Kamis, 25 Februari 2010

Hari ini Teras-Diran Deklarasikan Diri


Sebagai langkah awal dalam rangka keseriusan mengikuti proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2010, Agustin Teras Narang SH dan Ir H Achmad Diran yang dikenal dengan sebutan Teras-Diran hari ini, Kamis (25/2), bertempat di GPU Tambun Bungai Jl Ahmad Yani Palangka Raya, secara resmi mendeklarasikan diri untuk siap berkompetisi dengan kandidat-kandidat lainnya, untuk memperebutkan kembali kursi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2010-2015.
“Deklarasi ini sebagai langkah awal mengikuti proses Pemilu Kada di Kalimantan Tengah. Dalam deklarasi, kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan,” jelas Teras Narang di Palangka Raya, Rabu (24/2).
Kepada masyarakat umum, Teras Narang menghimbau, agar dapat menghadiri acara deklarasi ini tanpa memandang warna, agama, suku dan kelompok. Karena acara deklarasi ini terbuka bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat.
Diungkapkan, setelah melaksanakan deklarasi, selanjutnya Teras-Diran pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010, akan langsung mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng.
Ditanya kenapa mendaftar lebih awal, menurut Teras, karena memang pihaknya sudah siap dan waktu pelaksanaan Pemilu Kada juga sudah dekat. Sehingga dinilai sangat tepat melakukan pendaftaran dari sejak awal.
“Teras-Diran memang sudah siap mengikuti proses Pemilu Kada Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang ini kami rasa sudah tepat waktunya untuk mendaftar, karena waktu pelaksanaan Pemilu Kada juga sudah dekat,” ucapnya.
Teras-Diran kembali maju dalam Pemilu Kada Provinsi ini, karena sejumlah program pembangunan banyak yang harus diteruskan dan dituntaskan, dalam rangka untuk “membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat”.
Di samping itu, program pembangunan rel kereta api dalam rangka menunjang pengelolaan sumber daya alam dan mengatasi krisis energi listrik yang selama ini sangat dibutuhkan di Kalteng, harus diselesaikan.
Sementara itu, Koordinator The ATN Center, Suriawan mengatakan, acara Deklarasi Teras-Diran yang dilaksanakan hari ini, Kamis (25/2). Di GPU Tambun Bungai, akan dimulai pada pukul 15.00 WIB, dengan massa yang hadir diperkirakan antara 2.000 hingga 3.000 orang.
“Acara deklarasi Teras-Diran ini akan diisi dengan penyampaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, ditambah dengan pidato-pidato politik dari para kader partai,” jelasnya.
Selain masyarakat umum, tambah Suriawan, deklarasi ini juga mengundang Unsur Muspida dan para kepala kantor dalam kapasitas secara pribadi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda dan mahasiswa, serta kader dan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se Kalteng.
Untuk kemeriahan acara, juga diisi dengan hiburan berupa tarian daerah Kalteng, kuda lumping, reog dan berbagai hiburan lainnya. sya

Sekilas Teras - Diran


Visi dan Misi Untuk Kepentingan Rakyat
Sejak tahun 2005 masa kepemimpinan A Teras Narang SH dan Ir H Achmad Diran sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2005-2010, misi pembangunan yang paling difokuskan adalah peningkatan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Dalam perkembangan selanjutnya, bidang kepariwisataan dan sejumlah bidang lainnya juga mendapatkan prioritas dengan tidak mengenyampingkan hal-hal prinsip dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.
Kebetulan, dan memang harus diakui, di antara gubernur yang pernah memimpin provinsi ini, hanya Agustin Teras Narang yang paling sering mengunjungi rakyatnya hingga ke pelosok pedalaman dan daerah-daerah terpencil di perbatasan, kendati medan yang dilalui cukup sulit dan memakan waktu berhari-hari.
Begitu juga dengan Achmad Diran, tidak kalah seringnya menyambangi rakyat sampai ke daerah-daerah pedalaman untuk melihat, mendengar, menghimpun secara langsung aspirasi masyarakat. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, Diran sanggup semalam suntuk bersama rakyat menikmati pagelaran wayang kulit.
Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Tahun 2010 ini, Agustin Teras Narang dan Achmad Diran, diperkirakan akan mengusung misi yang tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan, akan lebih dipertajam lagi. Hal ini karena memang menjadi kebutuhan sangat penting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sejak kepemimpinan Teras-Diran (2005-2010), terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Tahun 2005, APBD Provinsi Kalteng hanya mampu berkisar Rp596 Miliar lebih, tahun 2006 naik menjadi Rp903,37 Miliar. Kemudian pada tahun 2007 tembus Rp1,1 Triliun, tahun 2008 naik menjadi Rp1,3 Triliun, dan tahun 2009 kembali meningkat menjadi Rp 1,688 Triliun. Untuk tahun 2010 ini, APBD Provinsi Kalteng mampu menembus Rp2 Triliun lebih.
“Ini suatu keadaan, bukan karena hebatnya Teras dan Diran, atau karena komunikasi dengan DPRD, bukan itu. Tetapi karena kita punya program, visi dan misi yang betul-betul untuk kepentingan rakyat,” ucap Teras Narang.
Diakui Teras, bahwa untuk mencapai sesuatu yang sudah menjadi target, memang tidak mudah, dan merupakan suatu pekerjaan besar. Namun yang paling penting di dalamnya adalah adanya kebersamaan dan sinergitas dari semua pihak untuk “Meneruskan dan Menuntaskan” semua program yang harus dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah ini.sya

Ketua DPRD Kobar Ditahan

* Terkait Dugaan Ijazah Palsu
PANGKALAN BUN, PPOST

Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Subahagio akhirnya ditahan aparat Kepolisian Polres Kobar, Rabu (24/2) siang sekitar pukul 10.30 WIB. Pasalnya ketika diperiksa oleh aparat kepolisian yang bersangkutan tidak bisa menunjukan ijazah aslinya terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Kobar dalam pemilu legislatif tahun 2009 lalu.
Kapolres Kobar, AKBP P Nuryadi tadi malam kepada PPOST mengatakan penahanan Subahagio dilakukan untuk kepentingan dan memudahkan penyidikan.
“Polisi telah menetapkan Subahagio sebagai tersangka dan dijerat Pasal 263 Ayat 2 tentang pemalsuan atau tentang ijazah palsu,” tandas Kapolres Nuryadi.
Dikatakan, penahanan tersangka Subahagio tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut secara intensif.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kotawaringin Barat (Kobar) tersebut dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Kobar terindikasi menggunakan ijazah palsu. Bahkan pada saat itu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kobar yang melakukan verifikasi dan menelusurinya hingga ke sekolah asal Subahagio di Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada saat itu Ketua Panwaslu Kobar Marjomo bersama timnya mendatangi STM Palangka Raya, sekarang bernama SMK Negeri 1 Palangka Raya yang menunjukkan nomor register siswa milik Subahagio saat tahun 1977 itu namun tidak sesuai dengan nomor seri ijazahnya yaitu XIX.c.m.770045.
"Berdasarkan temuan ini Dinas pendidikan Kalteng mengeluarkan surat keterangan nomor 421.3/1490/Dikmen.LB/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang isinya nomor seri ijazah XIX.cm.770045 adalah atas nama Samson bin Utja yang bernomor induk 264," jelas Marjomo pada waktu itu.
Terkait hal itu KPU Kobar dipimpin ketuanya Oscar, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 menggelar rapat pleno dan memanggil Subahagio dan Panwaslu untuk diambil keterangannya masing-masing, dan setelah itu KPU langsung membawa bukti-bukti yang diserahkan kedua belah pihak ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
Mengenai dugaan ijazah palsu milik Subahagio itu, Oscar mengatakan pada tanggal 12 Agustus 2009 KPU menerima surat dari Panwaslu Kobar nomor 202 Panwaslu Kobar/XIII/2009 tentang dugaan penggunaan dokumen palsu oleh anggota DPRD Kobar terpilih dari Partai Demokrat dengan nomor urut satu atas nama Subahagio.
"Ini adalah dugaan pelanggaran administratif, tentunya KPU juga akan menindaklanjuti kasus ini secara administratif juga, sehingga setelah kami melakukan pertemuan dengan Panwaslu Kobar, kami langsung meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Oscar kala itu.
Namun demikian, Oscar mengatakan berdasarkan peraturan pemilu kasus ini sudah terlambat sehingga untuk menindak kasus ini tidak dapat menggunakan perundang-undangan pemilu, tetapi tetap bisa diusut dengan menggunakan peraturan lainnya, KUHP misalnya.
"Munculnya masalah seperti ini, sebetulnya pada saat pengumuman daftar calon sementara dilanjutkan pengumuman daftar calon tetap KPU telah meminta tanggapan masyarakat, sayangnya pada saat itu kita belum memiliki panwas," kata Ketua KPU Kobar Oscar Viyarisa kala itu.
Sementara itu, Subahagio, dalam beberapa kali kesempatan kepada wartawan tetap menyangkal bahwa ijazah yang digunakannya adalah palsu. why/har/erd

