FBR Siap Sweeping Aktivis Greenpeace

JAKARTA – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Luthfi Hakim, menilai LSM asing Greenpeace sangat arogan karena tidak mendaftarkan organisasinya di Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta.

“Mereka (Greenpeace) menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan dana sama saja seperti yang di pinggir jalan,” kecam KH Luthfi di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Luthfi meminta Gubernur DKI Fauzi Bowo menindak tegas dan mengusir Greenpeace dari Jakarta. “Kalau Pemprov DKI tidak mampu, FBR siap mengusir dan sweeping Greenpeace,” tegas Luthfi.

Luthfi mengatakan, sebagai LSM asing, Greenpeace harus melapor ke Kesbangpol Pemprov DKI. “Apapun namanya, semua LSM yang berada di Jakarta harus mengikuti peraturan Pemprov DKI. Kalau tidak, sama saja itu sudah melecehkan Gubernur,” tegas Luthfi.

Sebelumnya, mantan Sekda dan Walikota Jakarta Pusat Muhayat mengatakan, Greenpeace adalah LSM liar dan tidak pernah mendaftarkan ke Kesbangpol Pemprov DKI. Pernyataan Muhayat juga diamini Walikota Jakarta Pusat Saefulloh.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali juga mengecam keras arogansi Greenpeace. Menurutnya, klaim Greenpeace yang menyatakan bebas beroperasi di wilayah hukum Indonesia karena sudah terdaftar di Kemenkumham adalah pernyataan yang sangat mengada-ada.

“Secara hukum semua LSM harus terdaftar di Kemenkumham. Tapi secara operasional juga wajib terdaftar di Kesbangpol DKI. Yang melegalkan LSM itu negara, bukan Greenpeace sendiri. Jadi, Greenpeace itu tidak bisa seenaknya melegalkan dirinya sendiri hanya karena sudah terdaftar di Kemenkumham,” katanya.

Ashraf yang sudah lama berkiprah di organisasi masyarakat ini menambahkan, agar aktivitasnya tidak semakin liar, pemerintah perlu membuat kajian khusus tentang Greenpeace.

“Misalnya, dalam rangka apa, kepentingan mereka apa, dan sejauh mana mereka mematuhi aturan di negara kita. Apalagi ini kan menyangkut LSM asing. Perlu diwaspadai. Jangan sampai nanti kehadiran Greenpeace justru mengganggu kepentingan bangsa dan negara,” papar Ketua Forkabi ini.

Ditegaskan Ashraf, jika nantinya kajian khusus tentang Greenpeace ternyata tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia, pemerintah sebaiknya langsung mengambil tindakan tegas. “Kalau ternyata Greenpeace justru membuat stabilitas nasional terganggu, ya singkirkan saja,” katanya. mah

Posted in: Nasional