Jumat, 21 Januari 2011

KONI Seruyan Saja Rp2,5 M, Masa Provinsi Hanya Rp750 Juta

PALANGKA RAYA - Kabupaten Seruyan menganggarkan melalui APBD untuk kegiatan olahraga yang dikelola KONI daerah sebesar Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut jauh lebih besar dibanding anggaran KONI Kalteng yang hanya Rp750 juta.
Perbedaan yang mencolok dari dana yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam membina olahraga melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Bahkan, Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drumband Indonesia (PDBI) Kalteng, Darwan Ali mengatakan DPRD Kalteng dinilai tidak respek terhadap kemajuan olahraga. Ini terbukti dengan minimnya dana yang diketok DPRD Kalteng untuk KONI Provinsi sebagai induk 34 cabang olahraga yang menangani dunia olahraga prestasi.
“Secara pribadi menimbulkan keprihatinan dan penyesalan,” tegas Darwan Ali yang juga Bupati Seruyan.
Menurut Darwan, dengan minimnya dana yang dikucurkan merupakan isyarat bagi wakil rakyat di Kalteng yang tidak senang olahraga.
“Di Kabupaten Seruyan pemerintah daerah menganggarkan melalui APBD untuk kegiatan olahraga yang dikelola KONI daerah sebesar Rp2,5 miliar,” paparnya.
Dibandingkan dengan KONI Kalteng yang hanya Rp750 juta, Darwan mengatakan sungguh sangat jauh sekali. Bahkan khabarnya rata-rata semua KONI kabupaten menerima Rp1 miliar dari pemerintah daerah masing-masing.
“Saya hanya mengatakan masyarakat salah pilih wakil rakyat,” terangnya.
Bukan menyombongkan diri, papar Darwan, bupati yang pernah ikut kejuaraan nasional (Kejurnas) tenis meja di Jakarta. “Walaupun kalah saya puas mewakili Kalteng. Keuntungan ikut kejurnas sangat besar banyak kenal pengusaha-pengusaha kalau ke Jakarta ada hotel besar yang berani memberi diskon sampai 70 persen,” ujarnya.
Sementara Ketua umum (Ketum) KONI Kalteng, Rinco Norkim mengatakan menurut UU RI No 3 tahun 2005, Permen No 16,17,18 tahun 2007
KONI adalah satu-satunya induk organisasi cabang olahraga yang menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan bersifat lintas daerah dan nasional. Seperti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pra PON dan PON.
Dikatakan masalah pendanaan adalah tangung jawab pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD. “Bila kami dikasih Rp750 juta itulah dana yang kami laksanakan,” ucapnya.bee

0 komentar:

Posting Komentar