Terkait Tuntutan Ringan, Jaksa Disorot


Kajari: Beban Mental Terdakwa Lebih Mengenai di Hati Nuraninya
PALANGKA RAYA, PPOST
Terkait ringannya tuntutan yang diberikan kepada delapan terdakwa dugaan kasus korupsi DPRD Kota Palangka Raya yang disamaratakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (23/2) lalu, pihak kejaksaan kini mulai banyak menuai protes. Walaupun belum ada pernyataan secara resmi yang dilayangkan, gonjang ganjing ini makin santer terdengar di masyarakat. Namun hal ini masih ditanggapi secara dingin oleh pihak kejaksaan negeri setempat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, Ali Yuswandi SH, ketika ditemui wartawan, Rabu (24/2), mengatakan itu adalah hal yang wajar-wajar saja karena memang dalam kasus ini adalah satu kasus saja yang dipisah-pisah oleh kejaksaan dengan kerugian yang sama. Hal itulah yang membuat pihak kejaksaan akhirnya mengambil keputusan untuk menyidangkan secara bersamaan dan memberikan tuntutan yang sama kepada terdakwa.
“Itu kan satu kasus saja yang dipisah-pisahkan dengan kerugian yang sama. Jadi itu adalah hal yang wajar apabila dalam tuntutannya juga sama,” ujar Kajari.
Mengenai tuntutan yang sangat kecil untuk kasus korupsi, Yuswandi mengatakan itu adalah yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan dan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang teliti, sedangkan JPU hanya membacakan di persidangan. Salah satu pertimbangannya adalah kerugian negara sudah dikembalikan oleh para terdakwa.
“Saya tidak tahu pertimbangan apa yang dikeluarkan oleh pimpinan yang memberikan tuntutan cuma setahun, namun apabila nantinya dalam perkara ini tidak sesuai harapan kejaksaan, maka kami akan melakukan kasasi,” lanjutnya.
Dikatakannya, walaupun hanya dengan tuntutan setahun, beban mental yang nantinya dirasakan oleh terdakwa tipikor akan lebih mengena di hati nurani, karena dalam hati para terdakwa pasti akan bertanya-tanya mengapa seorang koruptor disamakan dengan masyarakat yang melakukan tindak pidana umum.
“Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa tuntutan sangat ringan (satu tahun, red), namun dihati para terdakwa akan merasakan beban mental yang sangat berat karena mereka disamakan dengan kasus pidana biasa,” tandas Yuswandi.
Sementara Kasie Pidsus Kejari Palangka Raya, Medie SH yang juga JPU dalam perkara tersebut ketika akan dikonfirmasikan tidak bisa ditemui. Bahkan sebelumnya, usai persidangan Selasa (23/2) hanya mengatakan no comment dan untuk keperluan konfirmasi kejaksaan hanya melalui satu pintu yaitu melalui pimpinan (Kejari).
Sebelumnya dalam persidangan, JPU hanya menuntut setahun penjara delapan terdakwa korupsi DPRD Kota Palangka Raya pada Pos Pengembangan SDM di Sekretariat DPRD yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2,8 milliar lebih.
Kedelapan terdakwa tersebut yaitu, Mantan Ketua DPRD Aries Marcorius Narang, Wakil Ketua Yurikus Dimang dan H Jamran Kurniawan, Ketua Komisi, Hatir Sata Tarigan, Junaidy dan Agus Romansyah, serta mantan Sekretaris DPRD dan Bendahara, Beker Simon dan Haironimmah.
Alasannya, dalam dakwaan primer dinilai JPU tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak terpenuhi sehingga keputusan maupun kebijakan yang seharusnya melekat dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat pemerintahan tidak terpenuhi. Dakwaan primer yang dimaksud adalah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sehingga yang menguatkan dalam dakwaan subsidairnya adalah kebijakan yang diambil oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Hal inilah yang kemudian bahwa kinerja jaksa tak becus, mengingat dalam siding-sidang terdahulu terlihat menggebu-gebu dengan pertanyaan yang sangat menohok para terdakwa, namun memasuki agenda tuntutan tak lagi melihat fakta persidangan yang ada dan kendor dengan pemberian tuntutan yang dinilai sangat kecil untuk kasus tindak pidana korupsi. asr

725 Desa Belum Dialiri Listrik


PALANGKA RAYA, PPOST
Dari 1.449 desa se-Kalimantan Tengah, tercatat 725 desa belum menikmati aliran listrik. Masih gelapnya kampung Petak Danum Itah tersebut mau tak mau membuat Dinas Pertambangan Energi Provinsi kalteng bekerja lebih keras lagi.
“Buat perencanaan realistis agar pemerintah bisa mewujudkan, kalau satu kabupaten tidak usahlah membikin 2 x 100 MW dalam perencanaan,” terang Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Ir Artaban, di Palangka Raya, Rabu (24/2).
Dalam dengar pendapat (hearing) bersama Distamben Provinsi di ruang rapat komisi, Artaban mengatakan 2 x 100 MW setara menyinari ibukota Jakarta terang benderang.
“Kalau tempat kita apa yang disinari angka perencanaan kecil-kecil sehingga bisa direalisasikan. Ngak usah sampai mega volt segala. Bila perencanaan besar jelas pemerintah sulit merealisasikan dikarenakan biaya dikeluarkan sangatlah besar. Rencanakan realistis saja,” ucapnya.
Berkaca dari yang dipaparkan Distamben, terang kader moncong putih ini, Kalteng sebenarnya bisa mengatasi listrik. Pasalnya, kekayaan alamnya sangat melimpah, selain batu bara.
Selaras Saidah salah satu anggota lainnya, menyoalkan banyaknya investor yang tidak mengurus Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPPKH) sebanyak 412.
“Ini masalah klasik terjadi, tetapi harus disikapi secara serius mengingat bisa saja perusahaan melaksanakan eksploitasi sementara mengurus ijin malas,” katanya.hbb

Sabtu, Amur Deklarasi dan Umumkan Pasangan


PALANGKA RAYA, PPOST
Penantian panjang yang menggelisahkan elit-elit politik di Kalteng segera berakhir. Sebab dua hari lagi, setelah hari ini Sabtu (27/2) nanti, H Achmad Amur, SH, MH, memastikan akan mengumumkan siapakah pasangan politik yang akan digandengnya maju bersama sebagai kandidat calon gubernur Kalteng periode 2010-2015.
Amur akan mengumumkan pasangannya tersebut di Pulang Pisau dalam sebuah seremonial politik ihwal pendeklarasian dirinya dan pasangan sebagai cagub-cawagub Kalteng yang digelar sederhana di GPU Handep Hapakat, Pulang Pisau.
Informasi penting ini disampaikan oleh ketua tim pemenangan Cagub Kalteng Achmad Amur yang juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN), Drs H Rinco Norkim, Rabu (24/2) kemarin.
Rinco mengatakan pengumuman-penentuan pasangan Cagub Amur ini akan digelar sederhana di kabupaten Pulang Pisau, Sabtu pekan ini.
Rinco juga menjelaskan mengapa kabupaten Pulang Pisau menjadi tempat pendeklarasian cagub-cawagub Amur, karena Pulang Pisau adalah tempat lahir dan basis massa Amur yang sangat besar, meskipun acara deklarasi hanya akan dilangsungkan secara sederhana dan hanya akan mengundang beberapa warga masyarakat.
“Kita tak ingin deklarasi Amur dan pasangan ini seolah menjadi ajang show of force, sebab deklarasi hanyalah sebagai wadah untuk mengumumkan pasangan yang akan mendampingi Amur dan perlu diperkenalkan kepada warga masyarakat apalagi selama ini masyarakat sedang berdebar dan gelisah kira-mengira siapa gerangan wakil yang dirangkul Amur, Sabtu nanti memang saatnya diumumkan secara terbuka pada publik.
Rinco mengaku, setelah pihaknya mengumumkan di Pulang Pisau maka akan dipersiapkan pula acara di beberapa kota yang akan ditentukan kemudian untuk menindaklanjuti pengumuman pasangan yang akan diusung tujuh parpol ini.
Disinggung siapa yang bakal mendampingi Amur, Rinco terdiam, sebab calon wakil yang mendampingi Amur itu hanya Amur yang mengetahuinya. “Tunggu saja pengumumannya di Pulang Pisau nanti,” kata dia.
Rinco tidak menampik ketika nama Wahyudi K Anwar yang juga Bupati Kotim sangat kuat diindikasikan bakal mendampingi Amur sebab selain hasil survey rating tertinggi, Wahyudi juga diketahui mulai sosialisasi di beberapa kota yang dibuktikan dengan keberadaan baliho berukuran besar di beberapa kota di wilayah Kalteng.
Namun demikian nama Baharuddin H Lisa juga disebut-sebut memiliki kans yang cukup besar jika di lihat dalam rating hasil survei, nilai surveynya Baharudin H Lisa juga sangat tinggi menempati posisi dibawah Wahyudi K Anwar dan balihonya juga sudah tersebar di Kalteng. nor

Atu: Awas "Kutu Loncat" Partai


PALANGKA RAYA, PPOST
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Kalteng, Rainhard Atu Narang mengingatkan kader-kader PDI-P, agar jangan memilih nama-nama pengurus yang merugikan ‘partai moncong putih’. Saatnya, ‘kutu loncat’ partai disingkirkan, lihat track record bila nama pernah membela satu partai terus lari ke satu partai berarti bukan kader militan.
Hal ini ditegaskan Atu Narang saat membuka Konferensi Cabang (Konfercab) II PDI-P Kabupaten Barito Utara di Kantor Besar PDI-P Kalteng, Jalan RTA Milono Palangka Raya, Rabu (24/2).
Menurut Atu, kutu loncat hanya mencari keuntungan dari partai merah, dan sebaiknya jangan dimasukkan dalam daftar pengurus. Karena bila partai membutuhkan atau kesusuhan, si kutu loncat akan lari dan tidak bertanggungjawab.
Konfercab yang dilaksanakan ini, jelas Atu, merupakan momen penting untuk menempatkan nama-nama yang pantas duduk di DPC-DPC guna menyongsong kejayaan PDI-P di masa mendatang.
Banyak program, keputusan penting diambil misi dan visi ke depan dari partai merah yang akhirnya menentukan kesejahteraan rakyat Kalteng secara keseluruhan.
Lebih jauh dikatakan, Konfercab selain memilih Ketua dan jajaran anggota, juga membuat program kerja lima tahun.
“Saya gembira melihat kader-kader yang datang. Wajar bila kader-kader militan ditempatkan di hotel paling mewah di daerah ini yaitu Aquarius,” beber Atu.
Sebelumnya, ketua terpilih, Yusia S Tingan mengatakan, suatu kehormatan besar bagi DPC Barut atas sambutan yang luar biasa.
“Ini suatu kebanggaan besar bagi kami bisa menginjakkan kaki di kantor megah, terlebih semua anggota yang dibawa dan ditampung di hotel yang sangat bagus,” ucapnya. bee

PLN: Tak Ada Pemadaman Bergilir


PALANGKA RAYA, PPOST
Manejer PT PLN (Persero) Cabang Palangka Raya Taufik Eko Widodo, membantah ada pemadaman bergilir. Di hadapan anggota DPRD Palangka Raya, ia menyebut pemadaman yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan pemadaman insidentil akibat pemakaian pelanggan yang berlebih dan cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini.
“Kalau ada pemadaman bergilir pasti akan kami umumkan kepad amasyarakat luas melalui media massa,” ujar Taufik, Rabu (24/2).
Namun apa yang dikemukakan Taufik dalam forum rapat dengar pendapat tersebut sangat kontradiktif dengan fakta yang terjadi. Bahwa, akhir-akhir ini pemadaman listrik sepertinya terencana dan terjadwal dengan ritme yang teratur, siang dan malam. Malahan dalam seharibisa lebih dari satu kali terjadi pemadaman listrik.
Paul, salah seorang warga, menyebut pemadaman listrik yang terlalu sering akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan. Pekerjaan menjadi banyak yang terganggu dan tertunda gara-gara mati lampu. Yang ironis, kata Paul, ketika pelanggan terlambat sedikit saja membayar tagihan rekening dari jadwal yang ditentukan, maka pelanggan yang bersangkutan pasti akan didenda. Lebih parah lagi, diancam akan diputus.
“Ini tidak adil namanya. Sebab, pelayanan yang diberikan PLN sendiri tidak prima,” ujar Paul.
Keluhan yang sama disampaikan Hatir S Tarigan. Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya tersebut menyatakan, pemadaman listruik akhir-akhir ini sudah keterlaluan. “Pernah suatu hari di komplek tempat tinggal saya di Jalan Sapan terjadi pemadaman listrik lebih dari tiga kali. Seperti minum obat saja. Padam sebentar tiba-tiba menyala lagi. Selang beberapa menit padam kembali. Ketika saya hendak menghidupi mesin genset, tahu-tahunya listrik kembali menyala. Seperti main-main saja,” keluh Hatir.
Hatir mengatakan, listrik adalah urat nadi dan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Listrik bahkan menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat masa kini. Untuk itu, ia meminta PLN tidak selalu berkilah apabila memang ada jadwal pemadaman bergilir.
“Kemukakan saja secara terbuka. Sosialisasi bila ada jadwal pemadaman bergilir, tak perlu ditutup-tutupi supaya masyarakat menjadi tahu dan tidak terkaget-kaget. Masyarakat pun akan lebih siap, misalnya menuntaskan pekerjaan yang menggunakan energi listrik,” tandas Hatir.rho

Disperindagkop Akan Razia Produk Impor


PALANGKA RAYA, PPOST
Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean dengan Cina membuka peluang selebar-lebarnya bagi produk Negeri Tirai Bambu tersebut masuk dan membanjiri negeri ini, termasuk Kota Palangka Raya. Produk Cina yang terkenal murah terus mengusai pasar-pasar di kota ini.
Namun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Palangka Raya tidak tinggal diam menghadapi serbuan produk-produk impor tersebut. Sebab, ditengarai telah beredar produk-produk impor yang tak dilengkapi dengan petunjuk manual berbahasa Indonesia. Padahal, dalam perjanjian perdagangan bebas telah disepakati bahwa setiap barang-barang yang masuk dan beredar wajib dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia, termasuk barang-barang dari daratan Tiongkok tersebut.
Kabid Perdagangan, Disperindagkop Kota, Djuan, menegaskan pihaknya akan melakukan razia terhadap produk impor yang tidak dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia. Produk-produk itu akan langsung ditarik dari peredaran karena menyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Dalam waktu dekat tim akan turun ke lapangan untuk merazia produk impor yang tak dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia ke sejumlah pasar dan swalayan yang ada di kota ini,” tegasnya, kemaren.
Djuan berharap, para pedagang di kota ini segera menarik produk-produk yang tak dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia tersebut dari peredaran sebelum disita oleh tim Pemko.rho

Teweh Tengah Juara Umum MTQ Barut


MUARA TEWEH, PPOST
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-41 Tingkat Kabupaten Barito Utara (Barut) yang dilaksanakan di Kecamatan Lahei mulai tanggal 21-23 Februari berakhir dan telah melahirkan juara baru yang berhak membawa pulang piala juara umum. Kecamatan Teweh Tengah yang berhasil memperoleh poin tertinggi, akhirnya ditetapkan sebagai juara umum.
Dalam penutupan MTQ yang dilakukan Wakil Bupati Barito Utara Drs Oemar Zaki Hebanoeddin pada Selasa (23/2) malam, Kecamatan Teweh Tengah atas penilaian dewan juri dan hakim ditetapkan sebagai peraih nilai terbanyak dan resmi meraih gelar juara umum MTQ ke-41.
Bupati Barito Utara dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan, Wakil Bupati Oemar Zaki mengingatkan agar peserta yang telah mampu mengukir prestasi pada MTQ ke-41 ini untuk tidak cepat berpuas diri apalagi sampai merendahkan peserta yang belum berhasil.
Namun ditegaskannya, semua diharapkan dapat mempertahankan prestasi yang diperoleh tersebut serta dapat lebih memotivasi dan sesegera mungkin dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti event MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Selatan.
“Kepada para peserta yang belum berhasil jangan pernah berhenti dan teruslah berlatih, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan potensi diri,” sebut Oemar Zaki.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa tujuan ajang tahunan MTQ bukan sekedar kompetisi keindahan baca tulis dan hafalan Al Quran, tetapi sarana silaturrahmi dan membangun persatuan meningkatkan keimanan umat muslim.
“Saya mengajak umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab suci Al Quran guna mewujudkan tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat,” jelasnya.
Dikatakannya, Al Quran mengandung nilai-nilai dan petunjuk yang berhubungan dengan keimanan, syariat, akhlak dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Menurutnya, kitab suci Al Quran yang kita perlombakan ini mempunyai arti susunan kata yang indah, kalimat yang baik dan terang serta gaya bahasa yang mengagumkan telah memberi inspirasi dan pemecahan yang luar biasa dalam jiwa manusia.
Dalam sambutannya bupati juga mengucapkan terima kasih kepada dewan hakim, dewan juri MTQ ke-41 tingkat Kabupaten Barito Utara yang telah sungguh-sungguh melaksanakan tugas penilaian yang objektif dalam menentukan peserta terbaik sesuai dengan cabang yang diperlombakan sehingga peserta yang memenangi lomba dapat diandalkan sebagai duta Kabupaten Barito Utara pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain itu, ia juga meminta kepada LPTQ Barito Utara untuk terus meningkatkan kualitas Qori dan Qoriah serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan baca Al Quran untuk menggali dan mengkaji potensi serta peluang untuk menggerakan masyarakat Islam terbebas dari buta aksara Al Quran di daerah ini.
“Keberadaan LPTQ di daerah ini sebagai suatu lembaga keagamaan yang telah banyak berkiprah dalam upaya memperjelas dan mempertegas arah pembinaan Tilawatil Quran, dengan keberadaan kepengurusan LPTQ Barito Utara yang baru melaksanakan Musyawarah Daerah untuk dapat memantapkan dan mengingkatkan daya guna dan hasil MTQ sebagai salah satu sarana dan wahana motivasi,” jelasnya. bil

179 Sekolah di Barut Belum Miliki Sertifikat Tanah


MUARA TEWEH, PPOST
Program pemberian surat keterangan sah kepemilikan lahan (sertifikat) untuk ratusan tanah di Kabupaten Barito Utara (Barut) terkendala revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.
"Padahal saat ini ratusan gedung sekolah khususnya gedung SD, SMP dan SMA di daerah ini masih belum dilengkapi sertifikat," kata Kepala Bagian Aset dan Investasi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Barut, Adi Haryadi di Muara Teweh, Rabu.
Bahkan untuk tahun 2009 dan 2010 pemerintah di kabupaten pedalaman Sungai Barito itu tidak mengalokasikan kegiatan sertifikat tanah sekolah tersebut karena masih menunggu RTRWP.
Ratusan bidang tanah yang telah berdiri gedung sarana pendidikan itu dibangun puluhan tahun lalu, selain di kota Muara Teweh juga tersebar di enam kecamatan yakni Kecamatan Teweh Tengah, Lahei, Gunung Timang, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
"Jadi selama dua tahun anggaran ini, kami tidak mengalokasikan karena RTRWP belum disetujui pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, program ini sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan dilakukan sertifikasi ini hanya 19 unit SD, kemudian tahun 2008 telah dialokasikan dana sebesar Rp80 juta.
Namun, katanya, kegiatan itu tidak bisa dilakukan karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat selama tahun 2008 tidak mengeluarkan sertifikat dengan alasan RTRWP masih menunggu persetujuan pusat.
"Terpaksa alokasi dana tersebut dikembalikan, karena pihak BPN tidak berani menerbitkan sertifikat," katanya.
Gedung yang belum memiliki sertifikat tanah sedikitnya sejumlah 179 sekolah yakni pada sejumlah SD di kota Muara Teweh sebanyak 70 unit, Kecamatan Teweh Timur ada 17 unit SD yang belum bersertifikat, Kecamatan Gunung Purei ada sembilan sekolah, Lahei ada 34 unit belum bersertifikat.
Kemudian di Kecamatan Montallat ada 18 unit SD sedangkan Gunung Timang sekitar 18 gedung SD lainnya belum ada sertifikat.
Sementara gedung SMP dan SMA juga ada yang tidak dilengkapi surat sah kepemilikan tanah itu diantaranya SMPN 2 Muara Teweh, SMP 1 Benangin dan SMP 1 Mampuak di Kecamatan Teweh Timur, di Kecamatan Lahei ada SMA Lahei, SMP 1 Lahei, SMP 2 Benao dan SMP 3 Rahaden.
Kemudian SMA 1 Kandui, SMP 1 Ketapang, SMP Batu Raya dan SMP Kandui di Kecamatan Kandui serta SMP 1 Lampeong Kecamatan Gunung Purei dan SMP 1 Tumpung Laung Kecamatan Montallat.
"Jadi hanya sejumlah gedung SD tersebut yang memiliki sertifikat dan tersimpan sebagai aset daerah," katanya. ant

Tak Ada Bahan, Rapat Penetapan HET Batal


Suwardi: Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
TAMIANG LAYANG, PPOST
Karena tidak memiliki bahan serta minimnya peserta yang hadir maka rapat pembahasan konversi minyak tanah ke bahan bakar gas (elpiji) dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seyogianya digelar, Selasa (24/2) terpaksa dibatalkan dan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
“Rapat ini tidak bisa dilanjutkan tanpa bahan yang cukup. Sebab ini menyangkut pengambilan keputusan yang penting serta menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk itu rapat ini harus kita tunda sampai bahan yang diperlukan lengkap,” tegas Asisten III Sekretariat Daerah Barito Timur Drs. H. Suwardi, MAP di Tamiang Layang, Selasa (24/2) siang.
Menurut Suwardi, dirinya tak habis pikir dan heran atas kinerja aparatur yang dinilai sangat aneh dimana membuat undangan untuk rapat tetapi tanpa materi, jadi apa yang harus dibahas, katanya dengan nada kesal
Kekesalan Asisten bidang Administrasi ini semakin nampak selain rapat tak dilengkapi dengan bahan yang memadai, rapat yang membahas masalah yang cukup strategis ini tanpa dihadiri oleh pimpinan SKPD dan bagian terkait dan hanya diwakili oleh staf saja serta para pengusaha tidak diundang.
“Ini jelas tidak mungkin bisa dilanjutkan untuk mengambil keputusan,” tegasnya
Atas kekesalan tersebut tanpa menunggu waktu yang lama Asisten Administrasi yang juga mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur ini menutup pertemuan tersebut dan memerintahkan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah setempat menyiapkan materi dan bahan pembahasan dalam rapat program konvensi minyak tanah ke LPJ tahun 2010 dan penetapan HET dengan mencari referensi kepada lembaga atau instansi terkait.
Dengan pembatalan Rapat pembahasan program konvensi minyak tanah ke elpiji tahun 2010 dan penetapan HET ini membuat Kepala Bagian Ekonomi Setda Setempat Drs. Murjani angkat bicara dan melempar tanggung jawab kelalaian tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur. Namun kedua SKPD tersebut juga mengelak dan melimpahkan kesalahan tersebut ke bagian Ekonomi selaku sekretariat tim program konversi minyak tanah ke elpiji tahun 2010 tersebut.
Hingga kemarin sore, baik Kepala Bagian Ekonomi dan pimpinan dua SKPD yakni Disperindag dan Distamben belum berhasil dihubungi dan terkesan enggan untuk memberikan komentar atas batalnya rapat tersebut. tin

