhatikan, antara lain bidang pelayanan umum meliputi masalah persampahan, kebakaran lahan dan hutan, suplai daya listrik dan air bersih; bidang ekonomi meliputi permasalahan rendahnya investasi swasta, rendahnya penyediaan lapangan kerja, kurangnya sktor produktif, produk unggulan, peredaran uang keluar yang tinggi, dan lain-lain.
Isu lainnya di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang. Mencakup ancaman banjir, kebakaran lahan dan kekurangdisiplinan penggunaan ruang. Bidang pendidikan meliputi permasalahan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pinggiran, kualifikasi dan distribusi guru.
Tak hanya itu, di bidang kesehatan terdapat persoalan yang menyangkut terbatasnya tenaga medis di daerah pinggiran. Sedangkan di bidang pariwisata dan budaya, belum optimal tergarap. Bidang perlindungan sosial meliputi penduduk miskin dan makin banyaknya gepeng. Sementara bidang penataan urusan pemerintahan mencakup peningkatan kemampuan organisasi pemerintah. Adapun isu bidang pelayanan publik adalah penciptaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Hal ketiga yang harus diperhatikan, menurut Riban, adalah perencanaan harus dalam upaya pencapaian target-target tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Perhatian lebih harus dititikberatkan pada bidang-bidang yang tidak mencapai target pada tahun sebelumnya serta kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan,” ujar Riban.
Berkaitan dengan Musrenbang, Riban menekankan supaya forum yang berlangsung dua hari tersebut dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantarapelaku pembangunan atas program/kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan pembiayaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan dunia usaha serta swadaya masyarakat. Musrenbang harus pula mampu mengidentifikasikan, merumuskan dan menyepakati prioritas program/kegiatan daerah tahun 2010 melalui ide-ide yang kreatif dan proporsional. Selain itu, pimpinan SKPD diharap mampu melobi anggaran pada departemen teknis masing-masing.
Sebelumnya Kepala Bappeda Saing Saleh menyampaikan, Musrenbang dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2011 berdasarkan rencana kerja SKPD sesuai hasil forum SKPD; menyerasikan rancangan RKPD dengan kegiatan yang memerlukan dukungan pendanaan APBN (Tugas Pembantuan) dan dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus), serta dukungan APBD Provinsi Kalteng.
Menurut Saing, Musrenbang ini diharapkan menghasilkan daftar program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2011 dalam kerangka anggaran setiap SKPD yang telah disepakati dari dana APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN.rho
Posted in: Palangka Raya
0 komentar:
Posting Komentar