Senin, Februari 22, 2010
PALANGKA RAYA, PPOST
Kartu pemilih untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah masa bakti 2010-2015 terancam tak terdistribusi. Sebabnya, anggaran bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berbasis RT untuk mengantar kartu pemilih kepada para pemilih tak tersedia.
Salah seorang Ketua RT di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, mengaku malas mengantar satu-persatu kartu pemilih kepada para pemilih di wilayahnya apabila tak ada uang pengganti bensin. “Mohon maaf saja, bukan zamannya lagi sekarang kerja bakti. Kalau kerja harus ada imbalannya,” ucap Ketua RT yang enggan menyebut nama tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Sodikul Mubin yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Palangka Raya, membenarkan tak tersedia dana untuk PPDP mengantar kartu pemilih kepada para pemilih. Padahal, pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden lalu biaya transportasi RT untuk mengantar kartu pemilih kepada para pemilih di wilayahnya masing-masing dialokasikan Rp100 ribu per RT.
“Jika jumlah TPS sebanyak 530 dibutuhkan anggaran sekitar Rp53 juta untuk biaya transportasi RT yang mendistribusikan kartu pemilih kepada para pemilih. Sedangkan dalam anggaran yang dialokasikan untuk KPU Kota untuk penyelenggaraan Pemilu Kada tahun 2010 sebesar Rp3,7 miliar, tak terdapat pos untuk membayar biaya transportasi pendistribusian kartu pemilih,” ujar Sodikul, Sabtu (20/2).
Menurut Sodikul, pihaknya akan menyurati Pemerintah Kota setempat meminta dana tambahan untuk membayar biaya transportasi pendistribusian kartu pemilih ini. Jika tidak, dikhawatirkan RT tak mau mendistribusikan kartu pemilih kepada para pemilih lantaran tak ada biaya transportasi.
“Kami berharap RT bersabar dulu karena kami sedang berupaya mencari dana untuk mendistribusikan kartu pemilih,” ucapnya. rho
Kartu pemilih untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah masa bakti 2010-2015 terancam tak terdistribusi. Sebabnya, anggaran bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berbasis RT untuk mengantar kartu pemilih kepada para pemilih tak tersedia.
Salah seorang Ketua RT di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, mengaku malas mengantar satu-persatu kartu pemilih kepada para pemilih di wilayahnya apabila tak ada uang pengganti bensin. “Mohon maaf saja, bukan zamannya lagi sekarang kerja bakti. Kalau kerja harus ada imbalannya,” ucap Ketua RT yang enggan menyebut nama tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Sodikul Mubin yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Palangka Raya, membenarkan tak tersedia dana untuk PPDP mengantar kartu pemilih kepada para pemilih. Padahal, pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden lalu biaya transportasi RT untuk mengantar kartu pemilih kepada para pemilih di wilayahnya masing-masing dialokasikan Rp100 ribu per RT.
“Jika jumlah TPS sebanyak 530 dibutuhkan anggaran sekitar Rp53 juta untuk biaya transportasi RT yang mendistribusikan kartu pemilih kepada para pemilih. Sedangkan dalam anggaran yang dialokasikan untuk KPU Kota untuk penyelenggaraan Pemilu Kada tahun 2010 sebesar Rp3,7 miliar, tak terdapat pos untuk membayar biaya transportasi pendistribusian kartu pemilih,” ujar Sodikul, Sabtu (20/2).
Menurut Sodikul, pihaknya akan menyurati Pemerintah Kota setempat meminta dana tambahan untuk membayar biaya transportasi pendistribusian kartu pemilih ini. Jika tidak, dikhawatirkan RT tak mau mendistribusikan kartu pemilih kepada para pemilih lantaran tak ada biaya transportasi.
“Kami berharap RT bersabar dulu karena kami sedang berupaya mencari dana untuk mendistribusikan kartu pemilih,” ucapnya. rho
Posted in: Pemilu Kada
0 komentar:
Posting Komentar