1.730 Guru Akan Terima Tunjangan Sertifikasi


BUNTOK, PPOST
Sebanyak 1.730 guru di Kabupaten Barito Selatan yang belum menerima tunjangan profesi atau sertifikasi dari total 1.985 guru PNS tahun 2010, dalam waktu dekat akan menerima uang pembayaran tambahan penghasilan dari APBN Tahun 2009 tersebut. Sementara 278 guru lainnya sudah menerima uang tunjangan tersebut tahun lalu.
“Besarnya tunjangan yang akan diterima tersebut sebesar Rp250.000 per orang terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009. Total dana secara keseluruhan untuk membayarkan tunjangan itu jumlahnya sebesar Rp4,925 miliar,” ujar Kabid Pembiayaan Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan, H Aslianson S.Sos, M.Si, di Buntok, Selasa (23/2).
Aslianson yang juga mantan Ketua KNPI Barsel ini berharap dana yang akan disalurkan dalam waktu dekat ini diharapkan dapat motivasi guru untuk lebih berkompeten melalui sertifikasi guru.
“Sertifikasi guru wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sertifikasi juga meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pendidik di Barsel,” ujar Asli.
Terkait kapan waktu yang tepat terkait penyaluran dana sertifikasi profesi guru itu, semuanya tergantung SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga (Dikpora) Barsel. Secara administrasi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (PPKAD) Barsel, Drs H Husni Thamrin menyatakan bahwa SP2D dana tersebut telah diterbitkan.
“Pencairannya tergantung SKPD kapan mereka harus mencairkannya dan menyalurkannya,” ujarnya. mg14/ner

Belum Ada Pejabat yang Mau Mundur


SAMPIT, PPOST
Banyaknya jabatan birokrasi yang akan lowong akibat pejabatnya mencalonkan diri pada Pemilu Kada mulai disikapi Bupati Kotim Wahyudi K Anwar. Diam-diam kandidat wakil gubernur ini sudah mempersiapkan pejabat pelaksana tugas (Plt) sebagai penggantinya.
“Itu sudah kita antisipasi, SKPD yang pimpinannya mencalon kita siapkan Plt-nya. Bisa saja pltnya berasal dari pejabat internal, untuk posisi sekda bisa juga Plt-nya dari asisten atau kepala dinas,” paparnya, kemarin.
Kapan kepastiannya?. Wahyudi belum tegas mengatakannya. Ia hanya berjanji akan melakukannya dalam waktu dekat. “Mungkin awal Maret, akhir bulan ini formasinya akan kita ajukan ke provinsi dulu,” tambahnya.
Menjelang masa pendaftaran kandidat ke KPU, Wahyudi mengatakan, belum ada pejabat birokrasi yang mengajukan surat cuti sebagai PNS dan pengunduran diri dari jabatan struktural dan fungsional. Begitu juga untuk surat permohonan izin menjadi calon, belum ada yang mengajukan. Kemungkinan, lanjutnya, pengajuan dilakukan pada saat menjelang pendaftaran sebagai calon ke KPU nanti.
Kendati demikian, Wahyudi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2010 ini mengharapkan apabila para pejabat birokrasi ini tidak terpilih nantinya, masih bisa kembali menduduki jabatan semula.
Karena formasi pemegang jabatan yang telah disusunya bersama baperjakat sudah sesuai dengan kecakapan dan sumber daya manusiannya.
Sementara untuk jabatannya sendiri, Wahyudi mengatakan sesuai dengan aturan, sebagai kepala daerah, dirinya hanya akan mengambil cuti saat melakukan kampanye saja.
Terkait cuti saat kampanye itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotim M. Firdaus menjelaskan, fasilitas dinas juga tidak boleh digunakan bagi pejabat yang sudah mengundurkan diri dari jabatan struktural dan fungsional termasuk yang non aktif.
“Seperti kendaraan dinas tidak boleh digunakan, apalagi untuk kampanye. Sementara rumah dinas bisa saja tetap ditinggali sementara, namun tidak boleh digunakan untuk kegiatan seperti rapat umum dan yang berkaitan dengan kampanye,” tandasnya.
Adapun pejabat birokrasi di Kotim yang akan meninggalkan jabatannya saat maju mencalon antara lain. Sekda Kotim Fahruddin, Kepala Dinas Kehutanan Hanif Budi Nugroho, Kepala Kesbanglinmas Fauzan Nurdin, Kepala Dinas Kesehatan Yuendri Irawanto, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Nurensih.
Termasuk Bupati Kotim Wahyudi K Anwar yang akan maju sebagai kandidat calon wakil gubernur berpasangan dengan Achmad Amur Bupati Pulang Pisau. Begitu juga dengan Wakil Bupati Amrullah Hadi yang akan maju sebagai calon wakil untuk periode 2010-2015 berpasangan dengan Fahruddin, Sekda Kotim. arg/ari

Delapan Triliun Potensi Devisa Lenyap Akibat Land Clearing


SAMPIT, PPOST
Koordinator Umum LSM Predator Kalteng, Yahya mengungkapkan keprihatinannya akibat terbengkalainya kayu-kayu hasil land clearing yang berasal dari pembabatan pembukaan lahan PBS. Untuk itu, ia berharap semua pihak bekerjasama untuk mencari solusi bagi pemanfaatan potensi yang sangat besar itu.
Kepada PPost, Yahya mengatakan, pihaknya ingin agar kayu-kayu itu benar-benar dimanfaatkan agar bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, di sisi lain sebagai potensi bagi pemasukan kas daerah.
Terkait dengan benturan aturan yang selama ini didengungkan demi pembenaran tidak dimanfaatkannya kayu itu, ia menyatakan sebenarnya hal itu bisa saja dicarikan solusinya dengan cara duduk bersama.
“Anda sendiri tahu kalau potensi hutan kita ini sangat besar, namun semuanya lenyap seketika, karena adanya pembukaan lahan, ironisnya lagi kayu-kayu hasil tebangan dibiarkan lenyap begitu saja tanpa ada pemanfaatan, dengan alasan terbentur aturan Menhut,” katanya.
Menurutnya upaya yang dilakukan saat ini bersama-sama masyarakat adalah untuk menggiring agar tercipta kondisi yang bisa menguntungkan.
Langkah yang pihaknya lakukan salah satunya adalah dengan pendekatan secara politis. Bagaimanapun kebijakan menurutnya dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. “Aturan seharusnya dibuat sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat sekitar, kita ini adalah era otonomi, jadi kalau aturan dari pusat juga bertentangan dengan kondisi masyarakat daerah, kenapa harus ngotot?” katanya. Lebih baik dicari solusi agar daerah juga bisa diuntungkan, dan masyarakatnya makmur, katanya.
Ia memperhitungkan seandainya saja semua kayu land clearing dimanfaatkan, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, kesejahteraan meningkat, dan secara otomatis kejahatan juga menurun. “Kalau berbicara masalah illegal logging, sebenarnya siapa pelaku sebenarnya?. Masyarakat yang hanya membawa kayu untuk keperluan pembangunan rumah ditangkap, tapi PBS sendiri yang melakukan penebangan besar-besaran untuk pembukaan lahan malah diizinkan, padahal mereka tidak mengantongi IPK, padahal sama-sama hasil land clearing,” katanya. naf

Poktan Bahabar Olah Kotoran Sapi Jadi Biogas


SAMPIT, PPOST
Sebagian Masyarakat menganggap kotoran sapi hanya berguna sebagai kompos. Ternyata, kotoran itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif baru untuk memasak.
Saat ini kelompok tani Bahabar di Jalan Cristopel Mihing, Kelurahan Baamang Hulu, Sampit, telah memanfaatkan biogas dari kotoran sapi. Warga mengaku biogas ini lebih hemat ketimbang elpiji karena pembuatannya tak memerlukan biaya. Api yang dihasilkan dari biogas sama besarnya dengan elpiji dan bisa digunakan untuk keperluan memasak.
Proses pembuatan gas ini diawali dengan menimbun kotoran di penampungan yang terhubung dengan reaktor proses pembentukan biogas.
“Di atas reaktor biogas terdapat pipa khusus yang mengalirkan sumber energi ke beberapa rumah kelompok tani,” jelas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kotim (Distanak Kotim) I Made Dikantara, kemarin.
Dia mengatakan, alat untuk menghasilkan biogas harganya Rp30 juta yang bersumber dari APBN 2009. Sebagai uji coba, pihaknya hanya membeli satu unit alat biogas yang digunakan Kelompok Tani Bahabar sejak Desember 2009.
“Setelah kami mencobanya, ternyata bisa difungsikan untuk menyalakan kompor gas dan generator listrik di sana,” katanya.
Setelah digunakan untuk biogas, kotoran sapi juga bermanfaat sebagai kompos. Setelah melihat keberhasilan alat biogas ini, Distanak berencana mengembangkannya kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kotim secara bertahap.
Jadi dapat disimpulkan bahwa biogas mempunyai berbagai manfaat, yaitu menghasilkan gas, ikut menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi dan meningkatkan kebersihan dan kesehatan, serta penghasil pupuk organik yang bermutu.
Untuk menuai hasil yang signifikan, diperlukan gerakan secara massal, terarah, dan terencana meliputi pengembangan teknologi, penyuluhan, dan pendampingan. Dalam jangaka panjang, gerakan pengembangan biogas dapat membantu penghematan sumber daya minyak bumi dan sumber daya kehutanan. Mengenai pembiyaannya mungkin secara bertahap sebagian subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan unit-unit pembangkit biogas. arg/ari

