KUALA KAPUAS,PPOST
Bupati Kapuas, HM Mawardi mengatakan permasalahan masyarakat dengan PT GAL saat ini masih dipelajari terkait adanya aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari kawasan Eks PLG 1 Juta Hektare itu.
“Saat ini kita akan melihat antara kelompok-kelompok dulu. Wabup juga sudah melakukan pertemuan dengan masing-masing kelompok,” ucap Mawardi kepada wartawan usai menghadiri sidang istimewa DPRD Kapuas di Kuala Kapuas, kemarin.
Mawardi menuturkan, kalau masyarakat dengan PT GAL kemungkinan akan lebih gampang. Tapi, dia menilai sengketa yang terjadi antara kelompok yang saling mengklaim dan ada persoalan sehingga harus dipelajari dulu permasalahan yang terjadi di sana.
“Yang pasti masih kita pelajari data base yang harus diselesaikan kemudian juga melihat dasar-dasar kepemilikan lahan dan kita harus dapatkan data itu. Kemudian antara masyarakat yang saling klaim harus didudukan satu meja guna membahas permasalahan tersebut,” terang Bupati Kapuas.
Persoalan tersebut, imbuh Mawardi, harus didata dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau memang punya masyarakat harus dihormati dan kalau masyarakat tidak mempunyai data yang kuat harus dihormati kondisi yang ada. “Data yang kuat bisa berupa sertifikat tanah, Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan ada datanya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Suraia Nahan mengatakan, saat ini Pemda sudah membentuk tim mediasi persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT GAL. Dari data yang ada padanya, ada tiga kelompok masyarakat yang berbeda.
“Yang jelas nanti akan didorong kepada masyarakat mana yang punya dan untuk inventarisasi 2001-2004 sebagai acuan dasar penilaian pemerintah daerah,” papar Wabup.
Mengenai tuntutan yang disampaikan masyarakat tentang penyelesaian santunan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena kegiatan PPLG 1 juta hektar, Wabup menerangkan di kawasan tersebut terdapat saluran sedangkan untuk yang lain punya negara. Namun itu akan dikoreksi, mana yang benar dan akan dibawa pada data base sehingga pasti akan ada titik temu. rc
Bupati Kapuas, HM Mawardi mengatakan permasalahan masyarakat dengan PT GAL saat ini masih dipelajari terkait adanya aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari kawasan Eks PLG 1 Juta Hektare itu.
“Saat ini kita akan melihat antara kelompok-kelompok dulu. Wabup juga sudah melakukan pertemuan dengan masing-masing kelompok,” ucap Mawardi kepada wartawan usai menghadiri sidang istimewa DPRD Kapuas di Kuala Kapuas, kemarin.
Mawardi menuturkan, kalau masyarakat dengan PT GAL kemungkinan akan lebih gampang. Tapi, dia menilai sengketa yang terjadi antara kelompok yang saling mengklaim dan ada persoalan sehingga harus dipelajari dulu permasalahan yang terjadi di sana.
“Yang pasti masih kita pelajari data base yang harus diselesaikan kemudian juga melihat dasar-dasar kepemilikan lahan dan kita harus dapatkan data itu. Kemudian antara masyarakat yang saling klaim harus didudukan satu meja guna membahas permasalahan tersebut,” terang Bupati Kapuas.
Persoalan tersebut, imbuh Mawardi, harus didata dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau memang punya masyarakat harus dihormati dan kalau masyarakat tidak mempunyai data yang kuat harus dihormati kondisi yang ada. “Data yang kuat bisa berupa sertifikat tanah, Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan ada datanya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Suraia Nahan mengatakan, saat ini Pemda sudah membentuk tim mediasi persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT GAL. Dari data yang ada padanya, ada tiga kelompok masyarakat yang berbeda.
“Yang jelas nanti akan didorong kepada masyarakat mana yang punya dan untuk inventarisasi 2001-2004 sebagai acuan dasar penilaian pemerintah daerah,” papar Wabup.
Mengenai tuntutan yang disampaikan masyarakat tentang penyelesaian santunan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena kegiatan PPLG 1 juta hektar, Wabup menerangkan di kawasan tersebut terdapat saluran sedangkan untuk yang lain punya negara. Namun itu akan dikoreksi, mana yang benar dan akan dibawa pada data base sehingga pasti akan ada titik temu. rc
0 komentar:
Posting Komentar