Minggu, Februari 13, 2011
PALANGKA RAYA – Jika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono curhat mengenai gajinya yang tidak pernah naik selama tujuh tahun terakhir, para anggota DPRD Palangka Raya juga menyampaikan keluhan terkait dengan persoalan gaji. Tapi bukan masalah kenaikan gaji yang dikeluhkan para wakil rakyat ini, melainkan masalah pembayarannya.
Pasalnya, dalam dua bulan terakhir ini para anggota lembaga legislatif itu belum gajian. Hak-hak mereka belum dibayarkan sejak awal tahun 2011.
Salah seorang anggota Dewan, Mambang I Tubil, membenarkan pihaknya belum gajian hingga kini. Pria yang sudah dua periode duduk di kursi parlemen Kota Palangka Raya tersebut kurang begitu memahami mengapa hingga kini pihaknya belum juga gajian.
Tapi legislator Partai Demokrat itu menduga pihaknya belum gajian lantaran belum rampungnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011 ini. “Mungkin juga ada kaitannya dengan APBD sehingga kami belum gajian,” ujar Mambang, kemarin.
Menurut dia, hal ini sangat ironis. Mengingat gaji adalah hak anggota Dewan sebagai pejabat daerah. “PNS saja bisa gajian meski APBD belum beres seratus persen, kenapa kami tidak? Gaji PNS juga berasal dari APBD. Gaji adalah hak kami yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mambang.
Mambang mengaku tak tahu pasti kapan pihaknya akan menerima hak-haknya. Namun kalau melihat situasi dan kondisi saat ini, belum ada tanda-tanda gaji anggota Dewan akan dibayar segera.
Tenaga Kontrak
Pihak yang bernasib sama dengan anggota Dewan dalam hal gaji adalah para tenaga kontrak. Ratusan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya hingga kini juga belum menerima gaji.
Bedanya kalau anggota Dewa tidak perlu sampai ngutang untuk menutup kebutuhan sehari-hari karena (mungkin) banyak tabungan, maka tenaga sejumlah kontrak terpaksa ngutang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Sedih juga kerja keras seperti ini tanpa hasil. Jika yang diterima itu besar, mendingan. Ini tidak sampai standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Tapi mau bagaimana lagi, sebab saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya berharap gaji kami bisa segera dibayarkan supaya utang tidak semakin menumpuk,” harap salah seorang tenaga kontrak Pemko.rho
Posted in: Palangka Raya
0 komentar:
Posting Komentar