Parkir di RSUD, Uang Rp50 Juta Raib


PALANGKA RAYA, PPOST
Aksi pencurian kembali terjadi di lingkungan RSUD dr Drs Sylvanus Palangka Raya. Setelah sebelumnya aksi serupa terjadi di ruangan ICCU milik pasien senilai Rp20 Juta raib, kini seorang pembezuk bernama Ahmad Rojas (30), kehilangan uang tunai sebesar Rp50 Juta yang ditinggal di dalam mobilnya.
Peristiwa ini terjadi saat korban memarkir mobilnya di depan gedung Politeknik halaman rumah sakit, Rabu (24/2), kemarin, untuk membezuk keluarganya yang dirawat inap di ruang C.
Kejadian ini tentu membuat heboh warga dan pengunjung sekitarnya. Namun, petugas parkir mengaku tidak mengetahui, bahkan para pengunjung pun hanya mendengar bunyi alarm dan hanya melihat kaca sebelah kiri mobil Escodo KH 59 BS tersebut rusak.
Kasus ini tentunya membuat aparat Kepolisian Polsek Pahandut harus kerja ekstra. Pasalnya, saat dipantau melalui CCTV, juga tidak ada tanda-tanda pelaku, bahkan para saksipun tidak mengetahui ciri-ciri orang yang diduga sebagai pelaku. Diduga korban sudah diikuti sejak keluar dari Bank.
Informasi yang dihimpun PPost menyebutkan, saat itu korban memang baru mengambil uangnya di Bank Mandiri, Jl Ahmad Yani Palangka Raya sekitar pukul 09.00 WIB. Uang yang berada di dalam kantongan plastik, diletakkan di bawah jok depan. Kemudian korban dengan mobilnya bergerak menuju ke Rumah Sakit untuk menjenguk keluarganya di ruangan bersalin. Korban memarkir mobilnya di seputaran depan Politeknik halaman rumah sakit. Korban kemudian bergegas masuk ke ruangan pelayanan rumah sakit.
Selang sekitar 30 menit kemudian, terdengar suara alarm mobil yang nyaring selama lima menit. Hal itu tentunya membuat para pengunjung dan warga, bahkan petugas parkir kaget. Tetapi anehnya tidak terlihat satu orangpun yang mendekat untuk mengetahui asal suara tersebut. Setelah korban datang dan hendak masuk ke mobilnya, ia sangat kaget bercampur bingung melihat kaca mobilnya sudah pecah. Begitu diperiksa di dalamnya, ternyata uang yang baru diambilnya dari Bank, sudah raib.
Petugas parkir mengaku tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari orang-orang yang hilir mudik. Pasalnya, selain tidak melihat ada orang yang memasuk mobil tersebut, juga pagar rumah sakit terbuka untuk umum.
"Kami tidak ada merasa curiga dengan kejadian ini Pak. Memang ada suara alarm tetapi kami tidak menaruh curiga ada kejadian pencurian ini," ucap salah satu tukang parkir kepada Polisi saat melakukan Olah TKP.
Sementara untuk pengumpulan data Kepolisian, para penyidik yang dipimpin oleh Waka Polsek Pahandut, IPDA Hendry, meminta keterangan petugas parkir, pegawai serta melihat rekaman CCTV. Namun sayangnya, tidak ada tanda-tanda dari hal itu, karena CCTV hanya memantau bagian di luar UGD, tidak di luar bagian Politeknik.
"Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara kami masih meminta keterangan dari korban dan para saksi serta melakukan Olah TKP," jelasnya.
Dari kejadian ini, diduga pelaku memang sudah mengintai korban dan kemudian membuntutinya sejak dari Bank hingga ke rumah sakit. Diduga pula, pelaku menunggu di suatu tempat, dan berharap korban keluar dari mobil. Setelah korban keluar, kemudian pelaku melakukan aksinya secara perlahan agar tidak menarik perhatian masyarakat, sehingga aksinya berjalan mulus. Bahkan petugas parkir tidak melihat adanya pengendara kendaraan atau pejalan kaki yang mencurigakan keluar dari halaman rumah sakit setempat. why

Empat ABG Maling Kotak Amal Diamankan Polisi


PALANGKA RAYA, PPOST
Empat orang anak baru gede (ABG), Dhani cs, nekat mencuri kotak amal milik Mesjid Al Firdaus yang diletakan di Toko Fotocopy Ravi, Jl Pilau Palangka Raya. Setelah melakukan aksinya dan ketahuan oleh pemilik toko, anak-anak warga Jl Seth Adji tersebut ditangkap dan diserahkan ke Polisi, Selasa (23/2) sekitar pukul 16.00 WIB.
Dari aksinya itu, uang senilai Rp400 Ribu lebih yang berhasil diembat, kini menjadi barang bukti di Kepolisian.
Informasi yang dihimpun, awalnya para maling cilik ini menaiki dua buah berkendaraan dan berkeliling di seputaran Jl Pilau. Ketika tiba di Toko Ravi, mungkin lantaran tidak ada penghuninya, kemudian para pelaku langsung mengambil kotak amal mesjid.
Entah kualat atau memang lagi apes, pemilik toko melihat aksi tersebut, dan diteriaki maling. Kontan teriakan ini mengundang perhatian warga sekitarnya. Warga kemudian berupaya menangkap para pelaku dan langsung diamankan.
Untungnya para pelaku tidak digebuki massa, mereka langsung diserahkan ke Mapolsek Pahandut.
Saat dimintai keterangan oleh petugas, salah seorang pelaku, Dhani, mengaku nekt mengambil uang tersebut saat berada di toko. "Saya takut kalau mengambilnya di dalam mesjid Pak," ucapnya polos.
Sementara pihak Polisi kini masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan lebih lanjut. "Ini masih dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan di Mapolsek, sementara keempat orang ini diamankan di Mapolsek," jelas Waka Polsek Pahandut, IPDA Henry, Rabu (24/2). why

Pemukulan Dibalas Pengrusakan


BUNTOK, PPOST
Dua orang kakak beradik, Najirun (23) dan Takrun (35), terlibat perkelahian melawan Pandi (27) yang juga sama-sama warga warga Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan. Perkelahian terjdi di depan Sekolah Aliyah Negeri Buntok di Jalan Kartini, Jumat (19/2) lalu sekitar pukul 17.30 WIB. Akibat perkelahian tidak seimbang ini, Pandi mengalami luka parah di bagian kepala dan tubuhnya, sehingga membuat geger masyarakat sekitar kejadian dan langsung melaporkan ke Polres Barsel.
Mendapat laporan warga tersebut, pihak Polres Barito Selatan segera meluncur ke TKP dan langsung mengamankan Najirun dan Takrun dengan tuduhan penganiayaan. Sedangkan Pandi langsung dibawa ke RSUD Buntok untuk dilakukan perawatan medis yang disertai visum.
Setibanya di Desa Baru, Pandi yang merasa dianiaya melihat ada sepeda motor Satria milik orang yang menganiaya dirinya, parkir di depan rumah Suharto (45), Kepala Desa Baru. Tanpa kompromi, Pandi langsung merusak motor Satria tersebut yang tidak memiliki nomor plat. Masyarakat sekitar yang kebetulan melihat ulah Pandi, berupaya melerai, sehingga kerusakan sepeda motor tidak begitu parah.
Najirun dan Takrun yang sudah diamankan lebih dahulu di Polres Barsel, saat mengetahui sepeda motornya dirusak, langsung melaporkannya, dan Pandi saat ini juga sudah ditahan oleh Polres Barsel.
Saat dikonfirmasi, Senin (22/2), Kapolres Barito Selatan AKBP Juhana Julfan melalui Kaur Reskrim, Aipda Susilo Wati SE mengatakan, ketiga tersangka tersebut sudah diamankan dan diproses sesuai aturan hukum, dengan barang bukti berupa kayu, helm yang digunakan Najirun dan Takrun untuk memukul, serta baju bercak darah milik Pandi, untuk kasus penganiayaan.
Sedngkan barang bukti kasus pengrusakan yang dilakukan Pandi, berupa sepeda motor milik Najrun dan Takrun.
Diceritkn, kejadian tersebut bermula dari adanya selisih paham antara Pandi dengan Purdani, saudara Najirun dan Takrun, pada saat keduanya sama-sama nonton pertandingan sepak bola di Stadion Batuah Buntok. Namun saat pulang ke Desa Baru, Pandi berpapasan dengan Najirun dan Takrun di depan Madrasyah Aliyah Buntok, sehingga terjadi perkelahian antar ketiganya. mg14/ner

Bupati: Pertanian Harus Dikelola Serius


PURUK CAHU, PPOST
Hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Murung Raya (Mura). Untuk itu Bupati Ir. Willy M. Yoseph, MM, meminta agar pengelolaan dan pembangunan di sektor ini bisa mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
“Sektor pertanian ini harus menjadi perhatian serius mengingat hingga saat ini masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Mura. Karena itu, harus ditangani secara bijak dan seksama agar memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi letak geografis Kabupaten Mura berada di tengah pulau Kalimantan, dengan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan tingginya biaya transportasi,” ujar Willy di Puruk Cahu belum lama ini.
Lebih lanjut menurut Willy, di sektor ini kedepan di Kabupaten Mura juga banyak hal yang dapat dikembangkan lebih serius lagi, misalnya, komoditi perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, cokelat dan berbagai komoditi perkebunan lainnya yang dianggap layak untuk dikembangkan dengan sifat produknya memungkinkan untuk dipasarkan ke daerah lain yang jauh dari Kabupaten Mura.
Diungkapnnya, dari berbagai komoditi itu, tanaman karet telah dikembangkan secara luas oleh masyarakat dengan didukung oleh pemerintah daerah baik melalui APBD maupun APBN.
“Hal ini tentu akan terus berkembang seiring dengan adanya penertiban dalam hal eksploitasi hasil hutan dan tambang. Selain itu, animo masyarakat terhadap komoditi karet sangat tinggi, apalagi tanaman karet tidak menuntut persyaratan hidup dan penanganan yang rumit, sehingga mudah untuk dibudidayakan oleh para petani,” ujarnya.
Kedepan bupati mengharapkan, selain karet yang perlu dikembangkan yaitu, komoditi kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, coklat melalui perkebunan rakyat ataupun melalui perkebunan besar swasta (PBS). “Komoditi ini sangat penting ditingkatkan, mengingat keragaman hayati akan meningkat daya dukung lingkungan seperti menekan kerugian yang besar akibat serangan hama, dan gejolak harga,” kata dia.
Lebih jauh ia menginstruksikan, kepada instansi yang menangani perkebunan agar lebih aktif lagi meningkatkan kualitas sumber daya aparat dan petani, pengembangan sarana dan prasarana seperti unit-unit produksi benih dan bibit. Serta unit pelayanan kepada para petani sehingga program atau kegiatan dan aktivitas petani dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Tak hanya itu saja, pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara instansi yang berkaitan dengan sub sektor perkebunan, pertanian, peternakan serta sektor pendukung lainnya. Karena dengan keterbatasan kemampuan pendanaan dan pendampingan dari pemerintah, maka tentu saja pelayanan pembangunan tidak dapat menyentuh seluruh petani sekaligus. Namun pemerintah daerah akan terus berupaya secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka mendukung program perkebunan di daerah Mura,” pungkasnya.yos

Porseni MTs Siap Digelar


KUALA KAPUAS PPOST
Sekretaris Panitia Porseni Tingkat MTs se-KKM MTsN Selat tahun 2010, Awan Winanto, mengatakan, kegiatan Pekan Olahraga dan Kesenian (Porseni) telah siap digelar. Persiapan panitia untuk penyelenggaraan kegiatan itu sudah matang.
“Kami telah memersiapkan segalanya supaya kegiatan Pekan Olahraga dan Kesenian (Porseni) tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) wilayah MTsN Selat ini terselenggara dengan baik,” ujarnya di Kuala Kapuas, Rabu (24/2).
Menurut Awan, Porseni akan dilaksanakan di MTs Negeri Kuala Kapuas yang dihelat mulai Sabtu nanti. Porseni akan berlangsung dua hari, 27-28 Februari 2010. “Pembukaan dijadwalkan di MTsN Selat,” ujarnya.
Dijelaskan Awan, Porseni tingkat MTs tersebut akan memertandingkan berbagai cabang. Antara lain atletik, futsal, tenis meja,catur, dan lain-lain. Sedangkan kesenian yang akan diperlombakan diantaranya kesenian rebana, tilawan, khat, dan cerdas cermat.
Tujuan Porseni sebagai kegiatan rutin memererat tali silaturrahim sesama madrasah di lingkungan Depag Kapuas, sehingga diperoleh kader yang berprestasi di bidangnya.pro

Australia Lirik Gambut Kalteng


KUALA KAPUAS, PPOST
Eks Proyek Lahan Gambut (PLG) yang berada di Kabupaten Kapuas kini mengundang mata dunia untuk memusat ke sana. Pasalnya, keberadaan lahan gambut sangat berpotensi untuk dijadikan komoditas hutan karbon bagi dunia. Atas alasan itulah, kini Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Australia dalam sebuah forum Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).
Gayung bersambut, Pemerintah Kabupaten Kapuas sendiri menyambut baik kegiatan kerjasama tersebut yang nantinya dipusatkan di Kecamatan Mantangai dan Timpah dalam hal pemanfaatan lahan gambut. “Pastinya Pemkab mendukung kerjasama yang telah ditandatangi, oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Australia tahun 2008 lalu. Apalagi nantinya akan ada sejumlah dana yang digelontorkan untuk kegiatan ini,” ucap Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan.
Sebelumnya, Koordinator IAFCP Indonesia Wilistra Dany memaparkan kegiatan yang dilakukan IAFCP di Kabupaten Kapuas. Menurut Dany lokasi kegiatan akan difokuskan di lahan seluas 120.000 Ha pada bagian eks PLG 1 Juta Ha. Sebagian areal di Blok A bagian utara dengan kondisi berupa hutan campuran dan hutan rawan gambut yang telah rusak serta area terbuka.
Kemudian areal lainnya di Blok E dengan kondisi hutan rawa gambut yang cukup utuh. Seluruh areal berada di Kabupaten Kapuas yang sebagian besar berada di Kecamatan Mantangai dan sebagian kecil di Kecamatan Timpah. “Yang pasti program IAFCP untuk mendukung pencapaian pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia secara signifikan dan efektif melalui deforestasi, mendorong reforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari,” papar Dany.
Kata Dany, berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Australia dengan jangka waktu 2008-2012 sebesar AUD 40 juta dan kemungkinan tambahan sekitar AUD 30 juta yang sedang dalam proses.dok

Warga Kahayan Hilir Usul Bangun SMAN Baru


PULANG PISAU, PPOST
Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, H Achmad Amur SH MH dan H Edy Pratowo SSos MM yang mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan nampaknya mendapat respon positif dari warga Kecamatan Kahayan Hilir.
Terbukti, dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan baru-baru ini warga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendirikan sebuah Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri baru yakni SMAN II sebagai alternatif sekolah selain SMAN I Kahayan Hilir, Pulang Pisau.
Menurut warga, perlunya membangun SMAN alternatif ini salah satunya karena SMAN I Kahayan Hilir yang ada lokasinya cukup jauh dari pusat kota yang jumlah penduduknya lebih banyak.
"Jika ada sekolah alternatif SMAN II misalnya, maka akan sangat memudahkan bagi siswa-siswi yang akan menjalani pendidikan di sekolah tersebut," kata Didi salah seorang warga kota Pulang Pisau yang juga hadir dalam kesempatan Musrenbang tersebut.
Menanggapi usulan masyarakat tersebut, Ketua Komisi III Diharyo ST yang hadir dalam kegiatan itu, kepada PPost ia mengatakan, usulan masyarakat untuk mendirikan sebuah sekolah baru itu sangat bagus dan mendasar.
"Kita sependapat dengan warga, tinggal bagaimana proses atau teknis pembangunannya, sebab sekolah negeri itu biasanya pendanaannya dibebankan pada dana dari pusat atau dana sharing, saya kira dinas pendidikan harus merespons usulan tersebut untuk direalisasikan setidaknya pada tahun anggaran yang akan datang," ujarnya.
Aryo, demikian ia akrab disapa, juga mengatakan, ia menyaring beberapa aspirasi warga di masing-masing desa dan kecamatan daerah pemilihan (Dapil) III melalui Musrenbang.
"Anggota dewan hadir dengan kapasitas menjalankan fungsi refresentatif atau fungsi perwakilan lembaga legislatif, kita juga diminta menjalankan fungsi pengawasan pada saat penyusunan program pembangunan yang dipaparkan melalui Musrenbang tingkat kabupaten, apakah sama kebijakan pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang kabupaten dengan aspirasi yang muncul pada saat Musrenbang kecamatan, itu sangat penting," tegas Aryo.
Ditambahkan Aryo, dengan mengikuti kegiatan Musrenbang kecamatan ini akan menjadi bahan dasar dewan untuk melakukan pengawasan.
"Kita ingin program pembangunan itu disusun berdasarkan azas prioritas dan usulan masyarakat, dengan begitu kebijakan pembangunan Pemkab Pulpis betul-betul tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat," tukas Aryo lagi.
Selain di kecamatan Kahayan Hilir, Aryo juga mengikuti Murebang di beberapa kecamatan Dapil III yakni Jabiren Raya, Banama Tingang dan Kahayan Tengah.
“Di sejumlah kecamatan tersebut rata-rata mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan dari desa menuju ruas jalan Lintas Kalimantan, selain itu juga mereka meminta agar tahun depan beberapa desa yang ada di wilayah itu dibangunkan balai desa sebagai sarana aparat desa dan masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah dan sebagainya," demikian Aryo. nor

Listrik Gunung Mas Sempat Padam Total


KUALA KURUN, PPOST
Krisis energi listrik di wilayah Kabupaten Gunung Mas terus berlanjut dan cenderung semakin parah. Kemaren (24/2), sekitar pukul 03.00 dini hari, listrik di wilayah itu padam total. Tidak tanggung-tanggung, pemadaman berlangsung hingga tujuh jam lebih.
Akibatnya warga Kuala Kurun, ibu kota Kabupaten Gunung Mas, hidup dalam kegelapan. Listrik baru menyala sekitar pukul 10.00 pagi. Menurut pengakuan sejumlah warga, pelayanan PLN setempat baru mulai prima sejak 5 Februari lalu. Tapi tiba-tiba pada 23 Februari dini hari terjadi lagi masalah kelistrikkan. Banyak warga yang memertanyakan apakah mesin pembangkit mengalami kerusakan lagi atau ada hal lain sehingga listrik kembali padam.
Operator mesin genset sewa yang berdaya 1,2 MW, Sumandi, mengatakan mesin sewa itu mengalami gangguan sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, sehingga terjadi pemadaman secara otomatis. Kejadian itu, menurutnya telah dilaporkan ke PLN Wilayah Kalselteng di Banjarmasin.
Sumandi mengaku awalnya tak tahu penyebab pastinya gangguan tersebut. Sebab, masalah tersebut sedang dianalisa oleh teknisi dari Banjarmasin. “Perbaikan menunggu hasil analisa teknisi dari Banjarmasin. Apakah teknisi yang datang langsung atau hanya memberi petunjuk jarak jauh,” ujarnya.
Sumandi yakin, mesin genset bersistem digital tesebut tidak mengalami gangguan serius dan bisa segera diatasi. Dan benar saja, setelah mendapat petunjuk dari teknisi Banjarmasin, mesin genset tersebut berhasil dipulihkan kembali sekitar pukul 10.00 Wib. Ternyata penyebabnya adalah kendornya kabel kontrol.nth

Pemerintah Bantu Rp500 Ribu per Kelahiran


* Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi
KASONGAN, PPOST
Mulai tahun 2010 ini, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana akan memberikan subsidi sebesar Rp500 ribu per kelahiran bagi keluarga miskin dan kurang mampu. Hal ini dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang kini masih tinggi di daerah itu.
Rencana pemberian subsidi bagi keluarga miskin dan kurang mampu ini disampaikan langsung oleh Bupati Katingan, Drs Duwel Rawing, ketika memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) I Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Katingan, di Aula Pemkab Katingan, Rabu (24/2).
“Setiap kelahiran nanti, pemerintah mulai tahun 2010 ini juga berencana akan memberikan subsidi tiap kelahiran sebesar Rp500 ribu, subsidi ini khusus bagi keluarga miskin dan kurang mampu, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi,” kata Bupati.
Biaya subsidi ini, sebut Bupati Duwel, dapat disalurkan bagi keluarga yang berhak dengan taraf ekonomi berkategori miskin asalkan dalam persalinannya dilayani oleh bidan pemerintah, bukan bidan kampung.
Tidak hanya pemberian subsidi ketika proses persalinan saja, pemerintah juga akan mengalokasikan dana rujukan bagi orang sakit dan ibu melahirkan, mulai dari desa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Langkah ini akan diambil oleh pemerintah, sebut Bupati, agar dana bantuan langsung ke desa yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagian digunakan untuk dana rujukan dari desa.
Terkait rencana pemberian subsidi khusus bagi ibu melahirkan ini, Bupati Duwel meminta masukan dari IBI, terkait mekanisme yang baik dalam penyalurannya agar tepat sasaran guna mengatasi dan menekan angka kematian ibu dan bayi.
Dibagian lainnya, Bupati mengajak bidan yang bertugas di daerahnya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, walau ia sadari masih banyak kendala yang di hadapi oleh bidan profesional ini, diantaranya masih rendahnya pengetahuan masyarakat, dimana masyarakat masih lebih percaya dengan bidan kampung.
“Persoalan ini tentunya tak boleh dipertentangkan, yang perlu saat ini antara bidan profesional dan bidan kampung, bisa melakukan kerjasama yan baik, kita harapkan ada sebuah formulasi kerjasama di antara keduanya, yang terpenting dapat menekan angka kematian ibu dan bayi,” kata Bupati.
Untuk itu, IBI sebagai wadah profesi diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, terutama bagi bidan-bidan yang ditempatkan di daerah terpencil. Peningkatan SDM ini penting, apalagi perkembangan teknologi ilmu pengetahuan terus berkembang lebih cepat.
“Kita minta Dinas Kesehatan, secara berkala untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bidan-bidan ini, terutama yang kini ditugaskan di daerah terpencil,” katanya Bupati Duwel mengingatkan, seraya berharap peran bidan kedepan terus ditingkatkan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. nas

