Senin, 07 Februari 2011

TK: Wajar PDIP Desak 10 Menteri Direshuffle

Taufiq Kiemas
JAKARTA Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menilai wajar jika PDIP meminta Presiden SBY mengganti 10 menterinya. “Wajar-wajar saja,” kata Taufiq di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (6/1).
Namun, TK enggan menyebutkan 10 menteri yang didesak untuk diganti. “Nanti saja tanyakan langsung. Mas Tjahjo sebagai Ketua Fraksi dan sering ketemu menteri yah bisa saja. Saya tidak bisa kasih gambaran reshuffle,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam acara Kaderisasi PDIP di Hotel Aneka Lovina, Buleleng, Bali, Sabtu (5/2/2011) mengatakan Presiden harus mereshuffle 10 menterinya. Sebab 10 menteri tersebut dinilai kinerjanya kurang.
Tjahjo hanya menyebutkan dua nama menteri yang diminta untuk diganti yaitu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Namun Tjahjo enggan menyebutkan delapan nama menteri yang lainnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II akan terjadi dalam waktu dekat.
“Saya dapat kabar ada tanda-tanda reshuffle itu dari teman-teman Demokrat. Naga-naganya dalam waktu dekat,” kata Priyo di Jakarta, Minggu (6/2/2011).
Menurut Priyo, dalam setahun ini, ada beberapa menteri yang tidak menunjukkan performanya dan masyarakat tak banyak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh menteri tersebut.
”Memang kalau mau jujur, setahun ini ada sekian menteri yang tidak menunjukkan kerjaan, banyak publik tak tahu soal misi dan kerja menteri tersebut,” kata dia.
Ia juga menyatakan, karena tidak menunjukkan kinerja dan akhirnya Presiden SBY yang harus menjawab persoalan yang sebenarnya bisa dihandle oleh menteri.
“Kenapa menteri tidak mau tampil bela presidennya. Kita tak tahu dan semua tersentral pada presiden di mana presiden harus menjawab sendiri. Apakah perlu dipertahankan, dijewer atau ditegur menteri seperti itu?” kata Priyo.
Ia mengakui, banyak menteri KIB II sekarang ini sudah banyak yang tak pantas lagi dipertahankan. “Golkar tidak mau ikut campur karena kewenangan presiden soal reshuffle. Sudah tentu di banyak lini menteri yang tidak bagus,” kata Priyo.bar

0 komentar:

Posting Komentar