Rabu, Maret 10, 2010
PALANGKA RAYA, PPOST
Kalangan anggota Komisi VII DPR RI mengusulkan agar pembangunan jaringan rel kereta api pengangkut hasil bumi di Kalimantan dapat saling terintegrasi, khususnya antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur.
“Sebaiknya pembangunan rel kereta api di Kalteng ditembuskan hingga ke Kaltim demi peningkatan pembangunan bersama di wilayah Kalimantan,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mahyudin, saat pertemuan antara tim reses Komisi VII DPR dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, di Palangka Raya, kemarin.
Dalam pertemuan itu, tim reses Komisi VII dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Achmad Farial dari Fraksi PPP bersama 15 anggota DPR lain. Sementara jajaran pemerintah daerah langsung dipimpin Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.
Mahyudin yang berasal dari daerah pemilihan Kaltim itu menilai saat pemerintah daerah saling merencanakan pembangunan infrastruktur, diharapkan menghindari ego sektoral dan melihat rencana pembangunan secara utuh dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemprov Kalteng bertekad membangun jaringan rel KA dari Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, menuju Bangkuan, Kabupaten Barito Selatan, sepanjang 185 kilometer.
Jalur KA hasil studi JICA itu dinilai tidak efisien dan tidak seperti hasil kajian Direktorat Jenderal KA yakni direncanakan dari Puruk Cahu memasuki Provinsi Kalimantan Timur menuju Balikpapan sepanjang 350 kilometer.
Mahyudin yang berasal dari Fraksi Partai Golkar berharap, pembangunan rel kereta api lintas provinsi (Kaltim-Kalteng) yang juga telah direncanakan pemerintah pusat pada 2009 dapat direalisasikan secara bersama antarpemerintah daerah.
Dua daerah itu, Kalteng dan Kaltim, tercatat memiliki deposit tambang batu bara besar meski Kaltim lebih maju dalam hal eksploitasi hasil alamnya karena memiliki moda transportasi yang lebih mudah dan dekat dibandingkan dengan tambang-tambang di Kalteng.
Jalur KA lintas provinsi Puruk Cahu-Balikpapan dinilai sejumlah pihak lebih menguntungkan dibanding Puruk Cahu-Bangkuang mengingat jalur ini melewati banyak perusahaan tambang batu bara, dari wilayah Muara Tuhup, Dilang Puti, hingga Kota Bangun.
Tetapi, Gubernur Teras Narang menolak rencana pembangunan jaringan rel KA lintas provinsi itu. “Pembangunan jalur rel KA lintas provinsi itu cenderung dilakukan berdasarkan pendekatan bisnis dari pada untuk kesejahteraan rakyat,” katanya menjawab usulan anggota Komisi VII DPR.
Gubernur mengatakan jika rel KA tersebut dibangun hanya akan menimbulkan "bencana" di wilayah Kalteng bagian utara atau bagian hulu yang dikenal sebagai kawasan hutan penyangga.
Menurut dia kalau rel KA tersebut benar-benar dibangun, pihaknya mengkhawatirkan terjadi banjir bandang yang luar biasa di Kalteng, terutama di wilayah Barito yang terdiri atas empat kabupaten. Banjir bandang itu diprediksi terjadi karena hilangnya kawasan hutan yang berfungsi sebagai resapan air utama di wilayah Kalteng.
“Terus terang, banyak yang mendekati saya untuk menyetujui rel KA Kalteng tembus ke Kaltim. Namun saya menolak karena jalur rel tersebut membelah hutan lindung yang menjadi daerah resapan air di wilayah Barito,” katanya.
Ia menjelaskan hasil studi yang dilakukan pemerintah provinsi menyimpulkan panjang rel KA lintas provinsi tahap awal itu hanya 120 kilometer. “Pendek memang, tetapi risikonya bagi Kalteng sangat besar, dan ini menjadi tanggung jawab saya bersama rakyat Kalteng,” kata Teras.
Kalteng tidak hanya ingin memanfaatkan potensi batu bara yang besar di wilayah hulu, tetapi juga menginginkan agar penggalian potensi sumber daya alam tersebut benar-benar memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Teras di hadapan belasan anggota Komisi VII DPR itu bahkan menyatakan siap mundur jika pemerintah pusat tetap bersikeras membangunan rel kereta api lintas provinsi.
“Saya tegaskan saat itu, jika pemerintah pusat membangun rel kereta api yang menembus Kalteng-Kaltim, seketika itu saya menyatakan mundur dari jabatan gubernur,” katanya.