Kasus DBD Terus Meningkat


NANGA BULIK, PPOST
Selama Januari 2010, Dinas Kesehatan Lamandau mencacat 3 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di Kabupaten Lamandau. Ketiga kasus itu terjadi di daerah pusat kota Nanga Bulik, kasus itu terjadi selama Januari lalu. Kepala Dinas Kesehatan, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas), Darwita Lubis mengatakan, kasus DBD semakin meningkat dari tahun ketahun.
“Tahun 2009 lalu terdapat sembilan kasus DBD, dan pada Januari 2010 lalu sudah terjadi tiga kasus, namun semuannya telah ditangani tim medis RSUD sehingga tidak menyebabkan korban jiwa,” ujarnya ketika dibincangi PPost di ruang Sekretaris Dinas kesehatan, Rabu (24/2) pagi.
Adanya peningkatan kasus DBD di Lamandau disebabkan karena ada seseorang yang positif DBD bepergian keluar daerah seperti Kobar Kotim dan lain sebagainya. Ada kemungkinan warga yang awalnya di daerah lain tergigit nyamuk deman berdarah (aedes aegipty) masuk kembali ke Lamandau dan akhirnya ditularkan ke orang yang ada di sekitarnya.
Sesuai urutan jumlah data peningkatan kasus DBD yang masuk dalam catatan Dinas Kesehatan Kabupaten yang terjadi di Kabupaten Lamandau dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan.
Tahun 2007 memang tidak terjadi kasus DBD, namun memasuki tahun 2008 ada dua kasus DBD yang terjadi, kemudian masuk tahun 2009 meningkat menjadi sembilan kasus.
“Awal tahun 2010 ini Dinas Kesehatan Lamandau mencatat terdapat tiga kasus DBD. Dari jumlah seluruh kasus DBD yang terjadi di Lamandau itu, semuannya telah mendapat penanganan dari pihak RSUD setempat, sehingga tidak terjadi korban jiwa akibat terserang penyakit DBD,” ucapnya.
Untuk mencegah kasus-kasus serupa, pihak Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau beberapa bulan belakangan ini sering melakukan fogging (pengasapan) di pemukiman warga, khususnya di kawasan perkotaan Nanga Bulik.
“Meskipun fogging sifatnya hanya membunuh induk dari nyamuk, dan pada akhirnya jentik-jentiknya ada lagi, setidaknya akan menghambat perkembangan serta penyebaran penyakit DBD yang biasa disebabkan oleh nyamuk aedes aegipty,” tutur Darwita kepada PPost.moi

Warga Masih Menggantungkan Hidup ke Sungai


NANGA BULIK, PPOST
Kebiasaan ataupun tradisi bawaan seseorang dari nenek moyang memang sangat sulit untuk dirubah, seperti halnya kebiasaan masyarakat Kabupaten Lamandau pada umumnya yang tidak bisa lepas dari kebiasaan hidup dipinggiran sungai, seperti yang ada di pinggiran sungai Lamandau demi memudahkan memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Padahal, kebersihan air sungai itu masih di ragukan bila belum masuk dalam penyulingan PDAM.
Ketergantungan mayoritas warga menggunakan air sungai sebagai alternatif termudah memenuhi kebutuhan air setiap hari, memang tidak bisa di pungkiri. Namun mengingat harga kesehatan sangat mahal bila seseorang sakit yang diakibatkan air yang di konsumsinya tidak sehat, akan sangat merugikan warga masyarakat itu sendiri.
Dengan adanya bantuan pemerintah melalui penyaluran air bersih yang sejak tahun lalu telah diprogramkan, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menggantikan kebiasaan mengkonsumsi air dari sungai yang kebersihannya belum teruji.
Meski kebanyakan warga saat ini masih sangat bergantung pada sungai, secara perlahan berangsur beralih ke air tanah yang biasa diperoleh dari sumur ataupun PDAM yang ada di Kabupaten Lamandau. Kebiasaan masyarakat Lamandau menggunakan air sungai sebagai alternatif termudah dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari, saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci dan tempat buang hajat atau sering di kenal dengan sebutan MCK (mandi, cuci, kakus). moi

Pemkab Genjot Peningkatan Bidang Pendidikan


SUKAMARA, PPOST
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara di bidang pendidikan mengalami penurunan. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sukamara Qamarudin menyatakan siap berjuang keras meningkatkan IPM.
Untuk itu, Kadisdikpora dengan dinas dan instansi terkait lainnya akan melakukan perubahan serta memperbaiki data-data yang lengkap.
Selain itu, Dikpora akan melakukan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kesadaran orang tua maupun anak serta peran tenaga pengajar dalam membangun bidang pendidikan kedepannya agar lebih baik lagi.
Dikatakannya, untuk mencari angka IPM pada bidang pendidikan tidak terlepas dari angka partisipasi murni yang diperoleh dengan membandingkan jumlah usia sekolah yang sekolah dengan jumlah penduduk yang usia sekolah secara keseluruhan.
“Untuk usia sekolah sendiri dari umur 7 - 12 tahun atau pada usia itu anak masih SD, sedangkan umur 13 tahun sudah termasuk angka partisipasi kasar walaupun anak itu masih duduk di sekolah dasar,” jelas Qamarudin.
Qamarudin juga mengatakan, Dikpora dalam kaitannya dengan IPM hanya memiliki data jumlah usia sekolah yang sekolah, sedangkan data jumlah usia sekolah secara keseluruhan hanya dimiliki BPS.
Untuk memperoleh data yang valid, Dikpora, Dinas Kependudukan maupun BPS harus melakukan koordinasi. Sementara Dikpora sudah melakukan hal itu untuk mendapatkan data yang akurat dengan melayangkan surat kepada BPS. Karena dengan data itu IPM di bidang pendidikan akan diketahui secara pasti.
“Karena apa, dengan semakin tingginya nilai pembanding maka semakin kecil nilai yang akan di hasilkan,” tukas Qamarudin.
Selain itu, Qamarudin juga mengatakan, data akurasi yang didapat sepertinya yang lebih menonjol SD dan SMP. Sedangkan yang rawan adalah SMA. Hal ini karena pada tingkat sekolah dasar anak didik belum terpengaruh dengan faktor lingkungan.
“Sedangkan pada tingkatan SMP dinilai sebagian besar juga belum terpengaruh dan pada tingkat SMA tingkat kerawanan cukup tinggi karena anak tidak mau sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan dari SD hingga SMA angka partisipasi murni akan berbentuk mengerucut,” ujar Qamarudin. mg

Pusat Internet Hingga ke Kecamatan


SUKAMARA, PPOST
Tahun ini Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubkominfobudpar) Sukamara mengusulkan internet tembus ke ibukota kecamatan. Usulan itu disampaikan kepada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
“Sudah diusulkan dan mendapat respon positif. Jika disetujui maka ibukota kabupaten hingga kecamatan akan dibangun pusat internet, sehingga masyarakat bisa mengakses internet,” jelas Kabid Kominfobudpar Sukamara, Jefris.
Menurutnya, jika direalisasikan yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah lokasi tower. Sebab akses internet itu disediakan untuk masyarakat, sehingga perlu lokasi cukup strategis dan tidak jauh dari pemukiman warga.
Dilain soal, pengembangan teknologi masuk ke pedesaan memang terlihat terus digenjot oleh pemerintah pusat. Namun dibeberapa desa alat komunikasi belum terpasang, bahkan sebagian tidak bisa difungsikan. Dari 29 desa se-Kabupaten Sukamara, yang terealisasi baru 17 desa.
“Program itu murni dari APBN. Daerah hanya memfasilitasi. Dari 29 desa, baru 17 direalisasikan oleh pihak rekanan,” terang Jefris.
Menurut Jefris, tidak terpasangnya jaringan telekomunikasi berupa telepon disebabkan sampai saat ini rekanan belum mengantar alat itu. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan rekanan, namun belum ada respon positif. Beberapa kepala desa sampai ada yang berinisiatif ingin mengambil sendiri alat itu.
“Kami sudah memfasilitasi inisiatif dari kepala desa itu, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” tegas Jefris.
Selain belum terealisasi, beberapa alat terpasang juga mengalami kerusakan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh warga. Sesuai laporan yang mereka terima alat yang rusak seperti di Desa Nibung, Kenawan dan Semantun.
“Tiga desa sudah ada laporan kepada kami dan sudah ditindaklanjuti dengan disampaikan ke pihak terkait, karena masa pemeliharaan masih tanggungjawab rekanan, namun belum ada respon. Mereka meminta agar menyurati gubernur terlebih dahulu. Di Desa Nibung itu sudah on tetapi rusak,” tandas Jefris. mg

Dephut Sepakat Bandara Internasional di Sebuai


PANGKALAN BUN, PPOST
Salah satu upaya memperluas pelayanan publik (masyarakat) di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Bupati Dr H Ujang Iskandar ST, M.Si menegaskan, Departemen Kehutanan (Dephut) RI sudah menyepakati bagi pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional di Desa Sebuai, kecamatan Kumai.
“Ya. Kita (pemkab) dengan Dephut RI tidak membicarakan perencanaan ini untuk jangka waktu 5 – 10 tahun ke depan. Tapi, perkiraan untuk janbgka waktu 20 – 50 tahun ke depan bahkan 100 tahun, Karena apa, kalau perencanaan tersebut sudah dimulai dari sekarang,” ungkap Bupati H Ujang Iskandar, Rabu (24/2).
Disela-sela seminar nasional mangrove terhadap perencanaan dan pengembangan wisata laut Pantai Gugam Raya (Kumai) dijelaskan, jika tiudak direncanakan mulai sekarang dikhawatirkan akan kehabisan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, tim mulai melakukan survey di lapangan.
“Kita sudah melayangkan surat ke Dephut RI, untuk meminjam-pakai lahan bagi rencana pembangunan bandara internasional di Desa Sebuai, kecamatan Kumai. Pada prinsipnya, Dephut RI sudah sepakat dan menyetujuinya. Ini suatu kemajuan daerah nantinya bagi dunia internasional,” cetusnya mantap.
Ujang Iskandar juga menyebut, dari rencana ini juga sudah mendapat persetujuan dari Departemen Perhubungan RI (Dephub RI). Lahannya cukup strategis, yakni dipesisir pantai barat Kumai (Kalteng). Jadi, nantinya, sama dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, provinsi Bali.
“Kita berkeyakinan, perencanaan ini tidak terlepas dari pengembangan Taman Nasuional Tanjung Puting (TNTP) sebagai salah satu distranasi wisata dunia internasional hingga memberikan dampak berantai (Multy Player Efeck) bagi kabupaten Kobar khususnya dan provinsi Kalteng umumnya,” terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Marunting Batu Aji juga menegaskan, dari lahan seluas 2.500 hektar yang direncanakan pemkab Kobar itu juga direncnakan pembangunan pelabuhan internasional.
“Jadi, dengan perencanaan itu nantinya ada tiga moda sarana-prasarana trasportasi di sana. Yakni, dari bandaera internasiona, pelabuhan laut dan darat bagi dunia iunternasional. Sebab apa. Kabupaten Kobar menjadi pintu gerang keluar-masuk kabupaten-kabupaten tetangga,” terangnya.
Untuk itulah, terang Ujang Iskandar, dengan perencanaan tersebut pihaknya hanya menungngu izin prinsip dari Dephut RI dan Dephub RI. Sementara untuk pembangunan teknisnya, imbuh dia, akan dimulai pada tahun 2010 ini. erd

