Jumat, Maret 19, 2010
SAMPIT, PPOST
Rencana pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mentaya, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dibatalkan karena pengerukan alur sungai Mentaya bukan skala prioritas pembangunan pemerintah pusat.
"Pengerukan alur sungai Mentaya Sampit sudah pasti dibatalkan oleh pemerintah pusat, sebab pemerintah pusat sekarang sedang berkonsentrasi melakukan pembangunan di wilayah kepulauan," kata anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, Hj Noorhasanah, di Sampit, Kamis (18/3).
Dikatakannya, hampir separuh lebih dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010 dialokasikan untuk pembangunan wilayah kepulauan, termasuk daerah Kepulauan Riau dan kepulauan Seribu.
Menurut Noorhasanah, pembangunan di wilayah kepulauan menyerap dana sangat besar dibandingkan daerah lain di Indonesia karena sebagian besar wilayah itu merupakan daerah laut, bahkan hanya sekian persen saja daratannya, maka kebanyakan yang dibangun adalah dermaga dan pelabuhan laut.
Supaya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, katanya, pengerukan alur sungai Mentaya Sampit mulai sekarang harus diusulkan lagi, memang pengerukan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun paling tidak, pada 2011 pengerukan sudah dapat dilaksanakan.
"Dinas Perhubungan Kotim seharusnya mulai sekarang sudah menyiapkan berkas pengusulan pengerukan itu dan kami anggota DPR RI asal Kalteng juga siap mengawal serta memperjuangkan usulan itu ke pemerintah pusat," katanya.
Alur sungai Mentaya Sampit memang sudah lama tidak dilakukan pengerukan, akibatnya sejumlah titik mengalami pendangkalan, selain tidak dapat dilalui oleh kapal yang bertonase besar, juga sangat menghambat bahkan membahayakan arus lalulintas kapal. Noorhasanah mengungkapkan, pengerukan alur sungai Mentaya untuk saat ini memang bukan skala prioritas pembangunan pemerintah pusat. Namun tidak ada salahnya kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim berjuang dan mengusulkan kembali pengerukan alur sungai Mentaya.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi sungai Mentaya saat ini, sebagai kabupaten pintu gerbang perekonomian provinsi Kalteng dan memiliki jalur pelayaran cukup strategis, tapi sungainya hanya tidak terawat akhirnya hanya bisa dilalui oleh kapal-kapal berkapasitas kecil," ungkapnya.
Pelabuhan Sampit sebetulnya memiliki potensi untuk dikembangkan, asalkan alur sungai Mentaya harus dikeruk agar kapal berbadan besar dapat masuk dan merapat dipelabuhan Sampit, selama ini arus lalulintas sungai Mentaya hanya mengandalkan pasang surut air laut.ant
Rencana pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mentaya, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dibatalkan karena pengerukan alur sungai Mentaya bukan skala prioritas pembangunan pemerintah pusat.
"Pengerukan alur sungai Mentaya Sampit sudah pasti dibatalkan oleh pemerintah pusat, sebab pemerintah pusat sekarang sedang berkonsentrasi melakukan pembangunan di wilayah kepulauan," kata anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, Hj Noorhasanah, di Sampit, Kamis (18/3).
Dikatakannya, hampir separuh lebih dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010 dialokasikan untuk pembangunan wilayah kepulauan, termasuk daerah Kepulauan Riau dan kepulauan Seribu.
Menurut Noorhasanah, pembangunan di wilayah kepulauan menyerap dana sangat besar dibandingkan daerah lain di Indonesia karena sebagian besar wilayah itu merupakan daerah laut, bahkan hanya sekian persen saja daratannya, maka kebanyakan yang dibangun adalah dermaga dan pelabuhan laut.
Supaya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, katanya, pengerukan alur sungai Mentaya Sampit mulai sekarang harus diusulkan lagi, memang pengerukan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun paling tidak, pada 2011 pengerukan sudah dapat dilaksanakan.
"Dinas Perhubungan Kotim seharusnya mulai sekarang sudah menyiapkan berkas pengusulan pengerukan itu dan kami anggota DPR RI asal Kalteng juga siap mengawal serta memperjuangkan usulan itu ke pemerintah pusat," katanya.
Alur sungai Mentaya Sampit memang sudah lama tidak dilakukan pengerukan, akibatnya sejumlah titik mengalami pendangkalan, selain tidak dapat dilalui oleh kapal yang bertonase besar, juga sangat menghambat bahkan membahayakan arus lalulintas kapal. Noorhasanah mengungkapkan, pengerukan alur sungai Mentaya untuk saat ini memang bukan skala prioritas pembangunan pemerintah pusat. Namun tidak ada salahnya kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim berjuang dan mengusulkan kembali pengerukan alur sungai Mentaya.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi sungai Mentaya saat ini, sebagai kabupaten pintu gerbang perekonomian provinsi Kalteng dan memiliki jalur pelayaran cukup strategis, tapi sungainya hanya tidak terawat akhirnya hanya bisa dilalui oleh kapal-kapal berkapasitas kecil," ungkapnya.
Pelabuhan Sampit sebetulnya memiliki potensi untuk dikembangkan, asalkan alur sungai Mentaya harus dikeruk agar kapal berbadan besar dapat masuk dan merapat dipelabuhan Sampit, selama ini arus lalulintas sungai Mentaya hanya mengandalkan pasang surut air laut.ant
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar