Dana Penanganan Olahraga Harusnya Masuk APBD

H Syamsul Hadi

PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menilai diperlukan alokasi khusus penanganan olahraga yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

"Daerah-daerah lain sudah ada APBD untuk membiayai olahraga hingga puluhan miliar," kata Anggota Komisi C DPRD Kalteng, Syamsul Hadi di Palangka Raya, belum lama ini.

Dengan demikian, ada keberpihakan dari pemerintah dalam fokus penanganan bidang olahraga, terlebih selama ini olahraga selalu identik dengan pemuda, yang merupakan salah satu aspek dalam menentukan perkembangan dan masa depan daerah.

Untuk itu ia mengimbau, agar ke depan perlu adanya keberpihakan yang lebih maksimal lagi, baik dari sisi pengadaan sarana dan prasarana, maupun dalam peningkatan prestasi atlit-atlit daerah, yang memang sangat penting.

Memang diakuinya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), harus ada upaya dalam rangka penggalian dana, akan tetapi perlu diingat juga bahwa KONI mewakili program prestasi dari sebuah daerah.

"Jadi biar bagaimanapun pemerintah daerah harus turut berpikir juga karena yang digarap KONI itu adalah bagian dari bidang pembangunan Kalteng," tegasnya.

Dimana satu sisi, perlu ada suatu kemandirian dari KONI, tapi di sisi lain sebagai tanggung jawab pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga harus ada keberpihakan dana.

Dengan adanya sinergi antara KONI dan pemerintah daerah, justru akan menentukan bidang pemuda dan olaraga akan menjadi lebih baik dan maju lagi dalam pembangunan daerah, tanpa adanya pemilah-milahan.

Selain itu juga, adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam bidang olahraga, terutama yang berkaitan dengan pembangunan, perlu dilakukan evaluasi dan koreksi dari kedua belah pihak.

Ia mengomentari, dengan adanya tuntutan mundur baik pada Ketua Umum KONI Kalteng dan juga pengurusnya, dari beberapa kalangan olahraga, semua itu bisa terjadi karena dari penilaian yang dilakukan sejumlah orang tersebut, tidak ada tanggung jawab dan keberhasilan membawa nama KONI Kalteng.

Diingatkannya, keberhasilan pengurus KONI-KONI terdahulu tidak lepas dari keberpihakan daerah, dengan cara menyediakan anggaran yang sesuai seperti yang diharapkan  pihak KONI.

Ia juga mengimbau, agar pihak pemerintah daerah, dapat memfasilitasi para pengusaha dapat memberikan bantuan dana pada KONI, karena tanpa peran pemerintah setempat, akan sulit bagi KONI untuk bisa membicarakan hal tersebut pada pengusaha. ant/dj

Posted in: Berita,Palangka Raya