Anggaran Jamkesda Tak Pernah Cukup


PANGKALAN BUN, PPOST
Kepala RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dr Suyuti Syamsul MPPM menyatakan, anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang disediakan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu ternyata masih tidak mencukupi.
“Kita ingin, semua orang – terutama yang berstatus miskin, berhak untuk hidup denga mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan biarkan penyakit bersarang didalam tubuh lantaran tidak memounyai uang untuk berobat. Sesuaikan kriteria yang dianjurkan pemerintah,” ungkap dr Suyuti Syamsul, Senin (6/4).
Menurut Suyuti, besaran dana yang ada selalu kurang untuk meng-cover seluruh biaya perawatan pasien pengguna layanan berobat gratis tersebut. Tahun 2008 lalu misalnya, anggaran yang tersedia masih sangat kurang.
“Nah, dengan kekurangan itu mengakibatkan anggaran dana Jamkesda pada 2009 ini, sebagian dialokasikan untuk melunasi sisa hutang tahun lalu” ujarnya.
Untuk 2008 lalu Jamkesda mengalami minus anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Angka ini mencapai 45 persen dari total dana yang dianggarkan Rp 2 miliar.
“Meskipun anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pelayanan Jamkesda tetap dibuka, sehingga kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada anggaran tahun berikutnya,” tukasnya.
Sementara tahun ini Pemkab Kobar telah menetapkan dana Jamkesda sebesar Rp 4 miliar. Setelah dikurangi dengan sisa hutang tahun anggaran 2008 lalu, akhirnya dana yang tersisa untuk tahun ini hanya Rp 2,9 miliar.
Berdasarkan data tersebut, belum bisa dipastikan apakah dana Jamkesda ini akan mencukupi untuk 2009. Meski demikian, masyarakat kurang mampu diharapkan akan tertolong dengan adanya program pendamping yakni Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk).
“Jamkesdasduk adalah pelayanan berobat gratis bagi masyarakat pengguna KTP Kobar. Seperti diinformasikan sebelumnya, layanan Jamkesdasduk ini dapat diperoleh di seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar diseluruh wilayah Kobar,” tandasnya.
Tahun 2009 ini, imbuh dia, pemkab Kobar telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk mendukung program ini. Jumlah anggaran yang disediakan ini, merupakan tahap pertama. erd

Banyak Desa Belum Miliki Tenaga Kesehatan

KUALA PEMBUANG, PPOST
Banyak desa yang berada dibeberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Seruyan, sampai saat ini masih belum memiliki tenaga kesehatan, baik itu tenaga bidan maupun tenaga perawat. Meskipun untuk bangunan Pustu, Polindes maupun Poskesdes yang berada di desa tersebut sudah ada dibangunkan, bahkan ada yang hampir selama tiga tahun tidak memiliki tenaga kesehatan.
Berdasarkan data yang diperoleh PPost, Rabu, dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seruyan mengenai data fasilitas pelayanan kesehatan maupun penyebaran tenaga kesehatan Dinkes Seruyan tahun 2010, desa-desa yang masih belum memiliki tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Pustu, diantaranya, di Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir, Desa Ulak Batu, Desa Paren dan Desa Banua Usang di Kecamatan Danau Sembuluh.
Desa Tanjung Rangas II, Desa Panimba Raya, dan Desa Asam Baru di Kecamatan Danau Seluluk, Desa Bukit Tahinting, Desa Derawa, dan Desa Pangke di Kecamatan Seruyan Tengah.
Desa Batu Agung, Desa Suka Mulya, Desa Panca Jaya dan Desa Batu Menangis di Kecamatan Batu Ampar dan di Kecamatan Suling Tambun yang terdapat di Desa Tumbang Kubang, Tumbang Sitoli, Tumbang Langkai, Tumbang Gugup dan Desa Tumbang Laku.
Kemudian untuk bangunan Polindes yang sudah dibangun, namun sampai sekarang masih belum memiliki tenaga kesehatan, diantaranya berada di Desa Jahitan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Desa Banua Usang di Kecamatan Danau Sembuluh, Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk, Desa Derawa Kecamatan Seruyan Tengah dan di Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun.
Sedangkan untuk bangunan Poskesdes yang telah dibangun namun masih belum memiliki tenaga kesehatan, berada di Desa Palingkau Kecamatan Danau Sembuluh, di Desa Derawa, Bukit Buluh, Gantung Pengayuh, Ayawan, Mugi Penyuhu, Durian Tunggal dan Desa Panyompa yang ada di Kecamatan Seruyan Tengah.
Selanjutnya, di Desa Kalang Kecamatan Batu Ampar, di Desa Mungoh Juoi dan Desa Riam Batang di Kecamatan Seruyan Hulu, serta di Desa Tumbang Sitoli dan di Desa Tumbang Gugup Kecamatan Suling Tambun.
Kepala Dinkes Kabupaten Seruyan dr Bahrun Abbas, saat ditemui PPost di ruang kerjanya, Kamis (24/2), membenarkan hal itu. “Jadi pada intinya di daerah kita khususnya di desa-desa sampai sekarang masih banyak yang belum memiliki tenaga kesehatan,” jelasnya.
Adapun desa-desa yang sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan baik tenaga bidan maupun perawat, katanya, diantaranya meliputi Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan, Desa Palingkau Kecamatan Ulak Batu, Paren dan Banua Usang di Kecamatan Danau Sembuluh, Desa Tanjung Rangas II dan Desa Panimba Raya di Kecamatan Danau Seluluk.
Selain itu, di Kecamatan Seruyan Tengah meliputi Desa Bukit Tahinting, Derawa, Bukit Buluh, Gantung Pangayuh, Ayawan, Mugi Panyuhu, Durian Tunggal, Panyompa dan Desa Pangke.
“Sedangkan di Kecamatan Batu Ampar meliputi Desa Batu Agung, Suka Mulya, Panca Jaya, Kalang dan Desa Batu Menangis. Kemudian di Kecamatan Seruyan Hulu, meliputi Desa Mungoh Juoi dan Desa Riam Batang. Terakhir di Kecamatan Suling Tambun, meliputi Desa Tumbang Kubang, Tumbang Sitoli, Tumbang Langkai, Tumbang Gugup dan Desa Tumbang Laku,” kata Abbas, seraya mengatakan, untuk Pustu di Desa Tumbang Langkai sudah dibangunkan tiga tahun namun belum memiliki tenaga. par

Pelaksanaan Program DAK-DR 2009 di Seruyan Hulu Selesai

KUALA PEMBUANG, PPOST
Pelaksanaan penanaman pohon karet dan jelutung pada program DAK-DR tahun 2009 lalu di Kecamatan Seruyan Hulu khususnya yang terdapat di Desa Tumbang Manjul dan Mojang Baru saat ini telah selesai dikerjakan dengan melibatkan bantuan dari anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) daerah setempat.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota Babinsa Seruyan Hulu, Serka Rusdi Bustami, yang ikut serta membantu dalam mensukseskan pelaksanaan program DAK-DR tahun 2009 lalu di dua desa di kecamatan tersebut, kepada PPost, saat berada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Seruyan, Kamis (24/2).
Dikatakan Rusdi, pelaksanaan program DAK-DR di dua desa tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh warga desa setempat. Karena bantuan bibit karet dan jelutung yang diberikan itu cukup menguntungkan bagi warga.
“Lahan untuk penanaman kedua bibit itu sudah disiapkan warga sebelumnya. Dimana mereka sangat antusias untuk berkebun karet ataupun jelutung, karena kondisi daerah di sana sangat cocok untuk perkebunan tanaman tersebut,” kata Rusdi.
Dalam pelaksanaan di lapangan, terang Rusdi, warga desa harus diberikan pembinaan dan langsung terjun ke lokasi, bukan hanya sekedar teori saja. Artinya, langsung mempraktekan penanaman bibit-bibit dengan baik dan benar.
“Kita harus ikut turun membantu warga desa setempat untuk melakukan penanaman tersebut, karena kita sebagai pembina desa juga ikut bertanggung jawab terhadap warga di desa itu,” ucapnya.
Adapun mengenai jumlah luas lahan, lanjut Rusdi, di Desa Tumbang Manjul sebanyak 200 hektare untuk 200 kepala keluarga (KK), yang mana masing-masing KK mendapatkan lahan seluas satu hektare, ditambah pemberian bantuan berupa peralatan seperti cangkul, parang dan bahan pupuk sebanyak 20 kg untuk masing-masing KK.
“Dari 200 KK itu dibagi dalam empat kelompok, yang masing-masing kelompok mendapatkan 50 hektare lahan,” terangnya seraya mengatakan, nama-nama kelompok tani tersebut yakni kelompok I Seluang Hai, kelompok II Kuap Sapan, kelompok III Cahaya Mandahu dan kelompok IV Sakau Mandiri.
Sedangkan di Desa Mojang Baru, tambahnya, lahan penanaman ada sebanyak 100 hektare untuk 100 KK. Dimana untuk masing-masing KK mendapatkan bibit karet sebanyak 160 pohon dan jelutung sebanyak 240 pohon.
“Di Desa Mojang Baru terdiri dari dua kelompok yakni kelompok Sungai Perahu dan Kelompok Hai Jaya,” tambah Rusdi.
Sementara itu, menurut sumber dari Dishutbun, mengatakan, jika dalam pelaksanaan program DAK-DR tahun 2009 di wilayah Kabupaten Seruyan, pihak Dishutbun Seruyan kenapa melibatkan Babinsa, hal ini agar dalam pelaksanaan program penanaman karet dan jelutung tersebut benar-benar terkontrol dan transparan. par