Rel KA lintas provinsi itu dinilainya hanya akan menghancurkan perekonomian Kalteng karena sumber daya alam setempat tersedot semua ke daerah lain. ant
Kalangan anggota Komisi VII DPR RI mengusulkan agar pembangunan jaringan rel kereta api pengangkut hasil bumi di Kalimantan dapat saling terintegrasi, khususnya antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur.
“Sebaiknya pembangunan rel kereta api di Kalteng ditembuskan hingga ke Kaltim demi peningkatan pembangunan bersama di wilayah Kalimantan,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mahyudin, saat pertemuan antara tim reses Komisi VII DPR dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, di Palangka Raya, kemarin.
Dalam pertemuan itu, tim reses Komisi VII dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Achmad Farial dari Fraksi PPP bersama 15 anggota DPR lain. Sementara jajaran pemerintah daerah langsung dipimpin Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.
Mahyudin yang berasal dari daerah pemilihan Kaltim itu menilai saat pemerintah daerah saling merencanakan pembangunan infrastruktur, diharapkan menghindari ego sektoral dan melihat rencana pembangunan secara utuh dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemprov Kalteng bertekad membangun jaringan rel KA dari Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, menuju Bangkuan, Kabupaten Barito Selatan, sepanjang 185 kilometer.
Jalur KA hasil studi JICA itu dinilai tidak efisien dan tidak seperti hasil kajian Direktorat Jenderal KA yakni direncanakan dari Puruk Cahu memasuki Provinsi Kalimantan Timur menuju Balikpapan sepanjang 350 kilometer.
Mahyudin yang berasal dari Fraksi Partai Golkar berharap, pembangunan rel kereta api lintas provinsi (Kaltim-Kalteng) yang juga telah direncanakan pemerintah pusat pada 2009 dapat direalisasikan secara bersama antarpemerintah daerah.
Dua daerah itu, Kalteng dan Kaltim, tercatat memiliki deposit tambang batu bara besar meski Kaltim lebih maju dalam hal eksploitasi hasil alamnya karena memiliki moda transportasi yang lebih mudah dan dekat dibandingkan dengan tambang-tambang di Kalteng.
Jalur KA lintas provinsi Puruk Cahu-Balikpapan dinilai sejumlah pihak lebih menguntungkan dibanding Puruk Cahu-Bangkuang mengingat jalur ini melewati banyak perusahaan tambang batu bara, dari wilayah Muara Tuhup, Dilang Puti, hingga Kota Bangun.
Tetapi, Gubernur Teras Narang menolak rencana pembangunan jaringan rel KA lintas provinsi itu. “Pembangunan jalur rel KA lintas provinsi itu cenderung dilakukan berdasarkan pendekatan bisnis dari pada untuk kesejahteraan rakyat,” katanya menjawab usulan anggota Komisi VII DPR.
Gubernur mengatakan jika rel KA tersebut dibangun hanya akan menimbulkan "bencana" di wilayah Kalteng bagian utara atau bagian hulu yang dikenal sebagai kawasan hutan penyangga.
Menurut dia kalau rel KA tersebut benar-benar dibangun, pihaknya mengkhawatirkan terjadi banjir bandang yang luar biasa di Kalteng, terutama di wilayah Barito yang terdiri atas empat kabupaten. Banjir bandang itu diprediksi terjadi karena hilangnya kawasan hutan yang berfungsi sebagai resapan air utama di wilayah Kalteng.
“Terus terang, banyak yang mendekati saya untuk menyetujui rel KA Kalteng tembus ke Kaltim. Namun saya menolak karena jalur rel tersebut membelah hutan lindung yang menjadi daerah resapan air di wilayah Barito,” katanya.
Ia menjelaskan hasil studi yang dilakukan pemerintah provinsi menyimpulkan panjang rel KA lintas provinsi tahap awal itu hanya 120 kilometer. “Pendek memang, tetapi risikonya bagi Kalteng sangat besar, dan ini menjadi tanggung jawab saya bersama rakyat Kalteng,” kata Teras.
Kalteng tidak hanya ingin memanfaatkan potensi batu bara yang besar di wilayah hulu, tetapi juga menginginkan agar penggalian potensi sumber daya alam tersebut benar-benar memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Teras di hadapan belasan anggota Komisi VII DPR itu bahkan menyatakan siap mundur jika pemerintah pusat tetap bersikeras membangunan rel kereta api lintas provinsi.
“Saya tegaskan saat itu, jika pemerintah pusat membangun rel kereta api yang menembus Kalteng-Kaltim, seketika itu saya menyatakan mundur dari jabatan gubernur,” katanya.
Rel KA lintas provinsi itu dinilainya hanya akan menghancurkan perekonomian Kalteng karena sumber daya alam setempat tersedot semua ke daerah lain. ant
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar