Minggu, 03 Juli 2011

Sekolah Pinggiran Sering Luput dari Perhatian

PALANGKA RAYA – Kalangan anggota DPRD Kota Palangka Raya menilai, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah kawasan pinggiran sering luput dari perhatian pemerintah kota setempat. Tak jarang sekolah yang ada di pinggiran kota hanya apa adanya.


Oleh sebab itu, para wakil rakyat tersebut meminta Pemko Palangka Raya lebih memperhatikan sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang ada di daerah pinggiran kota itu. “Kami melihat peningakatan sarana dan prasarana di sekolah daerah pinggiran masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga perlu dibuat rencana untuk meningkatkan mutu pendidikan di kawasan tersebut,” kata Ketua Komisi III DPRD Palangka Raya Elsanto Harinatalno.

Menurutnya, Pemko kedepan hendaknya bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan sekolah daerah pinggiran, meski jumlah siswa lebih sedikit minimal fasilitas standar harus ada. Apabila Palangka Raya ingin dijadikan kota pendidikan, kualitas dan mutu pendidikan di kawasan setempat harus merata. Sehingga tidak hanya terpusat di daerah perkotaan.

“Fasilitas yang perlu diperhatikan Pemko pada sekolah pinggiran adalah perpustakaan. Sebab dengan buku lengkap dan edisi terbaru sedikit banyak pasti akan membantu untuk meningkatkan pengetahuan para siswa yang ada serta guru-gurunya,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan Pemko bisa memberikan lebih banyak pelatihan terhadap para guru-guru yang mengajar di sekolah pinggiran kota setempat. Sebab kualitas dan mutu pendidikan juga dilihat dari kemampuan gurunya dalam mengajar. Ia juga berharap Pemko bisa menyediakan rumah dinas bagi para guru yang mengajar di kawasan terpencil, serta perlu memperhatikan kesejahteraan mereka. Sebab apabila pendapatan guru pada daerah perkotan dan daerah terpencil sama, maka diyakini akan banyak guru yang mengajar di kawasan pinggiran.

“Sebaiknya ada tambahan insentif bagi para guru yang mengajar di kawasan pinggiran, sehingga tidak ada lagi alasan guru yang malas mengajar karena masalah tidak adanya biaya transportasi,” ungkap Elsanto.

Ia menegaskan, Pemko perlu membuat komitmen terkait dengan keberadaan guru tenaga kontrak, apabila memang memungkinkan sebaiknya diupayakan agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Kami juga ingatkan kepada pengurus sekolah agar bisa lebih bijaksana dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Khususnya untuk membantu para siswa yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah,” harapnya.rho

0 komentar:

Posting Komentar