DPRD Dukung Pemko Tinggalkan BPK

PALANGKA RAYA – Keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk beralih dari Bank Pembangunan Kalteng (BPK) ke bank pemerintah lainnya mendapat dukungan penuh dari DPRD setempat.

“Kami sangat mendukung keinginan Pemko untuk meninggalkan BPK dan beralih ke bank lain yang ada di Kota Palangka Raya,” tegas HM Srio Sako, Wakil Ketua DPRD Palangka Raya, Senin (4/7).

Menurut Sako, pihaknya mendukung keinginan Pemko tersebut karena pelayanan yang diberikan BPK kepada para nasabah kurang prima. Bahkan sebagai salah satu pemilik saham di bank daerah tersebut, Pemko Palangka Raya sendiri sering dipersulit.

“Ini juga menjadi bahan koreksi bagi BPK untuk melakukan introspeksi diri sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada nasabah,” ujar Sako.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palangka Raya tersebut bahkan menilai, BPK cenderung terkesan tertutup. Sangat jarang berkoordinasi dengan pihak DPRD setempat. Bahkan beberapa kali pihak legislatif itu mempertanyakan keuntungan yang diraih, pihak BPK tidak mau transparan dan menghindar.

“Selain itu, sebagai nasabah BPK, para pegawai Pemko sering mengeluhkan keterbatasan jangkauan pelayanannya. Apalagi ketika berada di luar daerah, sama sekali tidak bisa melakukan penarikan tunai akibat tidak ada jaringannya, dan ATM yang dimiliki tidak terkoneksi dalam jaringan ATM bersama,” kata Sako.

Di lain pihak anggota Komisi II Suhardi L Nigam menilai, pelayanan BPK memang tidak prima. Nasabah sering dipersulit. Apalagi dalam hal pengajuan kredit. Persyaratannya terlalu berbelit-belit, diminta jaminan ini dan itu. Padahal, gaji sudah menjadi jaminan utama.

“Saya pribadi sebagai Wakil Ketua Komisi II sangat mendukung rencana Pemko Palangka Raya beralih dari BPK ke bank lain,” ucapnya.

Di lain pihak Wali Kota HM Riban Satia menjelaskan, pengalihan uang Pemko dari BPK ke bank lain masih bersifat wacana. Wacana itu muncul sehubungan dengan ada sejumlah bank yang menawarkan diri sebagai tempat penyimpanan uang tersebut.

“Kita evaluasi dulu karena ada bank lain yang menawarkan diri. Wajar kita berpikir karena ada tawaran itu, dan saya merasa kalau ada bank lain yang bisa menguntungkan Pemko dan pengalihan itu tidak bertentangan dengan aturan, kenapa tidak,” ujar Riban.

Riban menampik alasan wacana pengalihan dana Pemko ke bank lain lantaran kecewa dengan pelayanan BPK. “Bukan karena alasan itu, tapi karena memang bank lain juga ingin berpartisipasi mengelola anggaran Pemko, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga ada menyimpan dana ke bank lain dan itu bisa. Sedangkan Pemko selama ini belum ada,” ujarnya.

Menurut Riban, pelayanan BPK cukup baik dan  standar sebagaimana sebuah bank. Namun Pmko juga ingin melihat peluang-peluang lainnya yang dapat dikembangkan dan

Menguntungkan.

“Klau ada peluang-peluang yang bisa menguntungkan Pemko kenapa tidak? Pemko juga pemilik BPK, karena Pemko ada saham, dan saham kita tetap di BPK, tapi dana pendapatan yang lain bisa kita titip di bank lain, tapi kita juga konsultasi dengan Bank Indonesai bagaimana mekanismenya,” bebernya.rho/art

Posted in: Palangka Raya